Banyak pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pasal 40 UU no 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korusi, adanya ketentuan ini sedikit banyak telah mengintimidasi hak asasi seseorang. Seseorang berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan hakim atas kasusnya, inilah yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah, semua orang berhak untuk mendapatkan SP3 layaknya kasus-kasus selain yang ditangani oleh KPK. Selain itu tentunya tidak boleh dilupakan prinsip kesamaan dimata hukum, dimana dimata hukum tidak ada yang dibeda-bedakan baik itu yang tersangkut kasus korupsi maupun yang kasus-kasus lain.
Adapun penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui latar belakang lahirnya ketententuan ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam pasal 40 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2) Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah: (1) Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum doktrinal (doctrinal research). (2) sumber data terdiri dari: (a) data primer, yakni berupa Undang-Undang No. 30 tahun 2002 (tentang KPK). (b) data sekunder, diantaranya: Asas-asas hukum pidana Islam karangan Ahmad Hanafi, kitab at-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy karangan Abdul Qodir Audah dan Orientasi Hukum Acara Pidana karangan Bambang Purnomo. (3) teknik analisis data menggunakan: metode deskriptif-analitis, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis tentang ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 dalam pasal 40 UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK).
Hasil penelitiannya yaitu: (1) Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) mengandung maksud yang luhur, yaitu untuk lebih bisa meningkatkan daya kerja Komisi Pemberatasan Korupsi untuk melaksanakan tugasnya dengan tepat sasaran, yang nantinya berdampak pada pemulihan kepercayaan masyarakat Indonesia pada hukum serta penegak hukum di Indonesia. Adanya pasal 40 UU No 30 Tahun 2002 mendorong KPK untuk selalu bersikap hati-hati serta serius dalam menetapkan setiap seseorang yang disangka melakukan tindak pidaan korupsi. (2) apa yang dilakukan oleh KPK adalah sifat kehati-hatian serta bukti keseriusan KPK untuk memberantas korupsi di negara Indonesia ini. Dengan ketentuan yang demikian maka tidak heran jika kemudian dalam UU No 30 tahun 2003 dicantumkan ketentuan mengenai ketidakwenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 Dengan demikian, maka tentu saja ini bersesuaian dengan prinsip hukum pidana Islam menghendaki adanya kehati-hatian dan juga menempatkan seseorang dalam posisi bersalah maupun tidak bersalah.