Sanksi bagi pezina yang menyandang tunagrahita : tinjauan hukum Islam dan hukum positif

Dewi, Wilutama Tungga (2018) Sanksi bagi pezina yang menyandang tunagrahita : tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

[img]
Preview
Text
122211076.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (3MB) | Preview

Abstract

Tunagrahita merupakan salah satu jenis disabilitas, yaitu disabilitas mental. Istilah tunagrahita dalam beberapa referensi disebut juga dengan anak berkelainan mental subnormal, keterbelakangan mental, lemah ingatan, febleminded. Semua makna dari istilah itu sama, yaitu menunjuk kepada seseorang yang memiliki kecerdasan mental dibawah normal atau mengalami hambatan dalam perkembangan mentalnya, sehingga mengalami hambatan dalam memahami masalah. Layaknya orang normal lainnya, seorang tunagrahita juga memiliki motivasi dasar seks yang dapat tidak terkendali akibat dorongan dari berbagai faktor dan lingkungan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi tunagrahita melakukan zina. Sanksi bagi pelaku zina menurut hukum Islam yang terdapat pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 15-16, An-Nur ayat 2, dan Hadist riwayat Jama’ah adalah hudud yaitu berupa rajam atau jilid. Sedangkan menurut hukum positif yang terdapat dalam KUHP Pasal 284, sanksi bagi pezina yaitu pidana penjara maksimal sembilan bulan. Dalam Hukum Islam terdapat syarat-syarat bagi pezina agar dapat dijatuhi sanksi, yaitu berakal, baligh, atas kemauan sendiri, dan mengetahui keharamannya. Sedangkan dalam Hukum Positif syarat agar dapat dijatuhi sanksi yaitu sudah menikah dan ada suami atau istri yang mengadukan. Lalu bagaimana sanksi bagi pezina yang tunagrahita menurut hukum Islam dan hukum Positif. Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum doktrinal ini hanya menggunakan atau bersaranakan pada sumber data sekunder saja yakni, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan konsep hukum. Analisa yang dilakukan terhadap data berupa analisa normatif-kualitatif. Penelitian doktrinal ini bertumpu pada hukum normatif atau hukum positif dan doktrin-doktrin, serta hukum Islam. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa bagi pelaku zina yang tunagrahita tidak semua dapat dijatuhi sanksi, karena keterbatasan yang mereka miliki mendapat perlindungan dari hukum, baik hukum Islam maupun hukum Positif. Seorang tunagrahita memiliki hambatan dalam perkembangan akalnya, sehingga sulit untuk memahami sesuatu. Syarat dari suatu perbuatan zina dapat dijatuhi sanksi hudud yaitu mukallaf, yangmana kunci utamanya adalah akal. Jadi tunagrahita yang dapat dikenai sanksi hudud yaitu tunagrahita ringan yangmana masih mampu untuk dididik. Sedangkan untuk tunagrahita sedang dan berat tidak dijatuhi sanksi hudud akan tetapi diganti dengan sanksi ta’zir. Kondisi tunagrahita tersebut juga dapat diketahui melalui pemeriksaan dokter atau psikolog. Jadi, tunagrahita dapat dijatuhi sanksi penjara asalkan ada keterangan atau lampiran dari dokter atau psikolog bahwa mereka cakap hukum.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributors (e.g. Thesis Advisor)Email
Thesis advisorSahidin, SahidinUNSPECIFIED
Thesis advisorMashudi, MashudiUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Zina; Tunagrahita; Hukum pidana Islam; Hukum positif
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.272 Islam and politics, fundamentalism
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah
Depositing User: Mohamad Akyas
Date Deposited: 24 Jul 2018 07:06
Last Modified: 24 Jul 2018 07:06
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8014

Actions (login required)

View Item View Item