BAB I
PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang
Pernikahan merupakan anjuran dari Allah SWT yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga yang pada umumnya mempunyai latar belakang yang berbeda. Penyatuan dua keluarga dalam Islam diawali dengan suatu akad atau perikatan. Dalam konstitusi negara Indonesia juga mengajarkan bahwa dalam pembentukan keluarga dengan menyatukan antara laki-laki dan perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan, kontrak ini mensyaratkan diri masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban bersama, seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi: 
 “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.
Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional, melainkan menurut kedewasaan dan kematangan fisik dan mental. Untuk itu, perkawinan harus dimasuki dengan persiapan yang matang.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ada kaitannya dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan dan sejalan dengan Undang-undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan di bawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaanya. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur perkawinan yang mereka langsungkan itu dari perkawinan tersebut.
Hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia telah disusun dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan hukum tersebut, perkawinan telah diatur secara lengkap. Salah satunya yaitu tentang dispensasi nikah. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan bunyi “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah membatasi usia perkawinan, namun dalam perkembangan selanjutnya dalam tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan, pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat. Bahkan Undang-Undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan setempat. Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur.
Dalam Islam pembahasan tentang batasan umur seseorang dianggap sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan tidak diatur secara spesifik. Meskipun dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi Saw. tidak ada petunjuk khusus tentang batas usia perkawinan, namun dalam al-Qur’an terdapat ayat yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu yaitu dalam Al-Qur’an surat an-Nisa [4] ayat 6. 
وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ... 
Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa pernikahan itu mempunyai batas umur dan batas umur itu yaitu baligh.
Dasar hukum pertimbangan dispensasi nikah hakim Pengadilan Agama Ambarawa secara yuridis adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Secara yuridis pula untuk kemaslahatan semua pihak baik itu kedua orang tua pria maupun wanita selain itu ketentuan dispensasi nikah atau pembatasan umur nikah seseorang ini dimaksudkan agar calom suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya, sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, Majlis Hakim mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam memutuskan permohonan dispensasi yang masuk, seperti karena alasan internal maupun eksternal. Alasan-alasan tersebut dijadikan patokan demi memenuhi unsur maslahah yang sejatinya terpenuhi dalam setiap ketetapan dispensasi dan demi memenuhi apa yang diinginkan syariat.
Hal tersebut tidak terlepas dari kaidah Ushul Fiqh yang dijelaskan dalam teori maṣlahah mursalah, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an dan al-Hadits karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya mencegah terjadinya kemadharatan. 
Undang-undang tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk memberi dispensasi ini. Oleh karena itu, setiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama. Dalam kenyataannya di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Ambarawa, ada beberapa penyebab yang dijadikan alasan untuk mendapatkan permohonan dispensasi nikah.
Dalam melakukan permohonan dispensasi nikah, ada beberapa mekanisme prosedur yang harus dilakukan. Mekanisme prosedur pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Ambarawa sama halnya dengan perkara lainya, untuk permohonan mendaftar ke Pengadilan Agama melalui meja 1, 2, dan 3. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan dispensasi nikah adalah membayar panjar di kasir, membawa surat permohonan, fotocopy surat nuikah orang tua pemohon 1 (satu) lembar yang telah diberi materai Rp. 6000,- oleh Kantor Pos, fotocopy KTP 1(satu) lembar, surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurangnya umur, fotocopy akta kelahiran calon pengantin pria dan wanita dimateraikan Rp. 6000,- di Kantor Pos.
Pengadilan Agama Ambarawa merupakan pengadilan yang menangani perkara-perkara perdata pada tingkat pertama begitupun dengan Pengadilan Agama Demak, Pengadilan Agama Salatiga, dan lain-lain yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Semarang. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, di tahun 2015 Pengadilan Agama Ambarawa menangani 1334 perkara perdata yang didalamnya terdapat 184 perkara permohonan. Penulis menyimpulkan, bahwa di tahun 2015 Pengadilan Agama Ambarawa lebih banyak memutus perkara permohonan jika dibandingkan dengan Pengadilan yang lain, seperti Pengadilan Agama Salatiga memutus 84 perkara, dan Pengadilan Agama Demak memutus 102 perkara permohonan.
Mengingat banyaknya perkara mengenai perkawinan untuk masalah dispensasi nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Ambarawa sebagaimana disebut di atas, maka perlu dilakukan suatu kajian tentang masalah alasan pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah yang terdapat di Pengadilan Agama Ambarawa yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam perspektif maṣlahah mursalah-nya. Karena belum dijelaskan secara lugas oleh Undang-Undang yang mengatur masalah dispensasi nikah tersebut mengenai kriteria dikabulkan dan ditolaknya permohonan dispensasi nikah dan alasan yang lainnya.
Tentang maṣlahah mursalah, Yusuf al-Qardawi mengkonstatir bahwa substansi maslahah yang dikehendaki oleh Syariah Islam untuk ditegakkan dan dipelihara itu merupakan maṣlahah yang komprehensif, integral dan holistik, yang mencakup perpaduan maṣlahah dunyawiyyah dan maṣlahah ukhrawiyyah, maṣlahah maddiyyah dan maṣlahah rûhiyyah, maṣlahah fardiyyah dan maṣlahah mujtama‘iyyah, maṣlahah qaumiyyah khassah dan maṣlahah insaniyyah ‘ammah, maṣlahah hadirah dan maslahah mustaqbalah. Atas dasar ini, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa konsep maslahah yang menjiwai Syariat Islam, tidak bisa diidentikkan dengan utilitarianisme dan pragmatisme, yang nota bene berhulu pada faham materialisme.
Selain itu, pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah harus pula dilihat dari sisi mana yang lebih berat bahayanya maṣlahah dan mudarat yang ditimbulkan antara mengabulkan atau menolak. Dengan kalimat lain, mana yang lebih mudarat antara membiarkan perkawinan dilangsungkan atau membiarkan kedua calon mempelai tetap bergelimang dengan dosa. Dari kerangka teoritik sebagaimana telah diuraikan di atas peneliti merasa tertarik untuk membahas dan meneliti apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta manfaat yang dapat diambil dari penetapan Pengadilan Agama Ambarawa.
Apalagi kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan, bahwa pernikahan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya kematian ibu saat hamil atau melahirkan karena usianya masih terlalu muda.
Berdasarkan dari latar belakang, peneliti bermaksud melakukan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa dalam Perspektif Maṣlahah Mursalah (Analisis Penetapan Hakim Tahun 2015)”. 
B.	Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.	Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2015?
2.	Bagaimana analisis maṣlahah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2015? 
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.	Tujuan
Adapun tujuan yang hendak dicapai penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :
a.	Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah tahun 2015.
b.	Untuk mengetahui bagaimana analisis maṣlahah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada putusan tahun 2015.
2.	Manfaat
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:
a.	Secara akademis, yaitu agar bisa dijadikan sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana, dan juga bisa dijadikan sebagai rujukan karya ilmiah.
b.	Secara teoritis dan praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian dan juga wawasan bagi peneliti, para pembaca dan pihak-pihak yang terkait dalam tinjauan maṣlahah mursalah terhadap alasan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. 
D.	Tinjauan Pustaka
Memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan tinjauan pustaka ini, peneliti ingin menunjukkan bahwa apa yang peneliti teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
Adapun beberapa penelitian penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut:
1.	Sariyanti dari Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2007 dalam skripsinya yang berjudul Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2005).
Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsep batasan usia perkawinan menurut fiqh dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, mekanisme pengajuan dan proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga dan menjelaskan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan hakim dalam dispensasi nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Salatiga.
Persamaannya adalah sama-sama membahas dispensasi nikah di Pengadilan Agama lewat penetapan hakim. Perbedaannya penelitian yang dilakukan Sariyanti lebih focus pada pertimbangan dan penetapan dispensasi nikah karena hubungan diluar nikahnya saja, tidak merinci secara global mengenai alasan yang ada dilapangan. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan mengambil semua alasan yang ada dalam dipensasi nikah untuk menganalisis sebuah dasar pertimbangan dan meninjau dari aspek maṣlahah mursalah dalam mengabulkan permohonan perkara tersebut. 
2.	Abdul Ro’uf dari fakultas Syari’ah IAIN Walisongo tahun 2011 dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Tentang Alasan Hakim Dalam Dispenasi Nikah Putusan Nomor.0104/Pdt.p/2010/PA.Sm di Pengadilan Agama Semarang).”
Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana pendekatan dan metode-metode seorang hakim untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh terkait nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan terkait dengan dispensasi nikah di bawah umur dengan alasan hamil diluar nikah.
Persamaanya adalah sama-sama membahas dispensasi nikah di Pengadilan Agama melalui pertimbangan dan penetapan hakim. Perbedaannya penelitian yang dilakukan Abdul Ro’uf lebih fokus pada pertimbangan dan penetapan serta alasan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah.
Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan mengambil semua alasan yang ada dalam dipensasi nikah untuk menganalisis sebuah dasar pertimbangan dan meninjau dari aspek maṣlahah mursalah-nya dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah.
3.	M. Hadi Siswanto dari jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Yogyakarta tahun 2010 dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009”.
Pokok permasalahan dalam skripsi Hadi adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan dalam dispensasi nikah apakah sudah sesuai dengan segi normative dan yuridisnya.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian M. Hadi adalah sama-sama berebentuk penelitian lapangan yang diteliti juga tentang dispensasi nikah. Perbedaannya yaitu dari alat peninjauanya, peneliti lebih rinci menjelaskan mengenai alat yang digunakan, yaitu dengan tinjauan maṣlahah mursalah sedangkan M. Hadi menggambarkan secara umum hukum Islam itu sendiri.
4.	Hj. Sri Ahyani, Tahun 2016 dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jurnal yang berjudul “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”.
Penelitian ini menjelaskan mengenai pertimbangan seorang hakim dalam memberikan putusan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tidak lain untuk mengutamakan kemaslahatan, agar tidak terjadi perkawinanan dibawah tangan yang akan menimbulkan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengakibatkan ketidakpastian secara yuridis formal.
Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan seorang hakim dalam memberi putusan terhadap permohonana dispensasi nikah, dengan melihat dampak yang akan terjadi jika dikabulkan dan tidak dikabulkan permohonan tersebut.
Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu dengan menyajikan secara rinci dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus suatu perkara, sekaligus melihat dari aspek maṣlahah mursalah-nya.
5.	Uswatun Ni’ami dari mahasiswa Jurusan al-akhwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang angkatan 2011 dengan Tesis yang berjudul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang)”. 
Dalam tesisnya, Uswatun meneliti tentang bagaimana pandangan masyarakat kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terhadap Perkawinan di bawah umur. Apa yang melatar belakangi maraknya terjadi pernikahan dibawah umur yang terjadi di masyarakat terutama di kelurahan Buring.
Persamaan tesis Uswatun dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti perkawinan dibawah umur, namun tetap memiliki perbedaan.
Perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian. Lokasi yang dijadikan penelitian Uswatun yaitu kelurahan Buring kecamatan Kedung Kandang Kota Malang dan objek penelitiannya adalah masyarakat, sedangkan peneliti lokasi penelitiaanya yaitu di Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang dan objek penelitian peneliti yaitu pandangan para hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah.
Melihat beberapa tinjauan pustaka di atas, peneliti berkesimpulan bahwa belum ada kajian yang membahas tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa dalam Perspektif Maṣlahah Mursalah (Analisis Penetapan Hakim Tahun 2015). Oleh karena itu, penelitian yang akan peneliti kaji ini merupakan hal baru dan masih bisa dilakukan penelitian lebih lanjut.
E.	Metode Penelitian
Penelitian skripsi ini berdasarkan suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:
1.	Jenis dan pendekatan Penelitian
Penelitian ini berjenis penelitian dokumen (library research) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga litelatu-litelatur lainnya. Penelitian ini obyeknya langsung berasal dari Pengadilan Agama Ambarawa yaitu berupa dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa, khususnya beberapa putusan Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015 tentang dispensasi nikah, baik yang dikabulkan maupun yang ditolak. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang bersumber pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2.	Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:
a.	Sumber Primer
Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer berupa bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukun primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dan sumber primer dalam penelitian ini yaitu data putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015, dan beberapa data lainnya yang bersumber dari Pengadilan Agama Ambarawa.
b.	Sumber Sekunder
Sumber data sekunder atau pendukung adalah wawancara, keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, skripsi, majalah, laporan, buletin, dan sumber-sumber lain.
Dan beberapa kitab maupun buku rujukan sebagai sumber sekunder untuk penelitian ini, antara lain; Terjemah Ilmu Ushul Fiqh karya A. Wahab Khallaf; Hukum Acara Peradilan Agama karya Roihan A. Rasyid; fiqh Sunah Jilid 2 karya Sayid Sabiq yang telah di terjemahkan; dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3.	Teknik Pengumpulan Data 
Adapun tenik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini berupa: 
a.	Metode Dokumentasi
Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Operasional dari metode dokumentasi yaitu dengan penyelidikan benda-benda tertulis seperti, buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah dokumen-dokumen seperti undang-undang, penetapan Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015. Penulis mengambil 2 (dua) sampel penetapan, yaitu penetapan yang ditkabulkan No. 0028/Pdt.P/2015/PA.Amb dan penetapan yang ditolak No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Amb, serta dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa dalam Perspektif Maṣlahah Mursalah (Analisis Penetapan Hakim Tahun 2015). 
b.	Wawancara
Metode wawancara digunakan sebagai metode yang sangat ditekankan dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk menjaring data dan informasi dari informasi tentang hal‑hal yang erat hubungannya dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan berdasarkan panduan wawancara yang berisi seperangkat pertanyaan dengan cara bertatap muka langsung atau via media elektronik dengan hakim Pengadilan Agama Ambarawa.
4.	Teknik Analisis Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan memgumpulkan data dan melukiskan keadaan objek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dan diinterpretasikan dan kemudian dianalisis berdasarkan perspektif yang digunakan pada skripsi ini yaitu menggunakan perspektif maṣlahah mursalah kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nash agama dalam hal ini yaitu maṣlahah mursalah dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis kebijakan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015.
F.	Sistematika Penelitian
Sistematika penulisan ini merupakan rencana outline penulisan hasil penelitian skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan pembahasan, pemahaman, dan dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:
	BAB I: Pada bab pertama peneliti akan memaparkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian skripsi. 
BAB II: Dalam bab ini memuat dua sub pembahasan. Sub yang pertama yaitu Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah. Pada sub bab ini membahas tentang pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah, syarat dan tujuan dispensasi nikah, dan prosedur permohonan dispensasi nikah. Adapun sub bab yang kedua akan dibahas tentang Maṣlahan Mursalah. Pada sub bab kedua ini membahas tentang pengertian dan tingkatan maṣlahah mursalah, ruang lingkup penerapan maṣlahah mursalah, dalil ulama yang menjadikan hujjah maṣlahah mursalah, dan syarat-syarat maṣlahah mursalah menjadi metode istinbath hukum. 
BAB III: Pada bab ini memuat dua sub bab pembahasan. Sub bab yang pertama yaitu Profil Pengadilan Agama Ambarawa. Pada sub bab yang pertama ini sejarah kantor Pengadilan Agama Ambarawa, visi dan misi Pengadilan Agama Ambarawa, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambarawa, struktur organisasi di kantor Pengadilan Agama Ambarawa, tupoksi Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa, dan statistik perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2015. Adapun pada sub bab yang kedua akan membahas tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015. Pada sub bab kedua ini akan mendeskripsikan penetapan hakim Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2015 yaitu perkara Nomor: 0028/Pdt.P/2015/PA.Amb dan 0039/Pdt.P/2015/PA.Amb. 
BAB IV: Dalam bab ini dibagi dalam dua sub bab. Sub bab yang pertama peneliti akan menganalisa tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah tahun 2015. Adapun pada sub bab yang kedua peneliti akan membahas tentang analisis maṣlahah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada putusan tahun 2015.
BAB V : Dalam bab ini memuat dua sub bab, yaitu kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH DAN MAṢLAHAH MURSALAH
A.	Dispensasi Nikah
1.	Pengertian Dispensasi Nikah
Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat difahami dalam dua kata dasar, dispensasi dan nikah. Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) mendefinisikan arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahawa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.
Pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono, makna dispensasi nikah adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Hal senada yang disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.
Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring menurut Roihan A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.
Adapun pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai berikut. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Berdasarkan penjelasan mengenai makna dispensasi nikah diatas dalam Islam tidak mengartikan secara spesifik mengenai makna dispensasi nikah, karena dalam Islam belum dijelaskan secara pasti mengenai batas usia seseorang boleh melakukan pernikahan, asalkan antara calon suami maupun istri telah saling baligh.

