Analisis hukum Islam terhadap aspek–aspek pidana pencemaran udara dalam pasal 36-37 Perda Jawa Barat no. 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara

Mukhibi, Mukhibi (2011) Analisis hukum Islam terhadap aspek–aspek pidana pencemaran udara dalam pasal 36-37 Perda Jawa Barat no. 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

[img]
Preview
Text
52211022_Coverdll.pdf - Accepted Version

Download (657kB) | Preview
[img]
Preview
Text
52211022_Bab1.pdf - Accepted Version

Download (97kB) | Preview
[img]
Preview
Text
52211022_Bab2.pdf - Accepted Version

Download (145kB) | Preview
[img]
Preview
Text
52211022_Bab3.pdf - Accepted Version

Download (36kB) | Preview
[img]
Preview
Text
52211022_Bab4.pdf - Accepted Version

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text
52211022_Bab5.pdf - Accepted Version

Download (17kB) | Preview
[img]
Preview
Text
52211022_Bibliografi.pdf - Bibliography

Download (14kB) | Preview

Abstract

Semua makhluk yang ada di bumi memerlukan udara untuk proses pernapasan. Berbagai tragedi lingkungan yang kini sedang terjadi seperti pemanasan global yang berakibat perubahan iklim, peningkatan suhu bumi, dan peningkatan permukaan air laut yang mengancam keberlangsungan hidup makhluk bumi. Kemudian dalam ketentuan peratuaran daerah Jawa Barat No 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara terdapat ketentuan pidana sebagai bentuk adanya sanksi terhadap kejahatan ataupun pelanggaran terhadap pencemaran udara. Adapun yang melatar belakangi penelitian penulisan ini adalah karna udara begitu penting dan kasap mata maka perlu adanya penyadaran hidup berwawasan lingkungan agar tidak terjadi pencemaran udara . Sedangkan yang menjadi permasalahanya adalah bagaimanakah aspek hukum pidana dalam Perda No 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara serta penegakan hukumnya dan sejauhmana pandangan hukum Islam terhadap aspek hukum pidana pengendalian pencemaran udara. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang data-datanya di peroleh dari data-data dokumentasi, berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan lain sebagainya. Selain itu juga menggunakan penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal atau hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau penelitian yang sepenuhnya mengunakan data sekunder (bahan kepustakaan). Selain itu juga penulis menggunakan pendekatan fenomenologi agar penulis mampu mengungkap arti peristiwa yang disadari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu maupun kelompok. Dalam Peraturan daerah Jawa Barat No. 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan atau dengan ancaman penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum yang berlaku umum dan individu. Penegakan hukum Perda Jawa Barat tentang pengendalian pencemaran udara ialah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan (supervision) dan pemeriksaan (inspection) serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan atau pencemaran dan tindakan kepada pembuat (dader; offender). Sejalan dengan siklus pengaturan ini, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum pengendalian pencemaran udara atau lingkungan adalah penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi udara serta lingkungan hidup yang pada umumnya di formalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan pidana yang mengatur tentang pengendalian pencemaran udara. Dalam perspektif hukum Islam sesuai dengan ketentuan pidana sumber daya air merupakan sebuah tindak pidana atau jarimah, dikarenakan adanya suatu perbuatan dikatakan sebagai jarimah karena perbuatan tersebut melawan tata aturan hukum dan merugikan masyarakat. Syari’at Islam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana (jarimah) sumber daya air yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an atau hadits dengan ta’zir. Ketentuan ta’zir merupakan wewenang ULil Amri (pemerintah), dalam hal ini maka hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tanpa pandang bulu.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords: Hukum Islam; Pencemaran Udara
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.1 Sources of Islam > 297.14 Religious Ceremonial Laws and Decisions
200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.272 Islam and politics, fundamentalism
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah
Depositing User: Nur yadi
Date Deposited: 24 Apr 2014 06:36
Last Modified: 24 Apr 2014 06:36
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2011

Actions (login required)

View Item View Item