Politik Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

Hanifa, Aelinda Ayu (2019) Politik Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

[img]
Preview
Text
NIM1506016017.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Seluruh peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Begitu pula dengan peraturan mengenai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah harus dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat. Pada pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 5 berbunyi “Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Upaya Pemerintah dalam pengelolaan persampahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya. Perda tersebut sudah lama maka memerlukan perubahan Perda, maka Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di Kota Semarang. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana proses pembuatan Raperda dan bagaimana dinamika didalam proses tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema penelitian. Penelitian ini menganalisa bagaimana proses penyusunan dan Dinamika Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah. Keinginan Pemerintah Daerah atas Perda No.6 Tahun 2012 adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah yang awalnya bertumpu pada pendekatan akhir diganti dengan paradigma baru pengeloaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Dinamika perumusan Perda No.6 Tahun 2012 dapat dikategorikan dinamika yg rendah atau bisa dibilang tidak memiliki dinamika. Karena dalam Penetapan Perda tidak ada pandangan umum dari peserta Rapat Paripurna. Setelah disepakati, Raperda tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan melalui Keputusan DPRD No.27 Tahun 2012 Tanggal 28 Juni 2012.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributors (e.g. Thesis Advisor)NIDN/NIDK
Thesis advisorRokhmad, AbuNIDN2007047601
Thesis advisorFanani, AhwanNIDN2030097801
Uncontrolled Keywords: Peraturan Daerah; Pengelolaan Sampah.
Subjects: 300 Social sciences > 320 Political science > 324 The political process
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > 67201 - Ilmu Politik
Depositing User: Ujang Azwar
Date Deposited: 21 Apr 2020 03:55
Last Modified: 21 Apr 2020 03:55
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11140

Actions (login required)

View Item View Item