Studi analisis pemikiran al-Mawardi tentang negara relevansinya terhadap negara modern

Himawan, Muhammad Najib (2019) Studi analisis pemikiran al-Mawardi tentang negara relevansinya terhadap negara modern. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

[img]
Preview
Text (Skripsi_122211056_Lengkap)
122211056.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (351kB) | Preview

Abstract

Pemikiran tentang kenegaraan menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti karena banyak sekali tokoh jaman dulu yang sudah mengemukakan tentang sistem kenegaraan yang baik, salah satu tokoh yang sudah mengemukakan tentang kenegaraan ialah Al-Mawardi merupakan penemu pertama teori politik Islam awal abad XI Masehi, 5 abad sebelum sarjana-sarjana Barat mengenal teori politik. Dalam konsepsi al-Mawardi tentang negara, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Al-Mawardi berusaha mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan dan kepatutan politik. . Dalam pengelolaan negara, al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Al-Mawardi juga di dalam pemikirannya memasukan hubungan dengan agama. Yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana pemikiran al-Mawardi dalam bidang kenegaraan dan konsep kenegaraan ? Bagaimana relevansinya terhadap sistem kenegaraan modern ? Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data primer, yaitu beberapa karya tulis Al-Mawardi, dalam kitab al-Ahkam as-Sultaniyah. Data sekunder, yaitu sejumlah kepustakaan yang ada relevansinya dengan judul di atas baik langsung maupun tidak langsung. Dalam pengelolaan negara al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Al-Mawardi sendiri tidak menjelaskan tentang definisi negara Islam secara rinci. Namun menurutnya bentuk sebuah negara adalah khilafah. Baginya, khilafah mendekati sistem demokrasi tidak langsung. Hal itu bisa dilihat dari pengangkatan khalifah atau imam, kriteria-kriteria atau syarat menjadi khalifah, dan tata cara pemilihannya, Bagi al-Mawardi, syariat (agama) mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Negara menurut Imam Mawardi sendiri adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan, al-Mawardi sebenarnya mengenalkan sebuah pendekatan pragmatik dalam menyelesaikan persoalan politik ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip agama. konsepsi al-Mawardi tentang negara, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Al-Mawardi berusaha mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan dan kepatutan politik. Melalui tulisan ini, penulis menilai teori al-Mawardi tersebut sangat tepat untuk dijadikan perbandingan dari teori demokrasi.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributors (e.g. Thesis Advisor)NIDN/NIDK
Thesis advisorNurhadi, AgusNIDN2007046603
Uncontrolled Keywords: Negara Islam; Politik Islam; Negara modern
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.272 Islam and politics, fundamentalism
300 Social sciences > 320 Political science > 321 Systems of governments and states
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam
Depositing User: Muhammad Khozin
Date Deposited: 27 Feb 2020 06:19
Last Modified: 27 Feb 2020 06:19
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10724

Actions (login required)

View Item View Item