Implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren salafiyah (studi kasus di Pondok Pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus)

Anita, Dewi Evi (2015) Implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren salafiyah (studi kasus di Pondok Pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus). PhD thesis, UIN Walisongo.

[img]
Preview
Text
055113003_COVER.pdf - Cover Image

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab 1)
055113003_BAB_I.pdf - Accepted Version

Download (386kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab 2)
055113003_BAB_II.pdf - Accepted Version

Download (453kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab 3)
055113003_BAB_III.pdf - Accepted Version

Download (324kB) | Preview
[img] Text
055113003_BAB_IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (716kB)
[img] Text
055113003_BAB_V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (458kB)
[img] Text
055113003_BAB_VI.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only

Download (260kB)
[img]
Preview
Text
055113003_BAB_VII.pdf - Accepted Version

Download (99kB) | Preview
[img]
Preview
Text
055113003_Bibliografi.pdf - Bibliography

Download (288kB) | Preview
[img] Text
055113003_LAMPIRAN.pdf - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Pendidikan memiliki peran dalam mencerdaskan bangsa, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Sejak tahun 2000 Pemerintah mencanangkan wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren Salafiyah, dengan pertimbangan pertama santri pondok pesantren Salafiyah adalah santri usia wajib belajar. Kedua,diharapkan santri setelah lulus dari pondok pesantren Salafiyah memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, Faktor-faktor apasajakah yang melahirkan Wajar Dikdas untuk pendidikan pondok pesantren Salafiyah. Kedua, Bagaimanakah sikap pengelola pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus terhadap kebijakan pemerintah tentang Wajar Dikdas di pesantren Salafiyah. Ketiga, Bagaimanakah Pelaksanaan wajar dikdas di pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif dan memberi peluang bagi peneliti untuk mengkaji fenomena secara lebih terbuka ketika berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Penggalian data penelitian dengan menggunakan tiga tehnik pengumpulan data, yaitu participant observation, in depth interview dan tehnik dokumenter. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis tentatif dan analisis akhir. Analisis tentatif adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti pada setiap saat untuk mempertajam pemahaman subyek penelitian (dalam hal ini tentang implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus terhadap kebijakan pemerintah tentang Wajar Dikdas), dan analisis akhir adalah untuk melakukan analisis data setelah semua data terkumpul secara keseluruhan. Hasil penelitian di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Jekulo Kudus adalah Pertama, beberapa faktor dimulainya kesepakatan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan Nasional, pada Tahun 2000 tentang program pemerintah menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren Salafiyah, karena secara kuantitas jumlah pondok pesantren Salafiyah sangat banyak, sebagian besar berada di daerah pedesaan dan belum terjangkau oleh lembaga pendidikan formal atau belum meratanya pendidikan, tingginya angka drop out, pesimisme masyarakat terhadap urgensitas pendidikan bagi kehidupan dan masa depan mereka. Kedua, Pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu Kendal dan pondok pesantren Salafiyah Darul Falah Jekulo Kudus menerima kebijakan pemerintah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar, diimplementasikan dalam program pendikan Kejar Paket B dan Paket C di kedua pondok pesantren Salafiyah tersebut. Perbedaannnya dalam pelaksanaanya adalah Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu khusus bagi santri yang menetap di pondok pesantren. Program Wajar Dikdas yang diselenggarakan di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu ini bukan pendidikan yang utama, santri dapat mengambil ijazah jika telah menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah. Berbeda dengan Wajar Dikdas yang diselenggarakan di pondok pesantren Salafiyah Darul Falah Kudus, tidak hanya santri, masyarakat sekitar diperbolehkan mengikuti program tersebut. Berdasarkan studi ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain sebelum membuat kebijakan pemerintah harus maju untuk menyebarluaskan