Tinjauan hukum Islam tentang biaya pemeliharaan barang gadai : studi kasus pelaksanaan akad rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara

Widyaningsih, Iis Nur (2017) Tinjauan hukum Islam tentang biaya pemeliharaan barang gadai : studi kasus pelaksanaan akad rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

[img]
Preview
Text
122311051.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (2MB) | Preview

Abstract

Rahn adalah menahan salah satu harta milik rȃhin (orang yang memberi gadai) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut akan dikenakan biaya pemeliharaan barang gadai (marhȗn) yakni biaya yang dibutuhkan untuk menjaga dan merawat marhȗn selama jangka waktu yang ditentukan pada akad rahn. Ulama fiqih sepakat bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemiliknya yaitu rȃhin. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn juga disebutkan biaya pemeliharaan barang gadai (marhȗn) menjadi kewajiban rȃhin. Namun, untuk besar biaya pemeliharaannya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Adapun praktek yang terjadi di KSPPS BMT Lumbung Artho, untuk biaya pemeliharaan barang gadai (marhȗn) menjadi kewajiban rȃhin dan untuk besar biayanya KSPPS BMT mengenakan biaya pemeliharaan berdasarkan jumlah pinjaman yaitu per satu juta rupiah dikenakan biaya sebesar dua puluh ribu rupiah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad Rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab bagaimana praktek pengenaan biaya pemeliharaan barang gadai dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang biaya pemeliharaan barang gadai di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) karena sumber datanya berasal dari lapangan yaitu praktek biaya pemeliharaan barang gadai di KSPPS BMT. Adapun data lapangan ini diperoleh melalui dokumentasi berupa surat akad perjanjian pembiayaan rahn antara KSPPS BMT dengan anggota dan melalui wawancara dengan pihak KSPPS BMT dan anggota KSPPS BMT. Selanjutnya akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan rahn tentang biaya pemeliharaan barang gadai yang ada di KSPPS BMT sudah memenuhi rukun dan syaratsyarat rahn. Sedangkan biaya pemeliharaan barang gadai (marhȗn) belum sesuai karena dalam fatwa DSN biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Adapun prakteknya biaya pemeliharaan barang gadai tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yaitu per satu juta rupiah dikenakan biaya sebesar dua puluh ribu rupiah. Besar biaya pemeliharaan barang gadai seharusnya ditentukan dari besar kecilnya resiko dalam pemeliharaan barang gadai bukan dari jumlah pinjamannya.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributors (e.g. Thesis Advisor)Email
Thesis advisorKhoirin, NurUNSPECIFIED
Thesis advisorAnafah, NailiUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Rahn; Biaya pemeliharaan; Barang gadai
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.273 Islam and economics
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah
Depositing User: Mohamad Akyas
Date Deposited: 07 May 2018 00:49
Last Modified: 07 May 2018 00:49
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7714

Actions (login required)

View Item View Item