Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sistem Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin bawah tangan, nikah sirri dan semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinan dianggap tidak sah dimata hukum dan juga tidak mendapat akta nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) menyebutkan: “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama”.
Sedang ayat (3) menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan; a. adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan d. perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974. Dalam pembahasan skripsi ini penulis mengkaji atas perkara permohonan isbat nikah yang dilakukan setelah UU perkawinan No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang.
Adapun tujuan penelitian adalah (1) untuk memberi gambaran berapa besar perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama semarang, (2) untuk mengetahui motif pengajuan permohonan isbat nikah di pengadilan Agama Semarang, (3) untuk mengetahui pertimbangan hakim atas penetapan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang. Metodologi yang digunakan pendekatan normatif dengan pengumpulan data interview dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang hampir ada tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Muslim mempunyai alasan dan faktor-faktor lain sehingga enggan atau tidak perlu mencatatkan perkawinan PPN dan lebih senang melakukan nikah sirri. Kedua motif pengajuan permohonan isbat nikah setelah UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama guna mengurus pensiunan dan mengurus akta kelahiran anaknya. Ketiga pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah setelah UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama adalah kebanyakan motif pengajuan permohonan isbat nikah guna mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga hakim menganggap penting mengabulkan isbat nikah demi kepentingan anak.