Analisis kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang putusan No. 1565/Pdt.g/2014/PA.Smg tentang talak cerai

Khasanudin, Khasanudin (2017) Analisis kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang putusan No. 1565/Pdt.g/2014/PA.Smg tentang talak cerai. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

[img]
Preview
Text
102111025.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (3MB) | Preview

Abstract

Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang no. 1565/pdt.g/2014/PA.smg bahwa tergugat mengajukan eksepsi yang berisi tentang Pengadilan Agama Semarang tidak berhak mengadili perkara tersebut karena termohonan (pihak istri) adalah warga Kabupaten Wonosobo. Maka seharusnya pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo, bukan di Pengadilan Agama Semarang karena tempat tinggal istri senyatanya di Kabupaten Wonosobo. Namun dalam putusan, hakim memutuskan berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Padahal dalam eksepsi termohon mengajukan bukti surat foto kopi keterangan domisili atas nama termohon dari desa Kaligowong Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo tanggal 10 oktober 2014 bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menerima gugatan cerai talak yang bukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang. Hasil penulisan ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menerima gugatan yang bukan kewenangan relatif Pengadilan Agama. Skripsi ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara sebagai langkah dalam mengumpulkan data. Dengan tujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan Putusan No. 1565/Pdt.G/2014/PA.Smg, di Pengadilan Agama Semarang, memutus perkara yang bukan menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang. Majelis Hakim secara normatif menolak eksepsi termohon tanpa melihat esensi dari pasal 66 Undang-undang no. 7 tahun 1989 dengan alasan agar beracara di Pengadilan berlangsung cepat dan berbiaya murah.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributors (e.g. Thesis Advisor)Email
Thesis advisorArifin, Moh.UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Kewenangan relatif; Pengadilan agama; Talak cerai; Eksepsi
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.5 Islamic ethics, practice > 297.57 Religious experience, life, practice > 297.577 Marriage and family life
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ahwal Syakhsiyyah
Depositing User: Mohamad Akyas
Date Deposited: 25 Jul 2018 05:08
Last Modified: 25 Jul 2018 05:08
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8041

Actions (login required)

View Item View Item