Larangan bagi PNS Wanita untuk menjadi Istri Poligami (Studi Analisis Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)

Riani, Frida (2013) Larangan bagi PNS Wanita untuk menjadi Istri Poligami (Studi Analisis Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

[img]
Preview
Text
092111036_coverdll.pdf - Supplemental Material

Download (332kB) | Preview
[img]
Preview
Text
092111036_bab1.pdf - Accepted Version

Download (108kB) | Preview
[img]
Preview
Text
092111036_bab2.pdf - Accepted Version

Download (140kB) | Preview
[img]
Preview
Text
092111036_bab3.pdf - Accepted Version

Download (81kB) | Preview
[img]
Preview
Text
092111036_bab4.pdf - Accepted Version

Download (135kB) | Preview
[img]
Preview
Text
092111036_bab5.pdf - Accepted Version

Download (19kB) | Preview
[img]
Preview
Text
092111036_bibliografi.pdf - Bibliography

Download (14kB) | Preview

Abstract

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga. PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dalam pasal 4 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1983 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita di izinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, kemudian PP tersebut direvisi oleh PP No. 45 Tahun 1990 dengan tidak memperbolehkan sama sekali PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat baik oleh Pria PNS maupun bukan PNS. Dari uraian diatas timbul permasalahan diantaranya: Pertama, Mengapa PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat pada pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990. Kedua, Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian Pertama, data primer penulis peroleh dari pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 . Kedua sumber data sekunder penulis peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dengan pendekatan studi dokumentatif, melalui analisa Deskriptif Normatif. Hasil penelitian di dapat bahwa dilarangnya PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat karena PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang wajib setia, taat dan mengabbdi sepenuhnya kepada Pancasila sebagai falsafah dan Ideologi negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 kepada negara dan kepada pemerintah, dan sudah seharusnya pula memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal apa pun termasuk menjalankan urusan pemerintahan, karena setiap orang harus taat pada ulil amri atau pemerintah. Selain itu, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus di hindarkan. Untuk dapat mewujudkan itu maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Dalam Perspektif Hukum Islam tidak ada larangan seorang wanita PNS menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat, yang ada hanyalah melarang seorang wanita untuk dijadikan istri kedua, ketiga ataupun keempat disebabkan berhubungan pertalian nasab, atau sesusuan dengan istrinya saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya, wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords: Pegawai Negeri Sipil; Poligami
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.5 Islamic ethics, practice > 297.57 Religious experience, life, practice > 297.577 Marriage and family life
300 Social sciences > 350 Public administration > 353 of U.S. federal and state governments
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ahwal Syakhsiyyah
Depositing User: Mohammad Kharisun
Date Deposited: 17 Dec 2013 06:21
Last Modified: 17 Dec 2013 06:21
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1019

Actions (login required)

View Item View Item