Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan. Namun disisi lain obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan. Bila digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Pentingnya pengawasan oleh pemerintah adalah suatu sikap preventif dalam menghadapi peredaran produk obat yang tidak layak demi memberikan perlindungan konsumen dan tindakan represif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan dengan sewenang-wenang mengedarkan produk obat yang dilarang. Dibentuknya Balai Besar POM di Semarang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang mempunyai wewenang dalam bidang pengawasan produk obat dan makanan. Peran lembaga ini sangat penting untuk menjamin tidak terjadinya penyimpangan dan kecurangan-kecurangan di pasar.
Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana praktik pengawasan peredaran obat-obatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Jawa Tengah; 2. Bagaimana relevansi antara pengawasan peredaran obat-obatan oleh Balai Besar POM Jawa Tengah dan perlindungan konsumen; 3 Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kendala Balai Besar POM.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini juga sering disebut penelitian empiris. Fokus penelitiannya aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu metode observasi, dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil pengumpulan data penelitian berupa data tentang pengawasan Balai Besar POM terhadap produk obat-obatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar POM dalam melakukan pengawasan peredaran produk obat-obatan melalui beberapa usaha pengawasan yang dilakukan secara full spectrum mulai dari premarket hingga postmarket. Balai Besar POM juga menerbitkan izin edar dan sertifikat sesuai standard dan persyaratan kemanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta pengujian obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya saja peran pengawasan tersebut tidak bisa maksimal karena terbatasnya SDM yang ada. Sementara apabila ditinjau dalam kaidah اِذَاضَاقَالْاَمْرُاِتَّسَعَ apabila sesuatu hal yang itu sempit maka hukumnya menjadi luas. Keterbatasan SDM/anggota yang ada di BBPOM bukanlah suatu penghalang dalam hal pengawasan, karena sedikitnya tenaga sudah dibantu oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah, Bea Cukai, Polisi, Disperindag, LPPOM MUI, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Dilihat dari tinjauan Hukum Ekonomi Islam Balai Besar POM sebagai lembaga al-hisbah sudah berperan dalam melaksanakan tugasnya, pengawasan yang dilakuakan dapat meningkatkan pelayanan perlindungan konsumen agar tidak ada yang dizalimi, mencegah praktek kecurangan, penipuan, serta penyelewengan lainnya.