PERMA No. 3 Tahun 2017Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung mengatur mengenai pedoman hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. PERMA 3 tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama mengingat perkara di Pengadilan Agama didominasi oleh kasus perkara perceraian, yang sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan.Sebagai akibat dari perceraian sudah pasti akan timbul sebuah hak dan kewajiban sebagai akibat dari perceraian. Dalam prakteknnya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara perceraian (permohonan talak maupun gugat cerai), seorang istri dan anak tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian.
Dari latar belakang diatas bentuk permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi dan implikasi hukumnya dari PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak di Wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yang merupakan metode penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan dari unsur-unsur empiris, penelitian ini lebih menitik beratkan pada pengumpulan data informasi yang diperoleh dari para hakim di Pengadilan Agama Semarang mengenai PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap pemberian hak perempuan dan anak sebagai akibat dari perceraian. Dengan memilih Pengadilan Agama Semarang sebagai objek penelitian, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (fild research) yang sumber data primernya berupa data wawancara yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan di Pengadilan Agama Semarang. Sedangkan data sekundernya terdiri dari putusan hakim Pengadilan Agama Semarang,UUP, KHI dan lain-lain, dan bahan sekundernya yaitu buku-buku ilmiah,makalah, tesis, skripsi, jurnal dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara terhadap beberapa responden, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.
Penelitian ini menghasilkan dua temuan yaitu Pertama implementasi nyata dari sebuah PERMA No 3 Tahun 2017 adalah dalam memutuskan perkara khususnya dalam perkara cerai talak telah adanya perintahdari majelis hakim didalam amar putusannya mengenai pembayaran hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami berupa pemberian nafkah iddah dan mut’ah yang dibayarkan tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talak. Hal menunjukan bahwa PERMA No 3 Tahun 2017 memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi wanita dari kesulitan tanpa harus mengajukan eksekusi. Kedua bahwa jika perempuan menginginkan untuk mendapatkan hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perceraian seperti nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah madhiyah, hak hadhanah dan nafkah anak, hakim di Pengadilan Agama Semarang sepakat bahwa perempuan itu harus menyatakan secara lisan maupun tulisan mengenai permintaan atau tuntutannya didepan pengadilan (melalui gugatan rekonvensi atau gugatan biasa). Hakim tidak bisa serta merta tiba-tiba mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut dengan alasan pelanggaran asas ultra petita. Adanya PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum tidak dapat mengcover secara penuh segala hak-hak perempuan dan hak-hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian jika tidak adanya sebuah tuntutan atau permintaan dan tidak dapat mengcover putusan yang diputus secara verstek