Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Bantuan hukum yang berkaitan dengan persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights. Ada beberapa bantuan hukum bagi orang yang kurang mampu di Pengadilan Agama salah satunya adalah Pos Bantuan Hukum.
Posbakum Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu Pos bantuan Hukum yang ada di Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya Posbakum mengacu pada Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum dan SEMA No. 10 tahun 2010.
Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah: Apakah praktik Posbakum sudah sesuai dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Semarang? Dan Bagaimanakah efektifitas layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang?
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (file research), yaitu penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber datanya. Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan bantuan hukum, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan data yang berkaitan dengan praktik yang terjadi di lapangan.
Menurut UU No.50 tahun 2009 praktik Posbakum di Pengadilan Agama Semarang belum bisa melaksanakan secara maksimal, karena dalam UU No. 50 tahun 2009 menjelaskan bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma di semua tingkat peradilan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan Posbakum dalam praktiknya menggunakan peraturan SEMA No. 10 tahun 2010, dalam hal ini hirarki peraturan antara Undang-undang dan SEMA lebih tinggi Undang-undang. Adapun dalam tolak ukur yang digunakan untuk menilai efektifitasnya dengan melihat fakta di lapangan mengenai layanan yang diberikan oleh Pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Semarang. Fakta yang ada di lapangan kurang efektif, karena layanan yang diberikan belum sampai pada tahap ke semua tingkat peradilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.