Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang sangat banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Secara tekstual, dalam surat an-Nisaa ayat tiga memang diungkapkan kebolehan berpoligami dengan batas maksimal empat orang istri. Namun dilain pihak banyak juga ulama yang menentang adanya poligami dengan dasar kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan bagaimana praktik poligami di kalangan aktivis PKS dan bagaimana praktik poligami di aktivis PKS Di Dusun Lewono Desa Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dalam perspektif hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, yang pertama yaitu penelitian lapangan (Field Reserch) dalam hal ini peneliti menganalisa dan meneliti langsung dengan cara wawancara secara lebih mendalam kepada kalangan aktivis PKS. Penelitian yang kedua yaitu pustaka (Library Research) dimana peneliti mencari, menelaah, dan mengkaji buku yang berkaitan dengan poligami.
Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif, untuk memperoleh keterangan yang deskriptif analisis dilapangan. Deskriptif analisis yaitu dengan penggambaran atau representasi objektif terhadap fenomena yang ada. Penelitian kualitatif melibatkan pengunaan dan pengumpulan berbagai bahan seperti studi kasus, riwayat hidup, dokumentasi, wawancara, pengamatan, teks sejarah dan ritual yang menggambarkan momen rutin dan problematik dalam kehidupan responden peneliti.
Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Aktivis PKS telah menjalankan syarat-syarat poligami yang sesuai dengan Undang-Undang, dimana sebelum melakukan pernikahan poligami mereka sudah menerima izin terlebih dahulu dari istri guna mendapatkan pernikahan poligami dengan status hukum. Bahkan umumnya justru istri pertama yang memotivasi suaminya untuk berpoligami, dan mencarikan wanita yang akan menjadi istri keduanya. Selain itu alasan poligami mereka juga kemanusiaan yaitu untuk menolong janda atau akhwat. Berdasarkan hukum Islam praktik poligami yang dilakukan Aktivis PKS tersebut sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat rukun pernikahan. Adapun terkait syarat poligami yaitu keadilan telah memenuhi syarat dengan implementasi keadilan menurut mereka artinya orang yang berpoligami itu menikah dulu dengan syarat rukun nikah yang sah, terus adil ini menyertai, maka pernikahan itu sudah sah. Disisi lain adil menurut mereka adalah selama bisa di musyawarahkan dan para istri menyetujui itu sudah bisa dibilang adil.