BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 08/Pid.B/2007/PN.Smg. TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A.	Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 08/Pid.B/2007/PN.Smg.
Dalam pembahasan diatas kita dapat melihat, bahwasannya tindak pidana tentang penganiayaan ini meliputi beberapa macam. Yaitu ada penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berencana, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dan masing-masing jenis penganiayaan itu sudah di atur dalam KUHP, yaitu pasal 351, 352,33,354, 355 dan 356 KUHP. Kalau kita telaah disini penganiayaan banyak jenisnya akan tetapi dalam hal sanksi pidananya berbeda-beda, tergantung sejauh mana akibat dari penganiayaan tersebut.
Menurut hemat penulis, apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai biasa orang lain dengan menembak kepada orang lain itu, dapat dikatakan bahwa menembak hamper selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain itu. Maka, si pelaku meskipun hanya mengaku mencoba melakukan penganiayaan biasa, tanpa ada tanda-tanda lain, dapat saja dinyatakan melakukan percobaan untuk penganiayaan berat, dan karenanya dapat dikenai hukuman. Demikian pula apabila seseorang menusuk orang lain dengan tetapi luput. Bahkan, apabila seseorang hanya memukul dengan kepalan tangan tetapi luput, jika yang memukul itu misalnya seorang juara tinju, saya berani menyatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana mencoba menganiaya berat, jadi dapat dihukum.
Perbedaan antara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan Tindak pidana pembunuhan adalah terletak pada unsur-unsurnya. Adapun yang menjadi unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah :
a.	Unsur kesengajaan
b.	 Unsur perbuatan
c.	Unsur akibat perbuatan
Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang menjadi akibat dari tindak pidana ini matinya orang. Namun yang perlu ditekankan bahwa kematian tersebut bukan merupakan akibat yang dikehendaki oleh sipelaku.
d.	Unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan pelaku.
Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang menjadi tujuan pelaku hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh. Akibat kematian yang timbul bukan merupakan tujuan pelaku.
Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti yang tersirat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 adalah sebagai “sense of justice of the people”. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran dan wewenang tersebut, seorang hakim harus terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu melayani perasaan hukum dan taste keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan terciptanya keadilan bagi masyarakat.
Potensi-potensi seperti inilah yang seharusnya terus dijaga dan dipertahankan untuk bekal generasi muda dalam menjalankan peraturan yang seirama dengan keadaan maupun keadilan masyarakat. Demi terciptanya masyarakat yang sejahteran bidang keadilan hukum dan terus tegaknya keadilan yang semakin masif.
Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-undang) atas perkaradi pengadilan atau “agent of conflict”. Melainkan harus reinvensi hukum (menemukan kembali) dan menemukan pembaharuan hukum yang compatible untuk dikonsumsi masyarakat. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan tinggi, juga harus memiliki kepekaan hukum terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai religious, kesusilaan, dan proses peradatan yang hidup berdampingan dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dikeluarkan. Sebab, mahkota seorang hakim dianggap tinggi derajatnya itu bukan pada palu saja, melainkan pada bobot kualitas dari putusan yang dihasilkan.
Urgensi pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana unuk memenuhi keadilan sangat dan harus berlandasan pada berikut ini ;
a.	Bahwa putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis. Artinya mempertimbangkan nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
b.	Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
c.	Surat putusan pemindahan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
Di dalam putusan dengan nomor perkara : 08/Pid.B/2007/PN.Smg dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis  Hakim dalam pemidanaan adalah dari segi hukum (yuridis) dan dari segi non hukum (non yuridis). Hakim dalam memberikan putusan ada dua pertimbangan, yaitu dari segi formil dan materiil. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari hukum positif tertentu saja. Sehingga perkara tersebut merupakan unsur tindak pidana dan materiil itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materiil adalah melawan hukum dalam arti luas di mana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja . suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan ju berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.
Secara formil, maka teranglah bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang melanggar perintah di dalam undang-undang, karena bertentangan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam undang-undang. Dari putusan perkara dengan Nomor Perkara : 08/Pid.B/2007/PN.Smg tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang dijadikan pertimbangan ada dua, yaitu :
1.	Menurut Hukum Formil
Unsur Formil dari putusan Nomor Perkara: 08/Pid.B/2007/PN.Smg meliputi :
a.	Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya berbuat yang termasuk perbuatan manusia dan oleh manusia.
b.	Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu yang akan dihukumi apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. Maka hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
c.	Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
d.	Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan, yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuan kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh nundang-undang.
e.	Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak pada keadaan jiwanya.
Berdasarkan dari segi hukum (yuridis), diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, yaitu setelah menghubungkan antaraketerangan saksi yang diajukan di persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Terdakwa April dan Sigit oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan dalam melakukan Tindak pidana penganiayaan, yaitu Pasal 170 (1) KUHP. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam Pasal 170 (1) KUHP tersebut.
Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh April dan Sigit telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 170 (1) KUHP, yaitu :
a.	Dilakukan dengan sengaja, dan dengan kekuatan bersama untuk melukai seseorang di muka umum.
b.	Tanpa hak atau izin.
c.	Obyek atau sasarannya adalah orang.
d.	Akibat penganiayaan itu jelas merusak dan melukai kesehatan jasmani seseorang.
2.	Menurut Hukum Materiil
Selain melihat dari segi hukum (yuridis), sebelum menjatuhkan pemidanaan bagi terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (non yuridis), yang diterapkan dalam unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa.
Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.
Bahwa dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) menyebutkan :
''Segala putusan pengadilan  selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan Syari’ah yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."
Faktanya dalam perkara aquo, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya  tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan tersebut. Juga tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diperoleh dan terungkap dalam persidangan dan tidak melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi.
Dan oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk mengatur hal tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.03 Tahun 1974 tentang : Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan, ketentuan mana hingga saat ini masih berlaku dan mengikat bagi para hakim di Indonesia untuk memberikan alasan/ dasar/ pertimbangan hukum dalam merumuskan putusannya.
Adapun bunyi Surat Edaran tersebut secara lengkap ialah sebagai berikut :
1.	Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang.
2.	Seperti Pasal 23 ayat  (1) Undang-Undang No.14 tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi tersebut.
3.	Dengan tidak/ kurang memberikan pertimbangan/ alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormveduim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan, dalam pemeriksaan ditingkat kasasi.
4.	Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (“motiveringplic") dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan.
5.	Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini disampaikan kepada para Hakim oleh Panitera (panitera-panitera pengganti) dalam lingkungan Pengadilan yang Saudara pimpin.

B.	Analisis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 08/Pid.B/2007/PN.Smg.
Dalam segala jenis perkara pasti ada penyelesaiannya. Walaupun dampak yang ditimbulkan dari perkara tersebut bernilai besar atau kecil bagi orang atau barang yang menjadi korban perkara. Seperti halnya kasus yang terlampir di atas, maka kejelian untuk menjatuhkan sanksi maupun denda kepada subyek hukum yang melakukan tindak pidana diharapkan seorang Hakim mampu menggali lebih dalam dan memberikan ganjaran yang paling cocok dan tidak merugikan masing-masing pihak, baik pihak Terdakwa maupun pihak Korban.
Hal yang seperti inilah sering terjadi. Kebanyakan Hakim lebih mengutamakan kemadharatan dari pada kemaslahatan dalam setiap perkara. Banyak sekali contoh yang membuktikan sifat seorang Hakim pemberi Keputusan yang “saklek”. Padahal yang dibutuhkan negara kepada para penegak hukum bukan hanya itu saja. Melainkan putusan yang membawa kemaslahatan dalam masyarakat. Walaupun para terdakwa tidak mengajukan banding atau pembelaan yang bersifat pribadi.
Setiap manusia menghendaki atas keselamatan dirinya, seperti  keselamatn jasmani dan rohani untuk dilindungi. Hukum Islam sebagai rahmatan lil alamin,  pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin atas keselamatan diri terhadap kejahatan-kejahatan yang sering bermunculan dalam masyarakat. Seperti memberikan sanksi kepada orang lain yang berbuat aniaya telah ditentukan dalam hukum Islam.
Begitu pula hukum Positif, khususnya dalam KUHP pasal 170 ayat (1) secara terang-terangan mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi pelaku penganiayaan. Seperti kasus April Sugiyanto dan Sigit Cahyono yang melakukan penganiayaan terhadap Andi Krisnandi, Karsono, dan Dodik.
Hukuman bagi pelaku jarimah penganiayaan dapat dihukumi Ta’zir dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman tersebut, yaitu yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Dalam kasus yang dilakukan oleh April dan Sigit, karena masing-masing sudah aqil baligh dan memiliki niat untuk melakukan pembelaan atas perluatan Andi dan teman-temannya. Niat disini diartikan sebagai melakukan sesuatu disertai dengan tindakan. Apa yang dilakukan April dan Sigit telah memenuhi unsur dalam hukum pidana Islam, khususnya pada jarimah penganiayaan, yaitu :
Kejelian dalam mengambil keputusan memang perlu dilakukan secara mendalam dalam memahami sebuah perkara yang pelakunya tidak mengajukan banding sekalipun. Seharusnya, fenomena yang seperti inilah tidak diberikan keputusan secara tekstual saja. Sebab, pelaku dalam mengambil langkah penganiayaan hanya untuk melakukan pembelaan dan menindak lanjuti perilaku korban yang memukul lampu depan sepeda motor terdakwa dan korban juga melakukan pemotongan jalan yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
Dalam perspektif Hukum Islam, para pelaku dapat dikenai sanksi Ta’zir oleh Syara’. Sebab, penganiayaan yang dilakukannya dapat diancam dengan hukuman Qishash dan Diat yang ditentukan oleh individu (terutama keluarga korban).
Majelis Hakim harus memutuskan secara kontekstual atas tindak pidana yang sedang berlangsung dengan memperhatikan sebab-akibat terjadinya penganiayaan yang secara spontan dan tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Memang diperlukan keahlian analisis peristiwa yang cukup banyak kemungkinan dan melihat penyebab terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan.
Sangatlah mudah sekali, jika pelaku kejahatan bisa mengakui dan menyesali perbuatan negatif yang sudah dilakukan. Namun, dari pihak korban bisa sangat dirugikan secara langsung dan menimbulkan gejala lain yang menghalangi aktivitas sehari-hari akibat dari penganiayaan yang dilakukan pelaku kejahatan.
Maka dari itu, Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 08/Pid.B/2007/PN.Smg  tentang penganiayaan bisa berjalan dengan lancar; masing-masing pihak bisa bekerja sama untuk menyelesaikan perbuatan penganiayaan secara konfrehensif; demi terciptanya kedamaian bersama.