Telaah pemikiran Khalil Abdul Karim tentang Negara Madinah dalam konteks negara Islam

Sokhibi, Sokhibi (2007) Telaah pemikiran Khalil Abdul Karim tentang Negara Madinah dalam konteks negara Islam. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

[img]
Preview
Text
2101172_Sokhibi.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui pemikiran Khalil Abdul Karim, sebagai hasil eksplorasi ilmiahnya terhadap Negara Madinah. 2) Mengetahui kontribusi dan signifikansi pemikiran Khalil Abdul Karim dalam konteks negara bangsa, dimana negara sudah tidak lagi dibangun atas dasar agama dan kepercayaan tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library reseach). Dengan menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah, metode deskriptif analitik, Content analysis (analisis isi) dan Analisis komparatif. Pendekatan hermeneutik juga diperlukan untuk menganalisis bangunan pemikiran Khalil Abdul Karim dalam pembacaannya mengenai bentuk dan karakteristik negara Madinah. Khalil Abdul Karim memandang bahwa Negara Madinah tidak lebih dari negara Quraisy yang telah lama dirintis oleh Qushayi. Qushayi dan generasi penerusnya mampu meramu agama dan budaya yang pada akhirnya berujung pada kekuasaan yang kuat. Karena itu Khalil menolak term negara Islam yang diasumsikan sebagai negara yang didasarkan pada wahyu Tuhan. Dengan demikian Negara Madinah secara politik adalah negara sekuler. Negara Madinah, juga tidak bisa dijadikan sebagai prototipe negara ideal karena didalamnya terdapat prilaku diskriminasi, penindasan dan depotisme. Negara Madinah hanyalah cermin kehidupan politik masyarakat Arab semi-primitif abad ke-7 M. Yang tentunya hanya cocok untuk kehidupan saat itu. Kontribusi pemikiran Khalil cukup signifikan. Gagasan negara kebangsaan (nation state, al-daulah al-sya’biyah), telah menggantikan cita-cita negara keagamaan (al-daulah al-diniyah). Dalam konteks ini, mengidolakan masa lampau (masa pemerintahan Negara Madinah), kemudian berusaha menghadirkannya kembali pada saat ini, bukan merupakan pilihan bijak. Dalam masalah politik-kenegaraan, umat Islam tidak harus merujuk pada pola pemerintahan nabi pada saat itu. Umat Islam dipersilahkan bebas menentukan bentuk negara apapun yang lebih sesuai dengan tuntutan realitas objektif, karena pada dasarnya pembentukan negara adalah kebutuhan yang bersifat duniawi (sekuler). Namun penelitian Khalil tidak bisa lepas dari beberapa kelemahan, seperti upaya mereduksi ragam tradisi hanya pada tradisi Qraisy, pemaknaan ashabiyah hanya dalam arti sempit (dimaknai hanya sebagai solidaritas kesukuan), dan minimnya porsi pembahasan terhadap Piagam Madinah yang menurut penulis merupakan hal yang cukup urgen ketika berbicara Negara Madinah. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, para peneliti, agamawan dan semua pihak yang berkonsentrasi dalam bidang politik, khususnya di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributors (e.g. Thesis Advisor)NIDN/NIDK
Thesis advisorYahya, ImamNIDN2010047001
Uncontrolled Keywords: Politik; Negara; Kekuasaan; Sistem Pemerintahan
Subjects: 300 Social sciences > 320 Political science > 321 Systems of governments and states
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam
Depositing User: Umar Falahul Alam
Date Deposited: 15 Sep 2020 03:58
Last Modified: 15 Sep 2020 03:58
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11646

Actions (login required)

View Item View Item