Implementasi pendapat Imam Syafi’i dalam sistem hukum positif di Indonesia : studi kasus kesaksian perempuan dalam perkara perceraian

Fahma, Auliya (2019) Implementasi pendapat Imam Syafi’i dalam sistem hukum positif di Indonesia : studi kasus kesaksian perempuan dalam perkara perceraian. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

[img]
Preview
Text (Skripsi_1402016094_Lengkap)
1402016094.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (3MB) | Preview

Abstract

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan berdasarkan berita yang didasari kebenarannya oleh hati Yang mana terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Hukum Positif di Indonesia. Persoalan kesaksian perempuan, dimana nilai kesaksian perempuan sendiri separoh kesaksian laki-laki sebagaimana yang termuat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 282. Berawal dari hal ini, maka menimbulkan pertanyaan yaitu; 1.) Bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang kesaksian perempuan dalam perceraian? 2.)Bagaimana implementasi pendapat Imam Syafi’i dalam sistem penyelesaian perkara perceraian dengan kesaksian perempuan dalam hukum positif di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupa kajian kepustakaan (library research) tentang kesaksian perempuan dalam perceraian. Untuk pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen putusan sebagai alat pengumpul data. Sedangkan dalam menganalisis data, menggunakan teknik deskriptif kualitatif serta teknik perbandingan hukum. Ada dua kesimpulan dari penelitian ini, yaitu; 1.) Imam Syafi’i berpendapat bahwa kesaksian perempuan dapat diterima pada dua tempat, yaitu; a.) Kasus dimana seorang laki-laki memiliki hak berupa harta, b.) Kasus dimana laki-laki tidak boleh/tidak dapat melihat, seperti melihat aurat kaum perempuan. Sedangkan kesaksian perempuan dalam perkara perceraian, Imam Syafi’i tidak memperbolehkan. 2.) Peneliti melihat implementasi pendapat Imam Syafi’I dalam peradilan hukum Islam di Indonesia dalam kasus perceraian dengan saksi perempuan; a.) Tidak relevan dengan konteks sekarang, karena di zaman Imam Syafi’i perempuan hanya dirumah saja (domestik), berbeda dengan konteks sekarang ini dimana perempuan banyak berperan penting di luar rumah atau di masyarakat, oleh karena itu diperlukan ijtihad baru seiring dengan perkembangan zaman. Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi’i, merupakan bukti adanya perbedaan konteks ketika beliau di Baghdad dan Mesir. b.) Hukum di Indonesia mayoritas menggunakan Madzhab Imam Syafi’i tetapi dalam kasus saksi tidak diharuskan laki-laki dalam menyaksikan melainkan boleh siapa saja asal menyaksikan perkara tersebut termasuk perempuan. c.)Kebanyakan hakim yang menjalankan peradilan sesuai Hukum Positif di Indonesia namun terdapat hakim yang masih menggunakan madzhab Imam Syafi’i dalam persaksian harus laki-laki.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributors (e.g. Thesis Advisor)NIDN/NIDK
Thesis advisorArifin, MohNIDN2012107104
UNSPECIFIEDAnafah, NailiNIDN2022068103
Uncontrolled Keywords: Imam Syafi’i ; Hukum Positif ; Kesaksian Perempuan
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.5 Islamic ethics, practice > 297.57 Religious experience, life, practice > 297.577 Marriage and family life
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74230 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Depositing User: Muhammad Khozin
Date Deposited: 26 Feb 2020 04:06
Last Modified: 26 Feb 2020 04:06
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10702

Actions (login required)

View Item View Item