Industri perbankan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998. Kepercayaan terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan. Maka dari itu pemerintah merasa perlu menetapkan Undang-Undang No. 7 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan penjamin simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa dana tertinggi yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap tabungan dan deposito nasabah hanya sebesar dua miliar rupiah dan bagaimana pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam perspektif hukum Islam.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dengan metode analisisnya adalah metode deskriptif.

Hasil penelitian didapat bahwa adanya batasan nilai yang dijamin hingga dua miliar rupiah yaitu untuk mengurangi beban anggaran pemerintah serta mengurangi moral hazard dari pihak bank dan masyarakat, bentuk dan pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan diperbolehkan karena pada prinsipnya, umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka lembaga penjamin simpanan selaku lembaga yang memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum sudah dianggap sah untuk menjadi penjamin.