Konsep musyarakah, mudharabah, dan murabahah di lembaga keuangan syari’ah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep-konsep dalam fiqih klasik. Seperti halnya Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) yang menerapkan konsep mudharabah dalam pembiayaan, pihak bank yang bertindak sebagai shahibul maal meminta adanya jaminan atau agunan kepada mudharib, padahal menurut sebagian Imam Madzhab melarangnya.
Dewan Syari’ah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syar’i dalam produk-produk yang dijalankan oleh LKS dan DSN memiliki tugas serta kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS. Oleh karena itu, LKS menerapkan jaminan pada pembiayaan mudharabah dengan mendasarkan pada fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000
Dari latar belakang tersebut di atas permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah Sukorejo Kendal? Apakah Pelaksanaan jaminan pada akad pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah Sukorejo Kendal sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam?
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber primer adalah data-data dari lapangan, sementara literatur yang berkaitan dengan masalah ini digunakan sebagai data sekunder. Adapun pengumpulan data penulis menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya. Dengan pendekatan tersebut dapat dideskripsikan bagaimana aplikasi jaminan dalam akad Pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Bismillah Sukorejo dengan anggota/nasabahnya kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’ah dan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah, karena ada beberapa penyimpangan rukun dan syarat akad mudharabah. Penyimpangan tersebut terdapat pada cara perhitungan bagi hasil, dan tidak adanya penanggungan resiko bersama. Dalam praktek jaminan pada akad pembiayaan mudharabah di BMT Bismillah Sukorejo, jika ditinjau dari prinsip-prinsip syari’ah masih kurang sesuai dikarenakan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pembiayaan, yaitu dalam hal pencairan jaminan. Diketahui bahwasanya fungsi jaminan sendiri ialah sebagai pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh mudharib, yang kebolehan adanya jaminan didasarkan pada dalam fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharbah.