BAB II
KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIYAYAAN
A.	Penganiayaan Dalam Hukum Positif
1.	Pengertian Penganiayaan
Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai : “perlakuan yang sewenang-wenang” .
Pengertian yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.
Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut: Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.  
Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah :
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. 
Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari :
a.	Penganiayaan yang berdasarkan pada Pasal 351 KUHP yang dirinci atas : 
1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
3. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
b.	Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.
c.	Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP, dengan rincian sebagai berikut :
1. Mengakibatkan luka berat
2. Mengakibatkan orangnya mati
d.	Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
1. Mengakibatkan luka berat
2. Mengakibatkan orangnya mati
e.	Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
1.	Penganiayaan berat dan berencana
2.	Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati. 
2.	Unsur-unsur Penganiayaan
Selain daripada itu, diatur pula pada Bab XX (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/ penyerbuan/ penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya adalah penggunaan kekerasan di muka umum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
a.	Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP 
Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut :
1)	Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
2)	 Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3)	 Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4)	 Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5)	 Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.  
Yang termasuk Pasal 351 ayat (1), bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.
Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHAP (Pasal 205(1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum. 
Jika kita mencermati Pasal 351 KUHP, maka ada 3 (tiga) jenis penganiayaan biasa, yaitu :
1.	Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang,
2.	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,
3.	Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.
Terhadap penerapan Pasal 351 ayat (3) yakni penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, tampaknya tidak begitu sulit atau rumit, tetapi pada prakteknya kadang-kadang sulit membedakan dengan Pasal 351 ayat (2), misalnya :
A dianiaya oleh B yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena dalam waktu yang tidak begitu lama, ada yang mengangkut ke rumah sakit sehingga dapat diselamatkan jiwanya, dengan,  N dianiaya oleh M, yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena tidak ada yang menolong, ia kehabisan darah, lalu meninggal.
Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “zwaar lichamelijk letsel” yang diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata “berat” pada luka karena pada umumnya kata berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran. 
Pada Pasal 90 KUHP “luka berat” diartikan sebagai berikut ;
Luka berat berarti:
1)	Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan  sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2)	Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3)	Kehilangan salah satu pancaindra;
4)	Mendapat cacat berat (verminking);
5)	Menderita sakit lumpuh;
6)	Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7)	Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan. 
b.	Penganiayaan ringan
Hal ini diatur Pasal 352 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :
1)	Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya.
2)	Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum. 
c.	Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu
Hal ini diatur oleh Pasal 353 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: 
1.	Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2.	Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3.	Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. 
Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menurut pembentukan Pasal 340 diutarakan sebagai berikut : 
Diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan , sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.  
M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan arti “direncanakan lebih dahulu” sebagai: “Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.” 
Sedangkan Mahkamah Agung berdasarkan putusan No. 717 K/Pid/1984 tanggal 20 September 1985 mengutarakan pendapat, antara lain sebagai berikut:
Tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan itu.  
d.	Penganiayaan Berat
Hal ini diatur oleh Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :
1)	Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
2)	Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun. 

e.	Penganiayaan Berat Dan Berencana
Hal ini diatur oleh Pasal 355 KUHP yang berbunyi ;
1)	Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2)	Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

B.	Penganiayaan Dalam Hukum Islam
1.	Macam-macam Penganiayaan
Tindak Pidana Penganiayaan termasuk dalam Jarimah Qishash dan Diat yang mempunyai pengertian seperti ini, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qishash dan diat. Baik qishash maupun diat, keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya dengan hukuman had adalah hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia, makahukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.
Pengertian qishash, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah
اَلْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْجَرِيْمَةِ وَالْعُقُوْبَةِ
Artinya : Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.
Menurut Hukum Islam, Tindak Pidana Penganiayaan termasuk dalam unsur Jarimah-jarimah yang digolongkan sebagai berikut, yaitu :

