Latar belakang dalam skripsi ini mengenai kepemilikan area yang digunakan untuk lapak berdagang PKL, perlu diketahui bahwa suatu barang dapat dipindahkan haknya apabila memiliki secara sempurna barang tersebut. Apabila kepemilikan berupa kepemilikan tidak sempurna (kepemilikan manfaat saja) maka untuk memperjanjikan barang tersebut para pihak harus mempunyai wilayah atau otoritas untuk dapat mentransaksikan barang tersebut kepada pihak lain, begitu pula dengan perjanjian yang dilakukan PKL dengan ketua paguyuban atas lapak yang merupakan area publik dan trotoar di jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, area tersebut merupakan fasilitas umum yang kewenangannya dikelola oleh pemerintah, yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana legalitas dan tinajauan hukum Islam terhadap perjanjian penggunaan area publik sebagai lapak berdagang PKL di jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang penggunaan area publik yang digunakan sebagai lapak PKL ditinjau dari hukum Islam seperti dalam kepemilikan dan akad perjanjian yang digunakan digunakan.
Pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, jenis penelitian ini bersifat field research yang secara langsung berinteraksi dengan objek dan sumber data, Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan deskriptif analisis untuk memberikan gambaran mengenai legalitas penggunaan area publik sebagai lapak berdagang PKL di jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang.
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa kepemilikan yang dimiliki oleh ketua paguyuban merupakan kepemilikan tidak sempurna karena hanya memiliki manfaatnya saja, karena area publik dan trotoar yang digunakan lapak berdagang PKL merupakan kewenangan pemerintah. Perjanjian pemindahan hak sewa yang dilakukan ketua paguyuban kepada para PKL untuk dapat menempati area publik belum memenuhi ketentuan syara’, karena rukun dan syarat suatu akad belum terpenuhi, dalam rukun akad ada dua hal yang melekat berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad. Ketua paguyuban tidak memiliki kekuasaan terhadap area di jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, karena area tersebut merupakan kepemilikan umum yang diperuntukan untuk aktivitas umum dan kewenangannya area publik ada pada pemerintah, jika dalam suatu akad yang dilakukan para pihak tidak memiliki otoritas untuk melakukan transaksi, maka akadnya disebut akad fudhuli, transaksi fudhuli dinyatakan batal, hal tersebut didasarkan pada transaksi fudhuli dilakukan atas sesuatu yang tidak dimiliki, transaksi seseorang atas sesuatu yang tidak dimiliki dilarang oleh syara’.