2.	Dasar Hukum Dispensasi Nikah
a.	Dispensasi Nikah Berdasarkan Hukum Positif
Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Persyaratan tersebut dipertegas dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua pihak pria maupun wanita. Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi nikah Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.
 	Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai ketentuan prosedur pemahaman dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan, menyatakan sebagai berikut:
Pasal 12
a)	Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
b)	Seseorangcalon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) (3) (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 13
a)	Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
b)	Permohonan dispensasi nikah bgai mereka tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
c)	Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
d)	Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhu persyaratan melangsungkan pernikahan.

b.	Dispensasi Nikah Berdasarkan Hukum Islam
Ketentuan batasan usia pernikahan belum pernah dikenal dalam fiqh Islam, namun cukup menegjutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) justru ketentuan itu didukung sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 15 ayat (1)  yang berbunyi: 
“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon  mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan d alam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Oleh karena itu batasan-batasan umur di dalam Undang-undang perkawinan di negeri-negeri Muslim dapat dikatakan merupakan fenomena baru di bidang hukum Islam. Imam Al-Syafi’I berbeda dengan umumnya ulama fiqh, member batasan usia minimal yang jelas. Beliau berkata:
“mengacu sunnah Nabi bahawa melakukan perang jihad diizinkan untuk anak (paling kurang) umur 15 tahun dan kaum Muslimin mengambil batasan itu untuk batasan umur dalam masalah anak-anak yatim, maka Ia berfirman ‘sehingga sampai mereka pada umur nikah jika kamu sekalian merasakan dari mereka (telah mencapai) kedewasaan’ anak laki-laki dan perempuan tidak dapat berbuat hukum sendiri kecuali (setelah berumur) lima belas tahun kecuali jika ia bermimpi basah atau perempuan memasuki masa haid, maka setelah itu bagi mereka urusan diri mereka. Dinikahkannya ‘Aisyah dengan Nabi oleh Abu Bakar pada umur tujuh tahun dan Nabi memebangun mahligai dengan dia pada umur Sembilan tahun atas dasar bahwa ayahk lebih berhak atas seorang perawan dari pada dirinya sendiri, hal ini lebih layak ayahk tidak boleh memeksanya sehingga ia balig untuk dapat diminta izinnya.

Jadi menurut Imam Al-Syafi’i, lima belas tahun merupakan batas umur masing-masing mempelai. Meskipun A’isyah dikawinkan di bawah wali mujbir dalam umur tujuh tahun, ia dikumpuli setelah umur Sembilan tahun.
Undang-undnag menentukan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat nikah bias dikaitakan dengan kaidah dar’u’l-mafȃsid dan jalb al-maṣȃliḥ. Namun Undang-undang memberikan jalan keluar bagi orang tua atau wali untuk menikahkan anak-anak di bawah ketentuan di atas.
“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Seorang wali yang hendak mengawinkan puterinya agar meminta izin dari dirinya.
Selain hal tersebut di atas suatu perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut yang diatur dalam Pasal 6 UUP No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:
1)	Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2)	Untuk melangsungkan perawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3)	Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4)	Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehen daknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5)	Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6)	Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam perspektif hukum Islam memiliki persepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam kontruksi hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode maṣlahah mursalah yaitu maslahah yang tidak ada legalitas hukumnya, posisi yaṣng tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam. Maka konsep maslahah inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalian hukum Islam perspektif ulama ushul fiqh mengenai makna dispensasi nikah.
Apabila syarat-syarat berhujjah dengan maṣlahah mursalah terpenuhi, maka mujtahid dibolehkan untuk menerapkan kemaslahatan tersebut walaupun status hukumnya tidak mendapatkan legalitas nash yang tegas dalam al-Qur’an. Pernikahan dalam islam memanglah sangat dianjurkan, berpedoman dari Al-Qur’an dalam surah An-Nuur [24] ayat 32:

Artinya :“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan ayat di atas, kata الصالحين ) ) dapat difahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin, yakni mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada pemuda untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat adanya kemampuan bila belum mampu hendaknya berpuasa.
عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ "
Artinya: “ Dari Aisyah r.a, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda : “Nikah itu sebagian dari sunahku, barangsiapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan terwmasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya Aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlan, dan barangsiapa yang belum mendapati dirinya (kemampuan/kesiapan) maka hendaklah dia berpuasa, sesungguhnya berpuasa merupakan pemotong hawa nafsu banginya” (H. R Ibn Majjah : 1386).

