Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Berdasarkan aturan ini, posisi Presiden dan Wakil Presiden yang cukup kuat, sehingga hampir mustahil untuk diberhentikan selama masa mereka. Sebelum Amandemen Konstitusi, tidak ada pasal konstitusi yang mengatur tentang isu-isu dan mekanisme pemberhentian Presiden. Perubahan Ketiga yang mengatur tentang mekanisme pemakzulan Presiden dalam Pasal 7A yang menyatakan, Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR berdasarkan usulan dari DPR, baik ketika terbukti bersalah melanggar hukum dengan pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, dari setiap kejahatan lainnya, atau karena perilaku tercela, serta ketika terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden. Disatu sisi, Imam Mawardi dalam perspektif hukum Islam menyatakan seorang kepala negara dapat digantikan / di berhentikan dari jabatannya terdapat dua alasan, yakni : Pertama, Karena Meninggal dunia/ wafat. Kedua, karena diberhentikan dari jabatannya.
Adapun Rumusan Masalah ini adalah 1). Bagaimana alasan-alasan pemberhentian presiden dan mekanisme pemberhentian Presiden dalam pasal 7A UUD 1945 dan menurut tinjauan fiqih siyasah? 2). Bagaimana Implementasi/efektifitas Hukum Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kulitatif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan menggunakan analisis konten serta analisis komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan pertama, dari alasan-alasan pemberhentian kepala negara setelah dianalisis terdapat antara perbedaan dan persamaan dari kedua konsep antara konstitusi Indonesia dengan fiqih siyasah yang memiliki banyak persamaan, hanya saja konsep yang ditawarkan fiqih siyasah bersifat universal. Kemudian dalam konsep fiqih siyasah dalam pemikiran al-Mawardi dapat dijadikan tawaran baru untuk menyempurnakan konsep konstitusi Indonesia, yakni mengenai alasan dapat diberhentikannya presiden ketika presiden dijadikan sebagai boneka politik oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya. Kedua, implementasi atau efektifitas hukum ketika terjadi pemberhentian presiden dari kedua konsep memberikan kestabilan politik yang berbeda. Dari keduanya konsep konstitusi Indonesia memberikan stabilitas politik yang cukup baik dengan adanya pengaturan tempo dalam proses peradilannya.