Analisis hukum Islam terhadap sanksi pelacuran dalam Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak

Zulianti, Lilis (2016) Analisis hukum Islam terhadap sanksi pelacuran dalam Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf - Accepted Version

Download (926kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf - Accepted Version

Download (385kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf - Accepted Version

Download (360kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf - Accepted Version

Download (228kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf - Accepted Version

Download (346kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf - Accepted Version

Download (158kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Bibliography

Download (73kB) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf - Supplemental Material

Download (71kB) | Preview

Abstract

Pelacuran adalah peristiwa penyerahan tubuh wanita kepada banyak laki-laki (lebih darisatu) dengan imbalan pembayaran dan sebagai pemuas nafsu sex sipembayar, yang dilakukan di luar pernikahan. Dalam hukum Islam pelacuran masuk dalam kategori Jarimah hudud yang sanksi hukumnya disamakan dengan perzinahan. Pelacuran atau perzinaan secara tegas telah dilarang dalam Al-Qur’an, larangan tersebut telah ditegaskan dalam QS. al-Isra’ ayat 32. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pelacuran perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak dalam hukum positif dan analisis hukum Islam terhadap sanksi perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode library research yaitu metode penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literature dan referensi. Setelah data terkumpul penulis mengolah dan menganalisisnya dengan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat tentang sanksi pelacuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran dianggap bertentangan dengan yang diatur dalam KUHP, karena sanksi Perda larangan pelacuran telah mengatur secara berbeda terhadap hal-hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam analisis Hukum Islam, sanksi perda dianggap sudah sesuai dan mampu memenuhi tujuan pokok dari sebuah hukuman yaitu pencegahan, perbaikan dan pendidikan, karena sanksi perda merupakan jenis sanksi pidana pelanggaran. Meskipun didalam hukum Islam pelacuran sanksinya disamakan dengan perzinahan yaitu rajam dan jilid, tetapi didalam perda nilai maslahah dan keadilan yang dijadikan ukuran dalam menentukan hukuman. Sanksi perda larangan pelacuran tidak secara normative sesuai dengan teks sanksi yang tertuang dalam al-Qur’an dan Sunnah, tetapi secara moral sanksi dapat diberikan sesuai kesepakatan daerah dengan merujuk pada ideal moral dalam al-Qur’an dan Sunnah.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords: Hukum Pidana Islam; Pelacuran; Peraturan daerah (Perda)
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.272 Islam and politics, fundamentalism
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah
Additional Information: Pembimbing: Dr. Agus Nurhadi, MA.; Maria Anna Muryani, SH., MH.
Depositing User: Nur Rohmah
Date Deposited: 02 May 2017 06:56
Last Modified: 02 May 2017 06:56
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6793

Actions (login required)

View Item View Item