BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah
Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Lebih ditegaskan lagi oleh Saparinah Sadli, bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.  
Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.
Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:
a.	Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebayak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
b.	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
c.	Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)
d.	Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)
Namun demikian, penerapan hukum di atas ternyata belum bisa dijadikan sebagai langkah dan upaya pencegahan terhadap kejahatan seseorang yang menyerang keselamatan orang lain dalam bentuk penganiayaan. Telah banyak kasus-kasus di Negara ini tentang penganiayaan dengan maksud untuk melukai kesehatan seseorang, seperti penganiayaan yang sengaja mau secara spontan.
Dalam islam dijelaskan berbagai norma/ aturan/ rambu-rambu yang mesti ditaati oleh setiap mukalaf, hal itu telah termaktup dalam sumber fundamental Islam, termasuk juga mengenai perkara jarima atau tindak pidana dalam Islam, berikut kami akan memaparkan beberapa dalil tentang HPI dan kewajiban menaati hukum Allah SWT.

Artinya : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah 179)
                                      
Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Al-Maidah 49)
                      
Artinya : “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (QS. A5n-Nisa’ 65).

Dari penjelasan di atas, bahwa Islam sangat menghormati setiap keselamatan jasmani maupun rohani setiap umat manusia, sehingga seseorang bisa merasakan kenormalan hidup di hadapan setiap orang lain.
Berawal dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, yang dalam hal ini penulis akan fokuskan pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 08/Pid.B/2007/PN.Smg. Penulis akan menganalisis Putusan tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Sebab, dalam hukum Islam tidak ada dalil yang menerangkan dengan jelas tentang Tindak Pidana Penganiayaan, tetapi hanya ancaman dengan hukuman dosa yang berarti tidak boleh dilakukan oleh siapapun.
Sedangkan dalam KUHP sudah jelas menerangkan tentang hukuman bagi Tindak Pidana Penganiayaan kepada orang lain. Dari sinilah penulis akan menganalisis Putusan tersebut dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam yang meliputi Tindak Pidana Penganiayaan dan bagaimana sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Penganiayaan serta apakah Putusan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam.

B.	Rumusan Masalah
Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:
1.	Bagaimana dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 08/Pid.B/2007/PN.Smg. tentang Tindak Pidana Penganiayaan.
2.	Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 08/Pid.B/2007/PN.Smg. tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:
1.	Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 08/Pid.B/2007/PN.Smg. tentang tindak pidana penganiayaan.
2.	Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 08/Pid.B/2007/PN.Smg. tentang tindak pidana penganiayaan.
Adapun tujuan yang diinginkan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sabagai berikut :
1.	Manfaat Teoritis
Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan.
2.	Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani tindak pidana penganiayaan di Jawa Tengah dan dapat membarikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani tindak pidana penganiayaan.