a.	Qisas
Qisas terhadap selain jiwa (penganiayaan) mempunyai syarat sebagai berikut:
1.	Pelaku berakal
2.	Sudah mencapai umur balig
3.	Motivasi kejahatan disengaja
4.	Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukai.
Yang dimaksud dengan sederajat disini adalah hanya dalam hal kehambaan dan kekafiran. Oleh sebab itu maka tidak diqisas seorang merdeka yang melukai hamba sahaya atau memotong anggotanya. Dan tidak pula diqisas seorang muslim yang melukai kafir zimmi atau memotong anggotanya.
Apabila pelaku melakukan perbuatan pelukaan tersebut secara sengaja, dan korban tidak memiliki anak, serta korban dengan pelaku sama di dalam keislaman dan kemerdekaan, maka pelaku diqisas berdasarkan perbuatannya terhadap korban, misalnya dipotong anggota berdasarkan onggota yang terpotong, melukai serupa dengan anggota yang terluka. Kecuali jika korban menghendaki untuk pembayaran diyat atau memaafkan pelaku. Besarnya diyat disesuaikan dengan jenis dari perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.
Syarat-syarat qisas dalam pelukaan: 
a.	Tidak adanya kebohongan di dalam pelaksanaan, maka apabila ada kebohongan maka tidak boleh diqisas,
b.	Memungkinkan untuk dilakukan qisas, apabila qisas itu tidak mungkin dilakukan, maka diganti dengan diyat,
c.	Anggota yang hendak dipotong serupa dengan yang terpotong, baik dalam nama atau bagian yang telah dilukai, maka tidak dipotong anggota kanan karena anggota kiri, tidak dipotong tangan karena memotong kaki, tidak dipotong jari-jari yang asli (sehat) karena memotong jari-jari tambahan,
d.	Adanya kesamaan 2 (dua) anggota, maksudnya adalah dalam hal kesehatan dan kesempurnaan, maka tidak dipotong tangan yang sehat karena memotong tangan yang cacat dan tidak diqisas mata yang sehat karena melukai mata yang sudah buta,
e.	Apabila pelukaan itu pada kepala atau wajah (asy-syijjaj), maka tidak dilaksanakan qisas, kecuali anggota itu tidak berakhir pada tulang, dan setiap pelukaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan qisas, maka tidak dilaksanakan qisas dalam pelukaan yang mengakibatkan patahnya tulang juga dalam jaifah, akan tetapi diwajibkan diyat atas hal tersebut.
Kemudian dalam hal tindakan menempeleng, seseorang diperbolehkan membalasnya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, hal ini sesuai firman Allah SWT.
                        
Artinya : Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
Dan Allah telah berfirman pula dalam ayat lain,
                
Artinya : Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
b.	Diyat
Dalam hal penganiayaan jenis jinayatul atraf, pelaksanaan diyat dibagi menjadi dua, yaitu yang dikenakan sepenuhnya dan yang dikenakan hanya setengahnya saja, adapun diyat yang dikenakan sepenuhnya adalah dalam hal sebagai berikut :
1.	Menghilangkan akal, 
2.	Menghilangkan pendengaran dengan menghilangkan kedua telinga,
3.	Menghilangkan penglihatan dengan membutakan kedua belah mata,
4.	Menghilangkan suara dengan memotong lidah atau dua buah bibir,
5.	Menghilangkan penciuman dengan memotong hidung,
6.	Menghilangkan kemampuan bersenggama/jima’ dengan memotong zakar atau memecahkan dua buah pelir
7.	Menghilangkan kemampuan berdiri atau duduk dengan mematahkan tulang punggung.
Sedangkan diyat yang dikenakan hanya setengahnya saja adalah dalam hal melukai :
1.	Satu buah mata
2.	Satu daun telinga
3.	Satu buah kaki
4.	Satu buah bibir
5.	Satu buah pantat
6.	Satu buah alis
7.	Satu buah payudara wanita
Kemudian pelukaan yang mewajibkan diyat kurang dari setengahnya adalah memotong sebuah jari, yaitu diyatnya sepuluh ekor unta.
Dan wajib dalam mematahkan gigi diyat sebanyak lima ekor unta Sedangkan sanksi dalam hal al-jirah, sesuai dengan pembagiannya yaitu yang telah ada ketetapan syara’ dan juga yang belum adalah sebagai berikut :
1.	al-Mudhihah, diyatnya sebanyak lima ekor unta. 
2.	al-Hasyimah, diyatnya sebanyak sepuluh ekor unta.
3.	al-Munqilah, diyatnya sebanyak lima belas ekor unta.
4.	al-Ma’mumah, diyatnya sebesar sepertiga diyat. 
5.	ad-Damighah, hukum dari hal ini sama dengan al-Ma’mumah yaitu diyatnya sepertiga diyat.
Mengenai hukuman dari pelukaan yang bersifat al-jirah ditentukan bahwa dalam hal mematahkan tulang rusuk diyatnya sebanyak satu ekor unta (ba’ir), dalam hal mematahkan lengan tangan atas, bawah ataupun betis diyatnya sebanyak dua ekor unta (ba’ir), dan selain apa yang telah disebutkan di atas hukumnya diqiyaskan kepada yang lebih mudah yaitu al-Mudihah.