Berdasarkan Hadits diatas bahwa Rasulullah Saw, menganjurkan menikah bagi para pemuda yang telah sanggup melangsungkan pernikahan, sedangkan bagi mereka yang belum mampu hendaklah berpuasa. Selanjutnya mayoritas ulama fiqh mengesahkan terjadinya perkawinan dini, berpedoman pada surah At-Thalaaq [65] ayat 4 mengenai masa idah bagi perempuan yang mengalami menopause dan perempuan yang belum haid. 
                               
Artinya: 
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Ayat ini menjelaskan mengenai masa idah bagi perempuan yang menopause dan perempuan belum haid. Masa idah (masa menunggu) bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini mengandung makna bahwa pernikahan bisa dilaksanakan pada perempuan usia belia (muda), dan langsung ayat ini mengandung makna bahwa pernikahan bisa dilaksanakan pada perempuan beliu usia (muda), karena idah hanya bisa dikenakan kepada seorang wanita kawin dan bercerai.
	Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah). Jadi, anak kecil yang sudah janda kedudukannya sama dengan janda yang telah dewasa yaitu ia memberikan izin saat akan dikawinkan.
Nabi pernah menikahkan anak perempuan pamannya (Hamzah) dengan seorang laki-laki Abu Salamah, keduanya ketika itu umurnya masih berusia muda belia.
3.	Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah
Mengenai prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 91) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua piha pria maupun pihak wanita.
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukumnya pemohon yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau kota.
Dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi dijelaskan bahwa permohonan perkara dispensasi nikah boleh diajukan oleh:
(1)	calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
(2)	Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
Permohonan tersebut harus melewati prosedur berperkara sesuai dengan yang penulis tulis di bab sebelumnya, kemudian turunlah jadwal persidangan bagi permohon sesuai dengan penetapan hari sidang yang dibuatkan oleh Majlis Hakim.
Ketentuan dan persyaratan tentang tata cara menyusun surat permohonan di atur dalam Rv Pasal 8 No. 3 menyebutkan bahwa dalam surat permohonan harus memenuhi pokok permohonan yang meliputi:
a.	Identitas pemohon, anak pemohon dan calon suami atau calon istri anak pemohon. 
b.	Posita.
Dalam setiap surat gugatan, duduk perkara/posita sangatlah penting eksistensinya karena setiap surat gugatan harus memuat posita. Pada dasarnya posita atau fundamentum petendi yaitu menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa. Dalam peradilan posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang dijelaskan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Selain adanya posita, dalam surat gugatan juga harus memuat petitum yang berisi pokok tuntutan penggugat berupa dsekripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.
c.	Potitum.
Petitum adalah tuntutan yang diminta oleh pemohon atas permohonan yang diajukan kepada Pengadilan.
Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak melangsungkan pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA), dengan alasan salah satu atau kedua calon mempelai usianya belum memenuhi persyaratan pernikahan. Adapun prosedur dan tata cara dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama antara lain:
1.	Prameja
Pemohon memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan prameja pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.
2.	 Meja 1
Surat permohonan yang telah di buat dan ditandatangani ditunjukan pada kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja satu yang akan menaksirkan besarnya panjar biaya perkara dan menuliskan pada surat kuasa untuk membayar (SKUM) yang harus dibayar oleh pemohon kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama.
Dalam menafsirkan panjar biaya perkara ketua Pengadilan Agama harus merujuk peraturan Mahkamah Agung RI No. 53 Tahun 2008, peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengeloaanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta peraturan terkait lainnnya. Ketentuan mengenai menaksirkan panjar biaya perkara perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.	Jumlah pihak yang berperkara
b.	Jarak tempat tinggal dan kondisi daerha para pihak (radius).
Ketentuan biaya perkara sudah diatur dalam Pasal 90 No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sehingga Pasal 90 berisi sebagai berikut:
a.	Biaya kepanitraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut.
b.	Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah diperlukan dalam perkara tersebut.
c.	Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut.
d.	Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain yang berkenaan dengan perkara tersebut.
Kemudian pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan surat kuasa untuk membayat (SKUM), kemudian petugas kasir melakukan proses sebagai berikut:
a.	Menerima bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menadatangani dan memberikan nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
b.	Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.
3.	Meja II
Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian petugas meja II melakukan proses sebagai berikut:
a.	Memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan yang telah diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka meja II melakukan paraf.
b.	Menyerahkan atau lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. 
Setelah berkas permohonan dispensasi nikah di Meja II, kemudian berkas perkara diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama oleh Wakil Panitera untuk diperiksa kelengkapan formilnya. Kemudian Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan majlis hakim dan dikembalikan kepada Panitera, kemudian panitera menunjuk panitera sidang atau panitera pengganti. majlis hakim membuat penetapan harus sidang serta mengembalikan berkas kepada meja II, kemudian meja II membuat surat panggilan kepada pemohon dan calon mempelai yang akan dimintakan dispensasi nikah berserta saksi guna memperkuat permohonan pemohon. Setelah menyidangkan perkara, dengan pertimbangan hukum yang ada dan sesuai dengan keadaan, serta keterangan-keterangan para saksi, maka Majlis Hakim memberikan penetapan berupa: menolak atau mengabulkan permohonan pemohon.
Apabila Majlis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan guna melengkapi salah satu kekurangan persyaratan perkawinan mengenai batas usia perkawinan, kemudian dapat melangsungkan pernikahan. Bila mana Majlis menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan pernikahan.
B.	Maṣlahah Mursalah
1.	Pengertian dan Tingkatan Maṣlahah Mursalah
Islam sebagai agama yang rahmatan lil‘aalamiin sangat mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya. Hal itu diimplementasikan di dalam hukum syara’ yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits. Di balik tujuan disyariatkannya suatu hukum baik itu di dalam al-Qur’an maupun Hadits terdapat hikmah yang tersembunyi, yaitu untuk memberi kebaikan kepada manusia. Sesuatu kebaikan itu ada yang dalam bentuk memperoleh suatu manfaat atau terhindar dari suatu kemudharatan.
Sebagai sumber ajaran, al-Qur’an dan Hadits tidak memuat secara rinci peraturan-peraturan yang menyangkut permasalahan ibadah dan mu’amalah. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar permasalahan-permasalahan hukum Islam oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang global. Untuk menghadapi tuntutan perkembangan hukum setelah habisnya periode turunya wahyu sejauh tidak ada nash yang jelas, dalam penetapan suatu hukum diserahkan kepada ijtihad bi al-ra’y para mujtahid. Salah satu bentuk ijtihad yang dapat ditempuh yaitu melalui metode maṣlahah mursalah. 
Menurut bahasa, kata maṣlahah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maṣlahah, yang berarati mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan ataun menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata maṣlahah mursalah berasal dari kata ṣaluha, yaṣlahu, ṣalahan (صلح - يصلح - صلحا) artinya sesuatu yang baik, patut, bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan Hadits) yang membolehkan atau melarangnya.
Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ada beberapa macam definisi maṣlahah mursalah di antaranya:
1.	Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa maṣlahah mursalah adalah: 
المَصلحةُ المُرْسلةُ ايْ المطلقةُ فى اصطلحِ الاُصُولِيِّيْنَ: المصلحةُ التِيْ لَمْ يَشْرَعِ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحقيقِهَا ولمْ يَدُلَّ دَليلٌ شَرْعِيَّ على اعتبارها اَوْ اِلْغاءِها

Artinya: “Maṣlahah Mursalah yaitu maslahah yang dimana syar’i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya kemaslahatan tersebut.”

