Persoalan tentang status anak merupakan permasalahan yang sangat penting. Karena asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Seorang anak dianggap sebagai anak yang sah apabila dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.
Permasalan yang diangkat dalam skipsi ini yaitu tentang bagaimana tinjauan hukum islam tentang status anak yang dilahirkan setelah perceraian sebab li’an dan bagaimana status anak yang lahir setelah perceraian sebab li’an dalam Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan sumber data dari Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 serta penelaahan buku-buku dan dokumen yang terkait. Teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi dan kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif normatif.
Hasil penelitian: Tampaknya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 tidak sejalan dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam terdapat pengecualian yaitu walaupun dalam perkawinan yang sah tetapi apabila ayahnya melakukan pengingkaran terhadap anak yang dikandung oleh istri dan apabila setelah perceraian terjadi, maka anak yang lahir tersebut hanya akan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kedudukannya jelas menjadi anak yang tidak sah.
Jadi dalam hukum Islam status anak yang lahir setelah perceraian sebab li’an adalah tidak sah Berbeda dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42. Secara implisit dalam ketentuan undang-undang ini, status anak yang dilahirkan sebab li’an tetap disebut sebagai anak yang sah. Dan setelah dianalisis hal ini disebabkan karena memang dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur permasalahan tentang li’an. Karena Undang-Undang ini diperuntukkan bagi masyarakat indonesia tanpa membedakan warga negara yang beragama islam atau warga negara selain agama Islam. Dan permasalahan li’an hanya terdapat dalam hukum Islam. Sehingga dalam menentukkan status anak tidak memperhatikan tentang anak yang dilahirkan setelah perceraian yang disebabkan karena li’an. Dan ini membawa implikasi bahwa anak yang pada hakekatnya adalah anak zina secara formal dianggap anak sah.