Analisis hukum Islam terhadap penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada rahn emas di BMT relevansinya dengan fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 : studi kasus di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara

Rohmaniah, Vera Awaliyah Hikmatur (2018) Analisis hukum Islam terhadap penerapan tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada rahn emas di BMT relevansinya dengan fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 : studi kasus di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kabupaten Jepara. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.

[img]
Preview
Text
132311029.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (3MB) | Preview

Abstract

Rahn merupakan produk lembaga keuangan syariah yang diminati masyarakat pada saat ini, karena proses pencairan yang mudah dan cepat. Dan barang yang digunakan untuk menggadaikan hampir semua dimiliki oleh masyarakat, terlebih emas. Karena emas adalah bukan benda yang langka pada zaman sekarang. Dengan demikian permintaan pencairan rahn meningkat pada lembaga keuangangan syariah. Tarif jasa simpanan barang jaminan adalah tarif yang diterapkan oleh BMT sebagai acuan untuk menetapkan biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan atau ujrah. Dalam fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn sudah dijelaskan mengenai biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan rahin tidak boleh didasarkan oleh besarnya jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Berdasarkan fatwa tersebut belum ada penjelasan secara rinci mengenai mengenai tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada rahn emas yang harus diterapkan oleh BMT. Hal ini menjadi perbedaan penetapan tarif jasa simpanan barang jaminan disetiap lembaga keuangan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perhitungan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah berbeda dengan perhitungan yang ditetapkan oleh pegadaian syariah. Kedua, dalam pandangan hukum Islam yaitu Fatwa DSN MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menjelaskan biaya perawatan dan pemeliharaan tidak boleh didasarkan oleh besarnya jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Kemudian tarif jasa simpanan barang jaminan emas pada rahn emas yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah biaya perawatan dan pemeliharaannya berdasarkan kadar emas, tidak ada kaitannya dengan besarnya jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Dengan demikian bahwa tarif jasa simpanan yang ditetapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah boleh atau halal.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributors (e.g. Thesis Advisor)Email
Thesis advisorGhofur, AbdulUNSPECIFIED
Thesis advisorRifqiawan, Raden ArfanUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Hukum ekonomi Islam; Rahn; Tarif; Jasa Simpanan Barang Jaminan; Emas
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.273 Islam and economics
300 Social sciences > 330 Economics > 332 Financial economics > 332.6 Investasi
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Muamalah
Depositing User: Mohamad Akyas
Date Deposited: 21 Aug 2018 07:44
Last Modified: 21 Aug 2018 07:44
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8146

Actions (login required)

View Item View Item