Kekerasan dalam rumah tangga biasa dianggap sebagai Hidden crime yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya, penderitaan tidak hanya dialami oleh istri saja, tetapi juga anak-anaknya karena dalam rumah tangga tentu tidak hanya terdapat suami dan istri saja tetapi juga terdapat anak-anak yang mungkin melihat secara langsung atau minimal mendengar terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghalangi pencapaian mashlahat yang bersangkut paut dengan rumah tangga dan proses regenerasi umat. Oleh karena itu, amat perlu diformulasikan hukum Islam yang mampu menjadi payung yang melindungi terpelihara dan tercapainya mashlahat tersebut.
Menurut pasal 351 ayat (1) KUHP sanksi pidana penganiayaan yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354,dan 355 dapat ditambah sepertiganya apabila melakukan kejahatan itu terhadap keluarganya. Sedangkan menurut pasal 44 ayat (1) UU PKDRT maka hukumannya penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 15.000.000 bagi yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Permasalahannya adalah Undang-Undang manakah yang seharusnya dipakai, mengingat ada dua peraturan Perundang-undangan yang membahas kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimanakah ketentuan hukum Islam dalam menyikapi kasus tersebut.
Dengan metode pendekatan Deskriptif analitis maka dapat diketahui penjelasan suatu fakta dalam peraturan Perundang-undangan yaitu apabila telah ada peraturan khusus yang membahas suatu kasus tindak pidana dari peraturan yang umum, maka yang digunakan adalah peraturan yang khusus, dalam hal ini Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.