2.	Menurut Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan maṣlahah mursalah adalah
المحافظة على مقصود الشارع بدفع المفاسدعن الخل
Artinya: “memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang merusakan makhluk.”

Berdasarkan definisi tentang maṣlahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur’an maupun Hadits, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.
Lebih lanjut dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi tolok ukur suatu maṣlahah adalah terwujudnya tujuan syara’ atau lebih dikenal dengan istilah Maqhaṣid Syari’ah. Hal ini erat kaitannya dengan keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak mungkin dicapai tanpa terwujudnya tujuan syara’tersebut yang meliputi pemeliharaan lima hal yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya.
Prioritas urgensi pemeliharaan lima hal di atas memunculkan tingkatan-tingkatan maslahah yang dibagi atas tiga bagian yaitu:
a.	Al-Maṣlahah Al-Daruriyyah adalah kemaslahatan yang esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri baik ukhrawi maupun duniawi.
b.	Al-Maṣlahah Al-Hajjiyat adalah segala hal yang menjadikan kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat serta terhindar dari berbagai kesengsaraan atau kesulitan tapi tidak sampai menyebabkan kepunahan.
c.	Al-Maṣlahah Al-Tahsiniyyah adalah kebutuhan hidup komplementer sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika ini tidak terpenuhi maka kemaslahatan hidup manusia kurang kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.
Berdasarkan uraian di atas, dari ketiga tingkatan maṣlahah mursalah dapat kita simpulkan bahwa kemaslahatan daruriiyyat lebih didahulukan dari maṣlahat hajjiyat, dan kemaslahatan hajjiyat lebih di dahulukan dari maṣlahat tahsiniyyat.	
2.	Ruang Lingkup Penerapan Maṣlahah Mursalah
Ruang lingkup penerapan maṣlahah mursalah selain yang berlandaskan pada hukum syara’ secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara suatu manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain maṣlahah mursalah hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.
Maṣlahah mursalah hanya dapat digunakan dalam hal selain wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara hukum bersifat rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal. Umpamanya minum khamr itu adalah buruk merusak akal, penetapan sanksi atas pelanggar hukum tersebut dinilai baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindakan kekerasan. 
3.	Dalil Ulama yang Menjadikan Hujjah Maṣlahah Mursalah
Mengenai berhujjah menggunakan maṣlahah mursalah terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama sebagai berikut:
Pertama, bahwasanya kemaslahatan ummat manusia selalu berubah-ubah dan tidak ada habis-habisnya. Maka kalau sekiranya hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi untuk kemaslahatan ummat manusia yang terus bermunculan dan apa yang dituntut oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada berbagai kemaslahatan yang diakui oleh Syari’ saja, niscaya akan banyak kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dan pembentukan hukum tidak mengikuti roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pembentukan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan ummat manusia.
 Kedua, bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum oleh para sahabat, tabi’in, dan para imam mujtahid, maka ia akan merasa jelas bahwasanya mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk merealisir kemaslahatan umum ini, bukan karena adanya dalil yang mengakuinya. Diantaranya, ketika Abu Bakar mengumpulkan lembaran-lembaran al-Qur’an yang terpisah-pisah ditangan sahabat-sahabat Rasul dan diletakannya dalam satu mushaf, sebagaimana dianjurkan oleh Umar untuk memelihara al-Qur’an setelah banyak penghafal al-Qur’an yang gugur dalam peperangan. Abu Bakar pada mulanya menampik anjuran Umar dengan alasan bahwa perbuatan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mendengar itu Umar berkata: 
والله انه خير للا سلا م
Artinya: “Demi Allah ini adalah kebajikan dan suatu kemaslahatan bagi agama Islam.”

Contoh lain yaitu Umar  menetapkan pajak, membukukan administrasi, menghentikan pelaksanaan hukum potong tangan terhadap pencurian pada tahun paceklik. Usman menghimpun kaum muslimin ada suatu mushaf dan menyebarkannya serta membakar al-Qur’an versi lainnya. Ali bin Abi Thalib membakar para pelampau batas dari kalangan Syi’ah Rafidhah, sedangkan ulama Hanafiyah melarang terhadap mufto yang suka bersenda gurau, dokter yang jahil, dan orang kaya yang infalid. Ulama Malikiyyah sebagai pembawa bendera maṣlahah mursalah pada masanya memperoleh penahanan dan penta’ziran orang yang dicurigai bersalah untuk memperoleh pengaukuan darinya, dan Ula Syafi’iyyah mewajibkan qishas terhadap sekelompok orang yang membunuh seorang saja. Kesemuanya ini adalah kemaslahatn yang dikehendaki oleh Syari’ melalui berbagai hukum yang mereka syariatkan, dan dia adalah maṣlahah mursalah.
Adapun sumber asal dari metode maṣlahah mursalah yang dipergunakan oleh para ulama adalah diambil dari al-Qur’an yang terdapat dalam QS. Yunus: 57
               
Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus: 57).”
		
Sedangkan nash dari Hadits yang dipakai landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan metode maṣlahah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Majjah yang berbunyi:
وَعَنِ ابْن عَبَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عليه وسلم:لاَ ضَرَرَوَلاَ ضِرَارَ (رواه احمد, وبن ما جه)
Artinya: “Dari Ibn Abbas RA berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibn Majjah)

Atas dasar al-Qur’an dan Hadits diatas, maka menurut Syaikh Izuddin bin Abdu al-Salam seperti yang dikutip oleh Amin Farih, dijelaskan bahwa maṣlahah fiqhiyyah hanya dikembalikan pada dua qaidah induk, yaitu:
1)	درء المفا سد
Artinya : menolak segala yang rusak
2)	جلب المصالح
Artinya: menarik segala yang bermaslahah.

Selain berlandasakan pada dasar hukum di atas, golongan ulama yang menggunakan maṣlahah mursalah untuk berhujjah berpendapat bahwa:
Pertama, ditetapkannya hukum Islam untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Banyak dalil-dalil qathi’ yang menjelaskan bahwa dimana adanya maslahat disitulah ada syariat Allah:
اين وجد ت المصلحة فثم شرع الله
Artinya: “Dimana saja didapatkan maslahat, maka disitulah agama Allah.”

Kedua, para ulama berpendapat bahwa apabila tidak mempergunakan maṣlahah mursalah di tempat-tempat yang perlu dipergunakannya, maka akan timbulah kecurangan dalam beragama.

