ABSTRAK
Salah satu persoalan yang cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan. Produk makanan ini biasanya tidak bisa dilepaskan dari penambahan unsur atau senyawa tertentu yang biasanya disebut Bahan Tambahan Makanan (BTM). Penggunaan BTM ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengaruh tertentu misalnya untuk memperbaiki tekstur, rasa, penampilan dan mempanjang daya simpan. Namun penggunaan BTM kadang-kadang dapat merugikan kesehatan. Meskipun peraturan mengenai penggunaan BTM telah tersusun. Namun, penyalahgunaan BTM semakin marak. Diantara BTM yang sering disalah gunakan adalah Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Metanil Yellow. Berdasarkan latar belakang tersebut maka komisi fatwa-fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jateng mengeluarkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung BTM yang berbahaya. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan bagaimanakah Fatwa MUI tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dan bagaimana metode istinbath MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode interview yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui serentatan pertanyaan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara pada anggota MUI Jateng. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menelusuri buku-buku yang relevan dengan tema kajian. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi akan dijadikan sebagai sumber data sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara akan dijadikan sebagai data primer. Selanjutnya akan dianalisis dengan content analysis. Content analysis yaitu teknik analisis untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Penelitian ini menghasilkan dua penemuan, yaitu: Pertama, MUI mengharamkan Formalin, Boraks, Rhodamin B, Metanil Yellow sebagai campuran dalam makanan dan minuman. Kedua, dalam menetapkan hukum makanan dan minuman menggunakan Al-Qur'an, hadits dan kaidah fiqih sebagai dasar hukum.