Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi inspirasi awal untuk mengembangkan wakaf secara produktif dengan hadirnya wakaf uang untuk memperdayakan potensi wakaf berupa tanah wakaf yang saling mendukung keberadaanya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengawali gerakan wakaf di Indonesia dengan sosialisasi, pendidikan, penghimpunan dan pengelolaan harta wakaf yang terus dilaksanakan agar ksehahteraan umat dan pembebasan atas nasib mustadh’afin dapat membumi. Tentu berbagai pihak untuk saling menguatkan dalam mengiring gerakan ini. Diantara steakholders tersebut adalah pemerintah, masyarakat, lembaga nazhir dan jaringan baik dalam maupun luar negeri dapat saling membantu.
Adapun tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana konsepsi dan pengelolaan wakaf dapat memberikan andil dalam menciptakan kesejahteraan sosial di masyarakat. (2) Untuk mengetahui bagaimana peran BWI dalam upaya pembebasan nasib kaum mustadh’afin di masyarakat sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
Metodologi yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian diskriptif, karena peneliti akan menggunakan metode kualitatif. Metode yang dimaksud adalah membaca realitas sosial secara holistik, komplek, utuh dan penuh makna. Dengan meneliti objek alamiah dan peneliti sebagai instrumen kunci yang hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi, menggambarkan objek apa adanya dengan didukung kelengkapan sumber data, metode pengumpulan data, analisa data dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara objektif.
Hasil penelitian ini menunjukkan. Bahwa pertama konsepsi wakaf secara produktif dapat terkelola dan terbedayakan melalui gerakan wakaf yang sudah hadir di Indonesia, pertama kali diprakarsai oleh BWI sebagai lembaga independen yang perlu diawasi dan dioptimalkan kinerjanya. Kedua Penulis mengkritik dan memberikan masukan kepada BWI sejauhmana peran lembaga ini dalam mengawal gerakan wakaf yang dimulai sejak tahun 2007 hingga 2010, terutama tentang pembebasan atas nasib mustadh’afin di Indonesia, sehingga konsep yang telah disosialisasikan tidak terhenti di tengah jalan. Ketiga memberikan analisa kepada masyarakat luas sejauhmana korelasi antara kemiskinan dan pemberdayaan harta-harta filantropi dalam islam dan berperan untuk membantu yang lemah yang telah dicontohkan di negara-negara islam di Asia, Amerika ataupun di Eropa. Sehingga contoh tersebut menjadi ukuran bahwa hadirnya konsep wakaf bukan sekedar konsep, melainkan gerakan untuk membebaskan kemiskinan dari muka bumi ini sehingga islam benar-benar hadir untuk memberikan rahmat semesta alam. Keempat konsep wakaf produktif berupa wakaf uang dapat terfollow-upi, jika terjadi kerjasama antar gerakan wakaf yang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga gerakan wakaf dapat menciptakan sinergitas atas orang, lembaga, gerakan dan konsep yang saling menyatu.
Kata Kunci : UU No.41 Tahun 2004, BWI (Badan Wakaf Indonesia), Wakaf Uang, Mustadh’afin, Kesejahteraan Umat.