D.	Kajian Pustaka
Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka hal-hal yang berkenaan dengan sistim pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan, pembinaan narapidana dan hal-hal lainnya terkait dengan penerapan pidana di lembaga pemasyarakatan telah banyak dibahas dalam beberapa literatur, buku-buku penelitian, maupun penelitian disertasi. Hal tersebut dapat mempermudah penulis untuk melakukan verifikasi data-data baik primer maupun sekunder,  terutama literatur sekunder yang secara eksplisit dikupas lebih dalam tentang sistem pelaksanaan pidana penjara atau pembinaan narapidana. Disamping itu beberapa referensi terkait juga dimasukkan oleh penulis sebagai bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yang dapat menjadi bahan kajian penulis. Sebab, fenomena sistem Putusan Pengadilan Negeri Semarang di dalam praktik lapangan seringkali dipermasalahkan. 
Berdasarkan hasil penelusuran penulis berdasarkan data-data sekunder berupa literatur yang sudah ditulis oleh pengarang buku atau penelitian disertasi digunakan sebagai telaah pustaka, di antaranya: 
Muladi, dalam karya disertasinya dengan judul Lembaga Pidana Bersyarat, hasil penelitian beliau terungkap bahwa terdapat relevansi pidana bersyarat terhadap tujuan pemidanaan yang integratif, antara lain: pertama, tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus), kedua tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat, ketiga tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat, karena dikaitkan dengan tujuan pemidanaan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan, lalu yang keempat tujuan pemidanaan adalah pengimbalan atau pengimbangan. Temuan lainnya dari disertasi ini adalah ditinjau dari segi filosofis, terdapat hal-hal yang saling bertentangan antara lain: (1), bahwa tujuan penjara adalah pertama menjamin pengamanan narapidana, dan kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi, (2) bahwa hakekat fungsi penjara tersebut di atas seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat. Maka yang ditekankan dari penelitian disertasi ini adalah bagaimana kita harus melihat kehidupan penjara lebih daripada sekedar hanya merupakan dinding-dinding dan ruji-ruji, sel-sel dan kunci-kunci. Singkat kata, harus melihat penjara sebagai suatu masyarakat di dalam suatu masyarakat. 
Barda Nawawi Arief, dalam buah karya disertasinya berjudul Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,  beliau menggagas yang disusun dalam sebuah hipotesa umum, yakni penetapan pidana penjara secara terbatas dalam perundang-undangan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perbaikan individu, menunjang usaha penanggulangan kejahatan. Kemudian beliau meninjau kritik terhadap penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminil ialah bahwa pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau para remaja. Sehingga seringpula diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan. Salah satu temuan dari disertasi ini menunjukkan efektivitas pidana pencabutan kemerdekaan tidak tergantung kepada jenis pidana itu sendiri, melainkan berhubungan erat dengan aspek-aspek lain, yaitu: (a) sistem pembinaan narapidana baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, misalnya after care. (b) rasio perbandingan antara para pembina di dalam maupun di luar lembaga dengan jumlah narapidana. (c) faktor pribadi masing-masing narapidana. (d) jenis tindak pidana yang dilakukan. (e) faktor lingkungan / pengaruh pergaulan. (f) stigma sosial yang menempatkan ex narapidana dalam kedudukan terpojok, sehingga karena sulit mendapatkan mata pencaharian yang halal, terpaksa mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukan. 
Wahyu Nugroho (Nim: 2104011) dalam skripsinya yang berjudul Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang), telah terungkap bahwa disparitas putusan hakim khusus pada perkara pencurian dengan pemberatan yakni dengan melihat kasuistik perkara yang ditanganinya sehingga menyebabkan disparitas, lalu perbedaan yang mencolok putusan yang dijatuhkan dengan pelaku yang lain dan tidak mempunyai landasan yang cukup reasonable. Untuk meminimalisirnya yaitu dengan pertama, menciptakan tujuan pemidanaan (purpose of sentencing) dan pedoman pemidanaan (straftoemetingsleidraad) di dalam KUHP yang menyangkut aspek subyektif dan obyektif dari pelaku tindak pidana; kedua, memberikan landasan filosofi, pertimbangan, kriteria dan penilaian yang sama atas pemidanaan beberapa perkara delik yang sama atau dengan landasan yang cukup reasonable; ketiga, membuat sistem minimal khusus untuk delik-delik khusus yang muncul di luar KUHP dengan model yang fleksibel karena hal tersebut sudah diatur dalam pasal 103 KUHP; keempat, diadakan pemahaman visi dan misi yang sama antara majelis hakim di dalam memeriksa perkara; dan kelima, pengintegrasian badan-badan penyelenggara hukum pidana (criminal justice system) secara terpadu.
E.	Metode Penelitian
Metode penelitian yaitu menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 08/Pid.B/2007/PN.Smg. Tindak Pidana Penganiayaan. Penelitian ini dilakukan dengan terdapatnya dokument Pengadilan Negeri Semarang, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Maka, penulis memperluas dengan berbagai jenis penelitian yang bersumber pada, yaitu :
1.	Sumber Data
Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Adapun sumber data yaitu terdiri dari:
a.	Data primer
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini diperoleh dari Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 08/Pid.B/2007/PN.Smg.
b.	Data sekunder
Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam kaitan ini data sekunder diperoleh melalui buku-buku tentang penganiayaan yang berkaitan dengan penelitian tersebut. 

2.	Tehnik Pengumpulan Data
Adapun dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan metode :
a.	Dokumentasi
Yaitu penelitian terhadap benda-benda tertulis seperti buku, disertasi, jurnal, artikel dan perundang-undangan. Metode ini bermanfaat dalam pengumpulan data pada semua bab penelitian, khususnya yang berkaitan dengan teori. Dan metode ini sering disebut dengan metode library research atau penelitian kepustakaan. 
b.	Analisis Data
Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut. Adapun analisis data yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis, Yaitu berfikir menganalisis data yang bersifat deskriptif atau data tekstual, beberapa teori-teori/pernyataan seseorang (yang bukan data statistik).
Pertama, penggunaan metode deskriptif analisis berguna ketika peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya (mengeksplanasikannya) ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris. Oleh karena itu metode ini sering disebut dengan metode analisis deskriptif (deskriptif analisis).
Kedua, selain itu, penulis juga gunakan metode content analysis atau analisis isi. Hal itu digunakan sebab sebagian sumber data dari penelitian ini adalah berupa teks dokumen. Sehubungan dengan itu, penulis dalam menganalisis juga menggunakan teknik analisis dokumen ini. Di samping itu, data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif yang hanya dianalisis menurut isinya, sehingga menghasilkan sebuah analisis obyektif dan sistematis. Jadi, penulis menganalisis substansi yang terkandung di dalam pembahasan konsep individualisasi pidana atau penggolongan penganiayaan berdasarkan banyak hal, terutama dalam hal ini jenis kejahatan. Hal ini terdapat di dalam pasal 12 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

F.	Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 
Bab I: Berisi Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab II: Berisi Gambaran umum tentang Pemenjaraan dan Pembinaan Narapidana. Di dalamnya antara lain: Tinjauan berupa Peraturan Pidana Penganiayaan menurut KUHP dan Pengertian ta’zir menurut Fiqh Jinayah. Kemudian Istilah-istilah tentang Penganiayaan secara umum dan Konsep umum mengenai Maqashid al-Syari’ah (tujuan hukum Islam). 
Bab III: Berisi Pembahasan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 08/Pid.B/2007/PN.Smg. tentang penganiayaan dalam bab ini penulis akan paparkan sekilas Profil Pengadilan Negeri Semarang, Peran Hakim, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 08/Pid.B/2007PN.Smg.
Bab IV Berisi tentang Analisis Hukuk Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 08/Pid.B/2007/PN.Smg. tentang penganiayaan yang terdiri atas : Analisis terhadap Penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 08/Pid.B/2007/PN.Smg. dan Analisis terhadap Sanksi Penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 08/Pid.B/2007/PN.Smg.
Bab V: Berisi Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.