4.	Syarat-Syarat Berhujjah dengan Maṣlahah Mursalah 
Ulama yang berhujjah dengan Maṣlahah mursalah bersikap hati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan, selain itu mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan secara terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maṣlahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada umat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadzaratan (kerusakan).
Adapun untuk menjaga kemurnian metode maṣlahah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur’an dan Hadits) baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan kepentingan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila kedua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam istinbath hukumnya hanya menjadi sangat kaku dan disatu sisi lain terlalu mengikuti hawa nafsu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan maṣlahah mursalah baik secara metodelogi atau aplikasinya.
Adapun menurut pandangan ulama yang menjadi syarat maṣlahah mursalah sebagai dasar legislasi hukum diantaranya adalah:
1)	Menurut Al-Syathibi
Maṣlahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam bila kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar’i, yang secara ushul dan furu’iyah tidak bertentangan dengan nash. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalat) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Bidang ibadah karena dalam muamalat tidak diatur secara rinci dalam nash.
Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek daruriyyah, hajjiyah, dan tahsiniyyah. Metode adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial masyarakat sesuai firman Allah dalam QS. Al-Hajj: 78
...          ...  
Artinya:“....Dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. ...(QS. Al- Hajj: 78)”
2)	Menurut Al-Ghazali
Maṣlahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam bila:
a)	Maṣlahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara’
b)	Maṣlahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara’ (al-Qur’an dan Hadits)
c)	Maslahah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzarury atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.
3)	Menurut jumhur ulama
Menurut jumhur ulama maṣlahah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:
a)	Maṣlahah tersebut hasruslah merupakan suatu kemasalahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksud dengan persyaratan ini nialah untuk membutikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan manfaat dan menolak bahaya.
b)	Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan pribadi untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatn individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan mayoritas ummat manusia.
c)	Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasrkan nash (al-Qur’an dan Hadits) dan ijma’ secara dzahir atau batin, oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontraduktif dengan nash.
Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa maṣlahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat dialokasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat seperti yang disebutkan di atas.
Lebih lanjut dalam menetapkan keputusan-keputusan hukum ilmiah dan obyektif, menurut Syahrur tidak boleh ada keterkaitan dengan pemikiran masa lalu, oleh karena itu seseorang yang melakukan pengkajian terhadap hukum harus berpijak dari dugaan (al-wahm) terutama jika tema kajiannya berupa nash agama atau sejenisnya. Maka untuk membangun hukum-hukum berdasarkan kepastian, tidak ada jalan lain kecuali menjadikan tujuan-tujuan syariat (maqaṣid syari’ah) dan kemaslahatan sebagai dasar bagi pertumbuhan hukum. Karena ia akan lebih memperhatikan pada situasi riil yang terjadi, baik dalam konteks sejarah saat al-Qur’an diturunkan maupun dalam konteks sekarang.

BAB III
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA 
TAHUN 2015
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Ambarawa
1.	Sejarah Singkat dan Lokasi Pengadilan Agama Ambarawa
Pengadilan Agama Ambarawa pada awal berdirinya menempati sebuah gedung yang terletak di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 2 Ungaran, dengan luas tanah 1.009 m2 dan luas bangunan 250 m2 dengan status Hak Milik Negara (Departemen Agama) yang diperoleh dari Bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Ambarawa, dengan Berita Acara tertanggal 7 November 1985 Nomor: Bagpro/PA/105/XI/1985.
Dalam perkembangannya Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran kemudian dipindah ke Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006, tanggal 13 Desember 2006 Tentang Pengalihan Fungsi Penggunaan Bangunan Kantor Lama Pengadilan Negeri Ungaran di Ambarawa menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, yang ditindak lanjuti dengan penyerahan sertifikat tanah sesuai berita acara serah terima tanggal 14 April tahun 2008, maka diserahkanlah sertifikat tanah Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1996.
Luas tanah 3.948 m2 dengan nama pemegang Hak Departemen Kehakiman RI Cq Pengadilan Negeri Ambarawa yang terletak di Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 105 Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa yang telah dialih fungsikan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009, No. 24 Tahun 2009 tanggal 18 /II/2009 (DI. 208 3209 tanggal 28 Februari 2013, DI 307 6310 tanggal 28 Februari 2013) atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Mahkamah Agung RI, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Lapangan;
Sebelah Timur : Jalan Ke Lapangan;
Sebelah Selatan : Jalan Raya Semarang-Magelang;
Sebelah Barat : Kebun Milik Perorangan. 

2.	VISI dan MISI Pengadilan Agama Ambarawa
Visi Pengadilan Agama Ambarawa yaitu:
Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Allah SWT.
Sedangkan misi Pengadilan Agama Ambarawa yaitu:
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, shadaqah dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan. 

3.	Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Ambarawa
Kata kekuasaan sering disebut dengan kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda “competentic” yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan kewenangan sehingga kata tersebut dianggap satu makna. Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sekaligus dikaitkan dengan asas “personalita” ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama Ambarawa pada umumnya sama dengan Pengadilan Agama lain yaitu mempunyai kewenangan relatif dan absolut:
a.	Kompetensi Relatif
Kompetensi Relatif adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang mana dan jenis sama tingkatannya.
Kekuasaan relatif ini diatur dalam pasal 4 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi : “Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten.” Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan dimana orang akan mengajukan perkaranya sehubungan dengan Penggugat.
Adapun kewenangan relatif Pengadilan Agama Ambarawa:
Sebelah Utara, Kabupaten Kendal;
Sebelah Barat, Kabupaten Temanggung;
Sebelah Selatan, Kota Salatiga;
Sebelah Timur, Kabupaten Demak.
Yurisdiksinya meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan, diantaranya:
a.	Kec. Ambarawa terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan.
b.	Kec. Banyubiru terdiri dari 10 (sepuluh) desa.
c.	Kec. Bawen terdiri dari 2 (dua) kelurahan dan 7 (tujuh) desa.
d.	Kec. Bandungan terdiri dari 8 (delapan) desa dan 1 (satu) kelurahan
e.	Kec. Bergas terdiri dari 9 (sembilan) desa dan 4 (empat) kelurahan.
f.	Kec. Jambu terdiri dari 11 (sebelas) desa dan 3 (tiga) kelurahan.
g.	Kec. Pingapus terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 8 (delapan) desa.
h.	Kec. Sumowono terdiri dari 15 (lima belas) desa.
i.	Kec. Ungaran Barat terdiri dari 5 (lima) kelurahan dan 6 (enam) desa.
j.	Kec. Ungaran Timur terdiri dari 5 (lima) kelurahan dan 5 (lima) desa. 
b.	Kompetensi Absolut
Kompetensi absolut adalah wewenang suatu pengadilan yang bersifat mutlak dan dapat diartikan kekuasaan Pengadilan yang sehubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.
Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahunh 1989 Tentang tugas Peradilan Agma adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah

