Dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin pesat dapat meningkatkan arus informasi antar bangsa, antar benua bahkan antar negara sehingga perubahan budaya dapat cepat diketahui. Di satu sisi perubahan teknologi canggih itu membawa dampak positif diberbagai kehidupan tetapi disisi lain membawa dampak yang negatif yaitu dengan munculnya kejahatan didunia maya. Salah satu dari kejahatan dibidang cyber yang mendapatkan perhatian dari kalangan luas adalah kejahatan telematika dibidang kesusilaan yang disebut dengan cyber sex atau cyber pornography.
Penaggulangan kejahatan telematika memerlukan pengaturan undang-undang tersendiri yaitu dengan adanya undang-undang nomer 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Secara subtansial undang-undang nomer 11 tahun 2008 mengatur tentang 2 hal pokok yakni masalah informasi elektronik dan masalah transaksi. Pasal 27 sampai pasal 37 mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang di larang oleh hukum, dalam hal melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat 1 sedangkan ancaman hukumannya diatur dalam pasal 45 ayat 1.
Secara filosofis anak merupakan masa depan bangsa dan sebagai penerus perjuangan. Seorang anak yang bermasalah dengan hukum berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Berbagai latar belakang penyebab anak berkonflik dengan hukum salah satunya adalah mengakses pornografi lewat internet, perlakuan bagi anak yang berorientasi terhadap perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi anak merupakan kewajiban bagi seluruh komponen bangsa terutama aparat penegak hukum sebagaimana yang telah di amanatkan undang-undang nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang timbul adalah bagaimana hukuman anak pelaku cyber sex dalam pasal 45 ayat 1 dan hukuman anak pelaku cyber sex dalam hukum Islam.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman pelaku anak pelaku cyber sex menurut undang-undang nomer 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 26 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 adalah setengah dari hukuman maksimal orang dewasa. Dan dalam hukum Islam anak tersebut di kenakan ta’zir