Tinjauan hukum Islam terhadap upah jasa kesehatan menurut perda Kabupaten Kendal No. 25 tahun 2001 tentang retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal: studi Kasus di Puskesmas Pegandon Kendal

Zaenutolibin, Akhmad (2007) Tinjauan hukum Islam terhadap upah jasa kesehatan menurut perda Kabupaten Kendal No. 25 tahun 2001 tentang retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal: studi Kasus di Puskesmas Pegandon Kendal. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

[img]
Preview
Text
2102074_Akhmad Zaenutolibin.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Islam mewajibkan manusia untuk mencari pengobatan apabila ditimpa suatu penyakit. Dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, penyediaan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan juga wajib diperlukan sebagai ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Kesehatan jiwa manusia tidak dapat di perjual-belikan atau di komersialkan sehingga upah atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima dari pemanfaatan fasilitas tidak bisa diatur sedemikian rupa layaknya institusi bisnis. Di Kabupaten Kendal terdapat suatu Peraturan Daerah No 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal. Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang besaran upah atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sehingga pihak puskesmas mudah dalam menentukan upah kepada pasien yang memakai jasa pelayanan kesehatan. Berbagai bentuk pembayaran telah banyak diperkenalkan. Dalam perda tersebut upah diterapkan dalam bentuk tarif yang digunakan untuk satu pelayanan medik bukan untuk satu kebutuhan medis. Sehingga dalam pelaksanaan di Puskesmas Pegandon terkadang tidak dapat menetapkan kebutuhan pelayanan. Sistem upah atas jasa pelayanan kesehatan yang diatur dalam Perda No25 Tahun 2001 tersebut sudah sesuai menurut hukum Islam. Karena sudah memenuhi syarat daripada upah dalam hukum Islam, dan pelaksanaannya pun bukan semata-mata untuk komersialisasi kesehatan namun sebagai tugas kemanusiaan demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, menurut penulis sistem upah atas jasa pelayanan kesehatan pada Perda No 25 Tahun 2001 diperlukan dalam meningkatkan derajat kesehatan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat memudahkan pasien dalam menikmati pelayanan pengobatan kesehatan sebagai ikhtiar atas penyakit yang diderita.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributors (e.g. Thesis Advisor)NIDN/NIDK
Thesis advisorMuhibbin, MuhibbinNIDN2012036001
Thesis advisorKhoirin, NurNIDN2001086301
Uncontrolled Keywords: Hukum Islam; Fikih; Upah Pekerja; Puskesmas; Layanan Sosial
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.3 Islamic Worship / Ibadah
300 Social sciences > 360 Social services; association > 362 Social welfare problems and services
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74234 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Depositing User: Umar Falahul Alam
Date Deposited: 09 Dec 2020 05:51
Last Modified: 09 Dec 2020 05:51
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11947

Actions (login required)

View Item View Item