informasi kepada publik. Sosialisasi ini diperlukan sebagai bentuk yang paling efektif untuk memprediksi variasi dalam menanggapi dukungan masyarakat terhadap rencana pemerintah untuk membuat undang-undang tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, terutama di pondok pesantren Salafiyah. Penelitian lanjut tentang wajib belajar pendidikan dasar juga diperlukan, untuk mendapatkan respon yang lebih akurat dari tinjauan umum dan komprehensif dari pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar, terutama di pondok pesantren Salafiyah. Terakhir, kami mencatat perlunya upaya lebih dari pemerintah untuk menyediakan program pendidikan yang sama, misalnya, harus ada modul yang lebih baik, perekrutan tutor yang lebih baik (jika perlu melalui penunjukan guru sebagai pegawai negeri sipil). Manajemen dan pembelajaran harus distandarisasi, sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas tetapi juga meningkatkan kualitas lulusan pendidikan kesetaraan. ABSTRACT: Education has an important role in the nation, both through formal and non-formal education. Since year 2000 the Government has declared compulsory education in boarding school Salafiyah. First is because Salafiyah boarding school students are students within compulsory school age. Secondly, graduating from boarding school Salafiyah students will have equal opportunities in employment. Problems which exercised in this study are first, which factors that gave birth to Wajar Dikdas (compulsory basic education) for Salafiyah boarding school education. Secondly, What is the attitude of the manager of (the Research object) APIK Salafi Kaliwungu and Darul Falah Kudus schools against government policy on compulsory basic education in Salafiyah schools. Third, How The implementation of compulsory basic education in Salafiyah schools Apik Kaliwungu and Darul Falah Kudus. This study used qualitative research methods as a research procedure that produces descriptive data and provide opportunities for researchers to study the phenomenon more openly when faced with the reality on the ground. Research data mining are using three techniques of data collection, namely participant observation, in depth interviews, and documentary techniques. Analysis of the data in this research is tentative analysis and final analysis. Tentative analysis is the analysis conducted by researchers at any time to sharpen understanding of the study subjects (in this case is on the implementation of compulsory basic education in boarding school Salafiyah Apik Kaliwungu and Darul Falah Kudus against government policies on Wajar Dikdas), and the final analysis is to analyze the data after all the data are completely collected. Research in boarding schools Salaf Apik Kaliwungu and Darul Falah Jekulo Kudus produced some results. First, to understand several factors commencement of a joint agreement between the Minister of Religious Affairs with the Minister of National Education, in the year 2000 on government programs to complete compulsory education in boarding school Salafiyah, i.e. with abundance quantity of Salafiyah boarding school which mostly located in rural areas and unreached by the formal educational institutions or the uneven education, high drop-out rate, pessimism and sense of urgency from community towards education for life and their future. Secondly, Salafiyah Apik Kaliwungu and Salafiyah Darul Falah Kudus Jekulo boarding schools both accept the government's policy of Compulsory Basic Education, from the education programs implemented in pursuing equality of Package B and Package C in both Salafi Islamic boarding schools. The difference in implementation regarding compulsory basic education, in boarding school Salafiyah Apik Kaliwungu it is specifically for students who live in boarding school. Compulsory Basic Education Program held in boarding school Salafiyah Apik Kaliwungu is not a primary education, students can take a diploma if it has been graduated in Madrasah Salafiyah Miftahul Hidayah. In contrast to the compulsory basic education held in boarding school Salafiyah Darul Falah Kudus, not only students, local communities are allowed to follow the program. Based on these studies, there are several things to consider among other things before making a policy the government should advance to disseminate the information to the public. This socialization is necessary as the most effective form to predict the variation in response to public support for the government's plan to make law on the