4.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ambarawa
Ketua PA Ambarawa	: H. M. Ali Lutfi, S, H., M. Hum.
W. Ketua PA Ambarawa	: Dra, Hj. Lelita Dewi, SH., M. Hum. 
Hakim 			: H. Saefuddin, S. H., M. H
					  Drs. Sapari, M.Si
					  Abdul Hakim, S. Ag., S. H
Panitera 			: Drs. H. Maskur 
Wakil Panitera 		: Hj. Robikah Maskimayah, S. H
Panmud Hukum		: Dra. Widad
Panmud Gugatan		: Saefudin, S. H
Panmud Permohonan		: Mohammad Adib Fajruddin, S. Ag
Wakil Sekretaris		: Mohammad Roy Irawan, S. Kom
Kasubag Umum		: Ade Khusnul Khatimah Hasan, S. E
Kasubag Kepegawaian		: Aulia Ardiansyah S, SH
Kelompok Kepaniteraan
Juru Sita Penggant	i	: Ana Jatmikowati, S. Pdi
			  Gogod Widiyantoro, SH
			  Saiful Rizal, A. Md
			  Adnani
Panitera Pengganti		: Khalim Mudrik M, S. Sy
			  Siti Novida S, SH
  Hj. Dahlia, SH
  Arifah S Maspeke, S. Ag

5.	Statistik Perkara Dispensasi Nikah di PA Ambarawa Tahun 2015
Berikut jumlah perkara perdata permohonan termasuk di dalamnya perkara dispensasi nikah yang diputus Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2015.
No	Bulan	Dispensasi Nikah	
1	Januari	18	
2	Februari	13	
3	Maret	13	
4	April	16	
5	Mei	18	
6	Juni	15	
7	Juli	9	
8	Agustus	16	
9	September	16	
10	Oktober	12	
11	November	18	
12	Desember	8	
Jumlah		172	

