Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan (istri) meningkat setiap tahun, terutama kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istri merupakan segala perilaku yang dilakukan suami dalam berhubungan seksual yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis.
Faktor meningkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam pola pikir masyarakat kebanyakan. Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga, terutama istri. Sehingga fenomena kekerasan seksual terhadap istri terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Imbas lain sebagai turunannya adalah kurangnya kesadaran atau keberanian istri untuk melaporkan kejadian tersebut sebagai suatu tindak pidana, karena kekerasan seksual merupakan persoalan intern yang tabu untuk dibicarakan. Di tambah pula adanya beberapa ayat al-Qur'an yang masih ditafsirkan secara tekstual.
Padahal larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga telah ditegaskan di dalam pasal 8 huruf a UU Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2003, yaitu : "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut".
Pengertian Undang-undang di atas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang isteri tidak dapat menolak keinginan seks suami walau dengan alasan yang dapat diterima. Karena kalimat 'pemaksaan hubungan seksual' tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004. Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum pidana Islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan itu senantiasa lestari.
Jenis penelitian ini adalah study dokumentasi yang bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan penyelidikan masalah yang belum jelas untuk menghasilkan sebuah kepastian hukum. Teknik pengumpulan data didasarkan pada sumber data primer dan sekunder, dengan pendekatan normatifyuridis, dengan menggunakan metode analisa deduktif.
Kesimpulannya pasal 8 Undang undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam bahwa istri harus patuh pada suami, khususnya dalam melayani hubungan seksual, akan tetapi akan sebaliknya apabila ada kekerasan dalam malakukuan hubungan seksual. Justru Undang undang penghapusan KDRT pasal 8 ini ingin mengcounter pandangan yang menempatkan istri sebagai “sex provider” atas nama institusi perkawinan. Prinsipnya bahwa setiap orang berhak memiliki control atas integritas tubuhnya dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Tidak ada satu institusipun yang berwenang merenggut hak-haknya ini.