Tanah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya kegunaan tanah, masyarakat dapat menggunakan tanah dan memanfaatkannya untuk mendapatkan nilai ekonomis yang lebih. Di Desa Pundenrejo terdapat memanfaatan tanah yang berada di daerah aliran sungai untuk dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan perkebunan. Akan tetapi perlu adanya peninjauan terlebih mengenai status hukum tanah di daerah aliran sungai Desa Pundenrejo dan mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap penguasaan tanah di daerah aliran sungai Desa Pundenrejo.
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan atau field research yang perolehan data penelitiannya langsung dari pemberi data. Adapun teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi maupun dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang di dapat dari wawancara terhadap warga masyarakat pemilik tanah di daerah aliran sungai dan perangkat desa setempat serta data sekunder sebagai data penunjang penelitian ini berupa dokumentasi dan observasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, Sungai Tayu merupakan kawasan lindung Kabupaten Pati, yang mana pengelolaan tanah di daerah aliran sungai Tayu merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah Kabupaten Pati guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan tanah di daerah aliran sungai diperbolehkan apabila ada izin resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati. Jika penggunaan tanah di daerah aliran sungai tersebut tidak memiliki izin, maka pengelolaan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketertiban tata ruang Kabupaten Pati. Kedua, dalam pandangan hukum Islam penguasaan tanah yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan perkebunan tersebut merupakan hak intifā’ dan milk al-naqīs karena keduanya menerangkan bahwa hak dan kepemilikan yang dimiliki oleh pemilik tanah hanyalah kepemikan yang bisa dimanfaatkan semata tanpa memiliki bendanya. Jika ditinjau dari sebab kepemilikannya, cara mendapatkan tanah didaerah aliran sungai Tayu oleh pengelola yaitu 50% dari Khalafiyah, 40% dari ihyā’ al-mawāt dan 10% dari akad (jual-beli). Serta hukum dari pengelolaan tanah tersebut ada dua, diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Diperbolehkan jika cara mendapatkannya melalui Khalafiyah dan Ihyā’ al-Mawāt. Namun, hukumnya menjadi tidak diperbolehkan apabila cara mendapatkannya melalui jual beli (akad), karena kepemilikan yang melekan oleh pengelola tanah ini hanyalah milk al-naqīs (kepemilikan tidak penuh) bukan milk al-tam.