Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan kedalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab. Namun pembiayaan mudharabah kurang diminati oleh bank syari’ah dibanding dengan produk pembiayaan yang berprinsip jual-beli. Hal ini diakibatkan bank syari’ah kurang mengetahui risiko ketidakpastian untung atau rugi ketika pengusaha mengelola dana mudharabah.
Bank jateng Syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.
Rumusan masalah yang penulis akan teliti adalah bagaimana metode penghitungan bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah yang diterapkan di Bank Jateng Syari’ah dan alasannya serta analisis Swot dari metode tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yakni membuat deskripsi analisis yang terbatas pada kasus tertentu yang menjawab permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Jenis data yang digunakan adalah data primer merupakan data yang didapat dengan cara mewawancara langsung objek penelitian yaitu Bank Jateng Syariah meliputi gambaran umum perusahaan serta data-data lain yang menunjang penyusunan tugas akhir dan data sekunder yaitu merupakan data yang didapatkan dari studi literatur dan studi pustaka yang menunjang dalam penyusunan skripsi.
Metode perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah metode Revenue Sharing atau bagi pendapatan karena lebih mudah digunakan kemudian merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan, Pihak Bank (Shahibul maal) tidak menanggung resiko biaya-biaya dari pengelolaan usaha nasabah (mudharib) yang dibiayai oleh Bank. Secara Syari’ah Metode revenue sharing telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000, akan tetapi terkadang nasabah merasa dirugikan, karena meski nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, mereka tetap harus membayar bagi hasil melalui pendapatannya sendiri,