Perbedaan penentuan awal bulan kamariah hampir setiap tahun terjadi
di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah
perbedaan mengenai ulil amri yang berwenang dalam menentukan awal bulan
kamariah. Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah
merupakan salah satu organisasi islam di Indonesia yang kerap berbeda dengan
pemerintah dalam penentuan awal bulan kamariah, khususnya Ramadan,
Syawal, Zulhijah. Tarekat ini menggunakan metode hisab dan pandangan yang
berbeda terhadap ulil amri yang berwenang dalam menetapkan awal bulan
kamariah.
Untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas penulis
merumuskan dua pokok rumusan masalah. 1) Bagaimana konsep ulil amri
dalam menentukan awal bulan kamariah menurut pandangan tarekat
Naqsabandiyah kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah ? 2) Bagaimana
konsekuensi pandangan Tarekat Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah
Al-Aliyah mengenai ulil amri yang berwenang menentukan awal bulan
kamariah ?
Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. yang berupa
penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data penelitian ini
melalui wawancara untuk menghasilkan data primer. Dokumentasi dengan
menghimpun buku-buku, karya ilmiah serta artikel-artikel sebagai cara
mendapatkan data sekunder. Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui
pandangan tokoh tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah
tentang ulil amri khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah.
Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan
menggunakan pendekatan normatif empiris.
Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama : ulil amri menurut tarekat
Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah adalah Pemerintah. Namun
dalam konteks penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, ulil amrinya
adalah pimpinan tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah.
Karna dalam hal menentukan awal Ramadan dan Syawal masuk dalam bidang
keyakinan dan keagamaan. Sehingga ketika pemerintah ikut campur dalam
ranah keyakinan dan keagamaan, maka itu merupakan intervensi terhadap
keyakinan beragama dan mencederai UUD 1945 pasal 29. Dan fatwa MUI
sifatnya tidak mengikat dan statusnya masih berada dibawah UUD 1945 pasal
29 yang menjamin kebebasan beragama. Kedua, konsekuensi atas pandangan
tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadidiyah Al-Aliyah mengenai ulil amri
yang berwenang menentukan awal bulan kamariah adalah perbedaan dalam
mengawali dan mengakhiri awal bulan kamariah baik dengan pemerintah
ataupun dengan organisasi-organisasi Islam lainnya. Namun dalam hal ini
jam’iyyah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadidiyah Al-Aliyah tidak ada
paksaan untuk mengikuti ketetapan ulil amri (mursyid tarekat). Jam’iyyah
memiliki kebebasan untuk mengikuti ketetapan pemerintah atau ketetapan
mursyid dalam hal memulai dan mengakhiri bulan kamariah.