Regulasi pengelolaan zakat melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi, undang-undang baru tersebut justru menimbulkan kontrovesi di kalangan praktisi, akademisi, masyarakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan pihak yang terkait (stake holder) lainnya. Salah satu respon yang dilakukan masyarakat melalui Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz) adalah dengan mengajukan uji materi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kepada Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Kamis, 31 Oktober 2013 yang isinya mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah :Apa latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat? dan bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia?
Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: analisis penelitian kualitatif. Dalam hal penelitian ini adalah memahami fakta-fakta pemikiran dan pandangan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga putusan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 86/PUU-X/2012. untuk menjelaskan mengenai latar belakang lahir dan implikasi dari “Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengelolaan Zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia”, maka analisis yang dipergunakan adalah analisis isi atau conten analisis, sedangkan pendekatan yang dikunakan adalah pendekatan sosiologi hukum.Dalam hal penelitian ini adalah memberikan deskripsi mengenai latar belakang serta fakta-fakta Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No 86/PUU-X/2012 dan menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi serta menganalisa implikasinya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.
Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012 lahir diantara karena pengelolaan zakat telah memusatkan pengelolaan zakat nasional di tangan pemerintah melalui BAZNAS dan bersifat diskriminatif serta dapat mematikan lebih dari 300 LAZ yang ada, karena hampir seluruh LAZ berbadan hukum Yayasan yang secara hukum tidak dapat didaftarkan sebagai Ormas. Sementara implikasi dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012 secara positif adalah akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat yang pada akhirnya memaksimalkan penarikan dan penggunaan dana zakat bagi yang membutuhkan dan secara negatif adalah pengecualian keharusan perizinan dan keterbatasan hanya pemberitahuan kegiatan untuk amil zakat perkumpulan orang atau perseorangan kepada pejabat yang berwenangakan mempersulit pengawasan yang dilakukan karena frasa memberitahukan dan melaporkan jelas mempunyai konsekuensi teknis dan yuridis yang berbeda.