implementation of compulsory primary education, especially in boarding school Salafiyah (Pondok Pesantren Salafiyah). Further research on compulsory education is also needed, to obtain a more accurate response from the general and comprehensive review of the implementation of the program of compulsory basic education, especially in schools Salafiyah. Lastly, we note the need for more efforts from the government to provide the same education program, for example, there must be a better modules, better tutor recruitment (if necessary via the appointment of teachers as civil servants). Management and learning should be standardized, so that not only improves the quality but also improve the quality of graduate education equality. ABSTRAKS: للتعليم دور في الأمة، سواء من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي. منذ عام 2000 أعلنت الحكومة التعليم الإلزامي في معهد السلفية، مع مراعاة طلاب معهد السلفية الأولى من الطلاب في سن التعليم الإلزامي. ثانيا، فمن المتوقع من الطلاب بعد التخرج من معهد السلفية الحصول على فرص متساوية في التوظيف. مشاكل في هذه الدراسة هي الأولى، والعوامل التي أنجبت التعليم الأساسي الإلزامي للتعليم المعهد السلفية. ثانيا، ما هو موقف مديرمعهد السلفية افيك كليوعوا ودار الفلاح كدوس المقدسة ضد سياسة الحكومة بشأن التعليم الأساسي الإلزامي في معهد السلفية. ثالثا، كيف وتنفيذ التعليم الأساسي الإلزامي في المعهد السلفية افيك كليوعوا ودار الفلاح كدوس . استخدمت هذه الدراسة أساليب البحث النوعي كإجراء البحوث التي تنتج البيانات الوصفية. وتقدم هذه الدراسة النوعية فرصة للباحثين لدراسة هذه الظاهرة بشكل أكثر صراحة عندما تواجه مع الواقع على الأرض. بيانات الحفر في هذه الدراسة، استخدم الباحثون ثلاث تقنيات جمع البيانات، وهي الملاحظة بالمشاركة، في مقابلات معمقة وتقنيات وثائقي. تحليل البيانات في هذا البحث هو تحليل تحليل مبدئي ونهائي. تحليل مبدئي التحاليل التي أجريت من قبل باحثين في أي وقت لشحذ فهم موضوع البحث (في هذه الحالة على تنفيذ إلزامية التعليم الأساس في معهد ا السلفية افيك كليوعوا ودار الفلاح كدوس الكريم السياسات الحكومية على التعليم الأساسي الإلزامي)، والتحليل النهائي هو لإجراء تحليل البيانات بعد كل البيانات التي تم جمعها ككل. نتائج الدراسة في معهد السلفية افيك كليوعوا ودار الفلاح كدوس الأولى المقدس، عدة عوامل بدء اتفاق مشترك بين وزير الشؤون الدينية مع وزير التربية الوطنية، في عام 2000 على البرامج الحكومية أكملت التعليم الإلزامي في معهد السلفية ، لأن كمية معهد ا السلفية كبيرة جدا، ومعظمها في المناطق الريفية ولم يتم الوصول إليها من قبل المؤسسات التعليمية الرسمية أو التعليم غير المتكافئ، وارتفاع معدلات التسرب، والتشاؤم من المجتمع نحو الاستعجال التعليم مدى الحياة ومستقبلهم. ثانيا، بوندوك المعهد السلفية افيك كليوعوا ودار الفلاح كدوس تقبل سياسة الحكومة من التعليم الإلزامي الأساسي، من برامج التعليم تنفذ في حزم ب ومجموعة ج في كل من معهد السلفية الإسلامية. الاختلافات في تطبيق هو التعليم الأساسي الإلزامي في معهد السلفية افيك كليوعوا خصيصا للطلاب الذين يعيشون في معهد السلفية. برنامج التعليم الأساسي الإلزامي الذي عقد في معهد السلفية افيك كليوعوا هذا ليس التعليم الابتدائي، يمكن أن يأخذ الطلاب على دبلوم إذا تم تخرج في مدارس السلفية المفتح الهداية المدارس الدينية. وعلى النقيض من التعليم الأساسي الإلزامي الذي عقد في معهد السلفية دار الفلاح، وليس فقط الطلاب، ويسمح للمجتمعات المحلية لمتابعة البرنامج. وبناء على هذه الدراسات، هناك العديد من الأشياء في الاعتبار من بين أمور أخرى قبل اتخاذ سياسة الحكومة ينبغي أن توضع في نشر المعلومات للجمهور. هذه التنشئة الاجتماعية أمر ضروري باعتباره الوسيلة الأكثر فعالية للتنبؤ الاختلاف ردا على التأييد الشعبي لخطة الحكومة لجعل قانون بشأن تنفيذ التعليم الابتدائي الإلزامي، وخاصة في معهد السلفية داخلية. هناك حاجة إلى مزيد من البحوث بشأن التعليم الإلزامي أيضا، للحصول على استجابة أكثر دقة من استعراض عام وشامل لتنفيذ برنامج التعليم الأساسي الإلزامي، وخاصة في معهد السلفية. وأخيرا، نشير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من الحكومة لتقديم برنامج التعليم نفسه، على سبيل المثال، يجب أن يكون هناك أفضل وحدات، أفضل توظيف المعلم (إذا لزم الأمر عن طريق تعيين المدرسين وموظفي الخدمة المدنية). وينبغي أن تكون إدارة والتعلم موحد، بحيث لا يحسن الجودة ولكن أيضا تحسين نوعية التعليم العالي المساواة.

Item Type: Thesis (PhD)
Uncontrolled Keywords: Wajib belajar; Pendidikan dasar; Pondok pesantren salafiyah
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.7 Propagation of Islam > 297.77 Islamic religious education
Divisions: Program Pascasarjana > Program Doktor (S3)
Additional Information: Promotor: Prof. Dr. Hj. Ismawati; Prof. Dr. H Suparman, M.A.
Depositing User: Miswan Miswan
Date Deposited: 25 Apr 2017 07:19
Last Modified: 25 Apr 2017 07:19
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6756

Actions (login required)

View Item View Item