Persoalan yang mendasar pada kasus-kasus perdagangan orang adalah bagaimana memperkuat pemihakan terhadap korban. Dalam beberapa kasus, perempuan misalnya yang menjadi korban perkosaan dan pemaksaan pelacuran, ketika pulang di masyarakat, mereka tidak memperoleh dukungan untuk memulihkan kehidupan seperti semula. Kondisi ini mempersulit upaya-upaya advokasi dan rehabilitasi korban. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang antara lain; faktor ekonomi, sosial, rendahnya pendidikan, dan fgeografis, pada umumnya yang menjadi korban adalah masyarakat lemah yang rentan akan sasaran tindak kejahatan, dalam hal ini adalah perdagangan orang. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, maka penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui:(1)Bagaimanakah ketentuan restitusi dalam perdagangan orang pasal 48 ayat 2 No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, menurut hukum pidana positif? (2)Bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam terhadap masalah restitusi dalam perdagangan orang pada pasal 48 ayat 2 No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena yang menjadi obyek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang. Bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer(UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang serta penjelasanya) dan data sekunder (Praktek Kompensasi dan Restitusi di Indonesia yang ditulis Wahyu wagiman dan Zainal Abidin). Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu bertujuan memberikan deskriptif mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti. Metode komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui mana yang lebih benar atau untuk mencapai kemungkinan mengkompromikan. Metode eksplanatori adalah sebuah teori yang mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih.
Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat merugikan bagi pihak korban dalam dimensi yang luas, dengan demikian harus dikenakan sanksi restitusi sesuai dengan kejahatan bagi siapa saja yang melakukannya. Adapun restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam pasal 48 ayat 2 UU RI Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa pelaku tindak perdagangan orang dapat dijerat hukuman dengan restitusi. Restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan (korban), akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali dan rehabilitasi bagi si pelaku, dan itu merupakan bagian dari pemidanaan. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah berkolaborasi dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Demikian, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang dirujuk oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 belum komprehensif dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban.