Kartu kredit syariah merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang berdasarkan prinsip syari’ah. Penerbitan kartu ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah.
Sesuai dengan fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card, akad utang piutang yang ada dalam kartu kredit syariah menggunakan prinsip syariah. Namun dalam akad tersebut terdapat ketentuan pembayaran ganti rugi (ta’wīdh) yang dikenakan pada pemegang kartu kredit apabila terlambat membayar utangnya kepada penerbit kartu, sehingga ia harus membayar hutangnya melebihi dari jumlah pokoknya. Penentuan ta’wīdh ini berdasar pada fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta’wīdh dalam ketentuan umum ayat empat, “Besar ganti rugi (ta’wīdh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss) atau al-furshah al-dha-i’ah”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penentuan ta’wīdh pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dan kesesuainnya dengan fatwa DSN MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta’wīdh. Adapun rumusan permasalahannya adalah: (1) Bagaimana mekanisme penentuan ta’wīdh pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, dan (2) Bagaimana kesesuaian penentuan ta’wīdh pada Produk Hasanah Card di BNI Sayriah Kantor Cabang Semarang dengan Fatwa DSN MUI NO.43/DSN-MUI /VIII/2004 tentang ta’wīdh.
Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang didasari dengan data di lapangan yang didapat dari hasil wawancara, dan studi dokumentasi. Setelah itu, data yang ada dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif-analitis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.
Penelitian ini menghasilkan tiga penemuan, yaitu: Pertama, penetapan ta’wīdh yang telah ditetapkan dalam kontrak akad ini telah menyalahi Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta’wīdh dimana ”besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.” Kedua, ongkos yang harus diganti haruslah kerugian yang riil bukan kerugian yang diperkirakan. Sedangkan di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, kerugian ini telah diperkirakan akan terjadi sekian rupiah, tergantung jenis kartu. Ketiga, nominal ta’wīdh yang tertera dalam kontrak mengalami peningkatan berdasarkan lamanya hari keterlambatan. Kempat kurang adilnya BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dalam membedakan penentuan ta’wīdh antara nasabah yang lalai membayar dengan nasabah yang benar-benar belum mampu membayar kartu kredit syariah yang masih disamakan.