Studi analisis terhadap proses pembuktian tindak pidana perkosaan : studi kasus terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 September 1997 nomor 821 k/PID/96 tentang tindak pidana perkosaan

Pramono, Sigit Setyo (2008) Studi analisis terhadap proses pembuktian tindak pidana perkosaan : studi kasus terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 September 1997 nomor 821 k/PID/96 tentang tindak pidana perkosaan. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

[img]
Preview
Text (NIM_2101008_Skripsi_Lengkap)
2101008_Skripsi lengkap.PDF - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (996kB) | Preview

Abstract

Pada prinsipnya agama Islam meyakini bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah merupakan sistem landasan norma masyarakat Islam yang hendak dibangun. Di mana kedua sumber hukum tersebut proaktif dan bukan reaktif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maraknya praktek perzinaan dan meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat menjadi perhatian banyak kalangan mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Banyak kasus ditemukan bahwa orang yang melanggar delik perzinaan dan delik perkosaan mendapat hukuman ringan bahkan vonis bebas dari pengadilan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sebenarnya proses pembuktian unsur-unsur delik perkosaan dalam pasal 285 KUHP hingga apabila terjadi pelanggaran terhadap delik perkosaan, para pelakunya mendapat vonis yang ringan, bagaimana tindak pidana perkosaan diatur dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan victimologi. Dalam penggumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumen/studi kepustakaan, karena jenis penelitian ini library research. Hasilnya : hal-hal yang menyebabkan ringgannya hukuman bagi pelaku delik perkosaan adalah kurangnya pengetahuan korban terhadap hukum perkosaan sehingga banyak bukti yang hilang, proses pembuktian unsur-unsur delik perkosaan pasal 285 KUHP yang bersifat komulatif, dan kurangnya dukungan moral masyarakat terhadap korban perkosaan. Vonis berat (jilid, pengasingan dan rajam) pidana Islam terhadap pelaku perkosaan diharapkan dapat menghentikan praktek perkosaan dan perzinaan sehingga setiap diri dapat mempertahankan kehormatan, memelihara jiwa, dan melindungi keutuhan rumah tangga.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributors (e.g. Thesis Advisor)NIDN/NIDK
Thesis advisorMuryani, Maria AnnaNIDN2007086001
Thesis advisorRupii, RupiiNIDN2002077302
Uncontrolled Keywords: Pembuktian tindak pidana; perkosaan; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law > 345 Criminal law
300 Social sciences > 340 Law > 348 Law (Statutes), regulations, cases
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74231 - Hukum Pidana Islam
Depositing User: Agus Wayan Yulianto
Date Deposited: 04 Dec 2020 04:29
Last Modified: 04 Dec 2020 04:30
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11823

Actions (login required)

View Item View Item