c.	Jarimah Ta’zir
Jarimah Ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Ta’zir. Menurut bahasa, Ta’zir adalah Ta’dib artinya memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man’u, artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian Ta’zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah
وَالتَّعْزِيْرُ تَأدِيْبٌ عَلَى ذُنُوْبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَا الْحُدُودُ
Artinya : Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.
Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukuman Ta’zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara’, dan wewenang untuk menetapkan hukuman diserahkan kepada Ulil Amri. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri-ciri jarimah Ta’zir adalah sebagai berikut.
1)	Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara’ dan ada batas minimal dan maksimal.
2)	Penentuan hukuman tersebut hak atas penguasa (Ulil Amri).
Dari data dan klarifikasi tengtang jarimah Ta’zir ini dibagi menjadi tiga bagian :
a.	Jarimah hudud atau qishah/diyat yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
b.	Jarimah-jarimah yang ditentukan al-quran dan al-hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan menghina agama.
c.	Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulul amri untuk kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam di jadikan pertimbangan penentuan kemashlahatan umum. persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalm bidang studi Ushul Fiqh, misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu-lintas.
Sedangkan jarimah berdasarkan niat pelakunya dibagi menjadi menjadi dua, yaitu:
1)	Jarimah yang disengaja (al-jarimah al-maqsudah).
2)	Jarimah karena kesalahan (al-jarimah ghayr al-maqsudah/jarimah al-khatha’).
Klasifikasi Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam
Para ulama membagi jinayah terhadap tubuh menjadi lima macam, yaitu :
1.	Ibanat al-Atraf, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya
2.	Izhab ma’a al-Atraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban buta, tuli, bisu dan sebagainya
3.	Asy-Syaj, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus)
4.	Al-Jarh, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada
5.	Pelukaan yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas. 
Sedangkan Abu Bakar al-Jazairi sebagaimana disebutkan dalam definisi penganiayaan, membagi jinayah terhadap tubuh menjadi 3 macam, yaitu :
1.	Jinayatul Atraf,
2.	Asy-Syijjaj, dan
3.	Al-Jirah,
Khusus pada asy-Syijjaj menurut ulama salaf ada 2 (dua) kelompok, yaitu;
1.	Pelukaan terhadap kepala atau wajah yang telah ada ketetapan dari syari’at mengenai jumlah diyatnya, yang termasuk kelompok ini adalah;
2.	Al-Mudihah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menampakkan tulang,
3.	Al-Hasyimah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan pecah atau patahnya tulang,
4.	Al-Munqilah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan berpindah atau bergesernya tulang dari tempat asalnya,
5.	Al-Ma’mumah, yaitu  pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak,
6.	Ad-Damigah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak dan memecahkannya, pelukaan ini lebih berat daripada Al-Ma’mumah.
Sedangkan kelompok yang ke dua adalah pelukaan terhadap kepala atau wajah yang belum ada penjelasan dari syari’at tentang diyatnya, yaitu;
1)	Al-Harisah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan sedikit kulit dan tidak mengaluarkan darah,
2)	Ad-Damiyah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan kulit dan mengeluarkan/mengalirkan darah,
3)	Al-Badi’ah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang memutihkan tulang, artinya mematahkan tulang,
4)	Al-Mutalahimah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang meremukkan tulang, hal ini lebih berat daripada al-Badi’ah,
5)	As-Simhaq, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang hampir mengenai tulang.     
Kemudian pada jenis al-jirah dibedakan pula menjadi;
1)	Jaifah, yaitu pelukaan yang sampai pada rongga perut,
2)	 Pelukaan pada rongga dada, contohnya mematahkan tulang rusuk,
3)	 Mematahkan lengan tangan atas, betis, atau lengan bawah. 

Dasar Hukum Jarimah Penganiayaan
Dalam islam dijelaskan berbagai norma/atura/rambu-rambu yang mesti ditaati oleh setiap mukalaf, hal itu telah termaktup dalam sumber fundamental Islam, termasuk juga mengenai perkara jarima atau tindak pidana dalam Islam, berikut kami akan memaparkan beberapa dalil tentang HPI dan kewajiban menaati hukum Allah SWT.
         
Artinya : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah 179)
                                      
Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Al-Maidah 49)

Artinya : “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (QS. An-Nisa’ 65).
Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan al-’Uqubah yang berasal dari kata عقب , yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. ‘Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya. Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggungjawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat. 
Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya jarimah tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.