Berdasarkan data di atas, penulis hanya mengambil 2 (dua) sample putusan yang di dalamnya memuat putusan yang di kabulkan dan putusan yang di tolak oleh Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu perkara yang didaftarkan pada bulan Februari 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan nomor perkara 0028/Pdt.P/2015/PA.Amb dan pada bulan maret 2015 dengan nomor perkara 0039/Pdt.P/2015/PA.Amb. 
B.	Dekripsi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015
Istilah permohonan juga disebut juga dengan gugatan voluntair, yaitu perkara yang tidak ada lawannya atau perkara yang tidak bersifat sengketa. Terhadap penggunaan dua istilah tersebut Mahkamah Agung memakai istilah permohonan, namun pada angka 15 huruf (e) dipergunakan juga istilah voluntair yang menjelaskan bahwa “perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair”. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, Hakim memberikan suatu penetapan, apabila pihak permohon kurang puas dengan hasil putusan tersebut, maka pemohon bisa mengajukan upaya hukum kasasi, begitupun dengan permohonan dispensasi nikah akan tetapi berbeda dengan permohonan cerai talak. 
a.	Penetapan Nomor: 0028/Pdt.P/2015/PA.Amb
1)	Identitas Pemohon
Diketahui bahwa pemohon bernama Mr. X berusia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di kabupaten Semarang. Penulis tidak mencantumkan nama dari pemohon, anak pemohon, maupun calon istri anak pemohon karena tidak dikehendakinya oleh pihak pengadilan untuk mempublishkan nama dari para pihak karena identitasnya bersifat rahasia, hal tersebut khusus untuk perkara dispensasi nikah.
2)	Duduk Perkara (Posita)
Posita dari permohonan pemohon adalah bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon dengan inisial A bin Mr. X yang berusia 18 tahun 1 bulan dengan seorang perempuan yang berinisial B bin Mr. Y yang berumur 15 tahun 8 bulan. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas Kab. Semarang namun ditolak dengan Nomor: - pada tanggal 10 Februari 2015, karena A belum mencapai 19 tahun.
Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun karena A bin Mr. X berumur 18 tahun 1 bulan.
Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan akibat dari hubungan cinta tersebut calon istri anak pemohon pada tanggal 02 Februari 2015 telah melahirkan anak.
Selain itu, antara A dengan B tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dimana A berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga. 
3)	Petitum
Petitum dalam perkara ini pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
a.	Mengabulkan permohonan pemohon.
b.	Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama A untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama B.
c.	Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada pemohon.
d.	Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya. 
4)	Proses Persidangan dan Proses Pemeriksaan Perkara
Pemohon hadir di persidangan Sesuai hari persidangan yang telah ditetapkan, hakim menjelaskan perihal permohonan pemohon, namun pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya. Selanjutnya hakim membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, setelah pembacaan permohonan dipanggil masuk anak pemohon bernama A, umur 18 tahun, 2 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Semarang untuk dilakukan pemeriksaan atas pertanyaan Ketua Majelis, A memberikan keterangan sebagai berikut:
•	A adalah anak kandung pemohon.
•	Pemohon bermaksud memohon izin dispensasi nikah untuk menikahkan A dengan B.
•	A sudah berpacaran dengan B dan selama berpacaran sudah bergaul layaknya suami isteri dan B sudah melahirkan seorang anak.
•	Orang tua A sudah melamar B dan lamarannya diterima orang tuanya, serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang melamar B.
•	A dengan B adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga baik itu saudara sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan.
•	Pernikahan kami ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang.
•	A sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp.50.000,00 sehari.
Setelah pemeriksaan terhadap A dirasa cukup, selanjutnya dipanggil masuk calon isteri anak Pemohon bernama B, umur 15 tahun, 9 bulan, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dan tidak adanya pengingkaran atas pertanyaan Ketua Majelis yang diajukan terhadap A.
Setelah pemeriksaan terhadap A dan B selesai, pemohon menyerahkan bukti-bukti berupa:
1.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (tertanda P.1).
2.	Fotocopy Akta Nikah Nomor: - tertanggal 21 Oktober 1996 (tertanda P.2).
3.	Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 02 Agustus 2005 (tertanda P.3).
4.	Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor: - tanggal 10 Februari 2015 (tertanda P.4).
5.	Surat penolakan pernikahan, Nomor: - tanggal 10 Februari 2015 (tertanda P.5).
6.	Selain bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Musyafak bin Rokhimun berusia 40 tahun, agama Islam, bekerja sebagai perangkat desa, bertempat tinggal di kabupaten Semarang dan inisial Saksi I berusia 51 tahun, beragam Islam, bekerja sebagai perangkat desa, bertempat tinggal di kabupaten Semarang, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak adanya pengingkaran atas keterangan yang disampaikan oleh A maupun B. 
5)	Pertimbangan Hukum Hakim
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti dalam persidangan, hakim memberikan pertimbangan hukumnya yang dituangkan dalam putusan dengan kalimat sebagai berikut:
Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan A dengan B sudah sangat mendesak karena keduanya berpacaran sudah 2 tahun lebih dan sudah berhubungan erat sekali seperti layaknya suami isteri, serta B telah melahirkan seorang anak, maka orang tua (pemohon) mengambil sikap untuk segera dilaksanakan pernikahan dalam waktu mendesak.
Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi dan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5, bukti-bukti P.1, P.2, P.3, berupa foto kopi yang telah bermeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya sedang bukti P.4 dan P.5 merupakan surat asli, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, pemohon berdomisili di wilayah kabupaten Semarang yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Ambarawa. Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pengadilan Agama Ambarawa berwenang mengadili perkara ini (kompetensi Relatif).
Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini.
Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3, berupa Akte Kelahiran A, menjadi terbukti bahwa A adalah anak pemohon yang baru berusia 18 tahun 2 bulan, maka dengan berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemohon berkapasitas sebagai pihak dalam permohonan dispensasi nikah ini.
Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti P.3, maka menjadi terbukti bahwa anak pemohon yang bernama A lahir tanggal 22 Desember 1996, maka hingga perkara ini diputus A baru berusia 18 tahun 2 bulan.
Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.4, dan P.5, berupa surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah (model N-8), dan penolakan pernikahan (Model N-9), yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, maka untuk melakukan pernikahan tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dispensasi nikah dari Pengadilan.
Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi calon suami harus sudah berumur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun, namun berdasarkan bukti P-3 yang telah dipertimbangkan diatas, keterangan saksi-saksi, dan keterangan A ternyata A masih berumur 18 tahun 2 bulan, sedangkan B berumur 15 tahun dan wali dari calon menantu pemohon telah pula mengajukan permohonan dispensasi nikahnya di Pengadilan Agama Ambarawa, maka dalam hal penyimpangan pasal 7 Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena A dan B belum mencapai umur yang ditentukan Undang-undang, sehingga memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan.
Menimbang berdasarkan keterangan saksi bahwa A dan B tidak ada hubungan persaudaraan baik hubungan darah maupun sepersusuan, B tidak sedang dalam pinangan orang lain, dan atas rencana pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, maka tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah.
Menimbang bahwa pada prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, sedang kenyataan yang ada dalam persidangan A telah tampak dewasa dan B telah melahirkan seorang anak, dan A juga sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.50.000,00 sehari, maka keduanya patut dinyatakan telah siap untuk berumah tangga.
Menimbang bahwa atas keadaan yang demikian pemohon menghendaki agar A dan B segera dinikahkan, sehingga A dan B tidak berlarut-larut dalam keadaan yang harus menanggung kesalahan yang memberi madlarat, demikian juga dengan menikahkan tetap ada madlaratnya.
Menimbang bahwa atas 2 hal tersebut di atas yang masing-masing memberikan madlarat, maka hakim dihadapkan pada 2 pilihan untuk menentukan, keadaan yang mana yang memberikan lebih ringannya madlarat dan menjauhi madlarat yang lebih besar.
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan anak Pemohon dan calon isterinya, Majelis menilai bahwa hubungan antara A dengan B sudah sedemikian jauh, sehingga kekhawatiran akan terjerumus lebih dalam pada perbuatan yang dilarang oleh agama menjadi beralasan.
Menimbang bahwa meskipun A belum mencapai umur yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah, akan tetapi melihat hubungannya dengan B yang sudah mengkhawatirkan lagi pula A telah bekerja dan mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat pemberian ijin untuk nikah bagi A lebih ringan resiko dari pada membiarkan bergelimang dalam hubungan yang penuh dosa, hal tersebut selaras dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:
درء المفاسد مقدم على حلب المصالح
Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 16, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut dikabulkan.
Menimbang bahwa oleh karena calon pengantin perempuan sudah melahirkan seorang anak, maka dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010, anak tersebut adalah anak dari seorang ibu bernama B dengan seorang laki-laki bernama A sebagai ayah biologisnya.
Hasil dari persidangan (putusan) adalah mengabulkan permohonan pemohon, memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama A untuk menikah dengan calon isteri bernama B, dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
b.	Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/2015/PA.Amb
1)	Identitas Pemohon
Diketahui bahwa pemohon yang berinisial Mr. P berusia 34 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang.
2)	Posita atau Duduk Perkara
Posita dari permohonan ini adalah bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon dengan inisial S bin Mr. P yang berusia 14 tahun 1 bulan dengan seorang perempuan yang berinisial T bin Mr. R yang berumur 13 tahun 11 bulan. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Timur kab. Semarang namun ditolak dengan Nomor: - pada tanggal 03 Maret 2015, karena anak pemohon belum mencapai 19 tahun.
Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun karena S bin Mr. P berumur 14 tahun 1 bulan.
Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan T telah hamil 9 Minggu akibat dari hubungan tersebut.
Antara S dengan T tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga.
3)	Petitum
Petitum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan surat permohonan, adapun petitum dari permohonan perkara ini yaitu pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
a)	Mengabulkan permohonan pemohon.
b)	Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama S untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama T.
c)	Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada pemohon.
d)	Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.
4)	Proses Persidangan
Pemohon hadir di persidangan pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Untuk mengawali persidangan hakim terlebih dahulu menjelaskan perihal permohonan pemohon, namun pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.
Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Setelah pembacaan permohonan selesai, dipanggil masuk anak pemohon bernama S, umur 14 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di kab. Semarang untuk dilakukan pemeriksaan. Atas pertanyaan Ketua Majelis anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:
•	Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan S karena umur S baru 14 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama.
•	S sudah berpacaran dengan T dan selama itu S sudah melakukan hubungan suami isteri dengannya sehingga T sekarang hamil 3 bulan.
•	S sudah keluar dari sekolah.
•	Orang tua S sudah melamar T bulan februari 2015 dan lamaran S diterima.
•	S dengan T adalah orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan.
•	S berstatus jejaka dan T berstatus perawan.
•	S baru akan mencari kerja, rencana besok hari Selasa akan mulai bekerja di rumah bibi S dan mengenai penghasilan S belum tahu.
Selanjutnya dipanggil masuk calon isteri S bernama T, umur 14 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat kediaman di kabupaten Semarang dan tidak adanya pengingkaran atas pertanyaan Ketua Majelis yang diajukan kepada anak pemohon.
Setelah pemeriksaan terhadap para pihak selesai, hakim menanyakan bukti-bukti yang dibawa oleh pemohon, kemudian pemohon menyerahkan bukti-bukti berupa:
1.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (tertanda P.1).
2.	Fotocopy Akta Nikah Nomor: - tertanggal 28 Juli 2000 (tertanda P.2).
3.	Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 22 Januari 2001 (tertanda P.3).
4.	Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor: - tanggal 02 Maret 2015 (tertanda P.4).
5.	Surat penolakan pernikahan, Nomor: - tangga 03 Maret 2015 (tertanda P.5).
6.	Selain bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I berusia 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kabupaten Semarang, dan Saksi II berusia 55 tahun beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kabupaten Semarang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. 
5)	Pertimbangan Hakim
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti dalam persidangan, hakim memberikan pertimbangan hukumnya yang dituangkan dalam putusan dengan kalimat sebagai berikut:
Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa untuk menikahkan S dengan T sudah sangat mendesak karena keduanya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan pacaran, selama berpacaran keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan T telah hamil 3 bulan.
Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan pemohon yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.5, dimana bukti-bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi yang telah bermeterai, dinasegel, dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti-bukti P.4, dan P.5, merupakan surat asli, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan.
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, pemohon berdomisili di wilayah kabupaten Semarang yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pengadilan Agama Ambarawa berwenang mengadili perkara ini (kompetensi Relatif).
Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini.
Menimbang bahwa sesuai dengan (bukti P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3, berupa Akta Kelahiran S, terbukti bahwa S adalah anak kandung Mr. P yang lahir tanggal 21 Januari 2001 (berumur 14 tahun 2 bulan) maka berdasarkan pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pemohon berkapasitas sebagai pihak dalam permohonan dispensasi nikah ini.
Menimbang bahwa sesuai dengan surat P.4, dan P.5, berupa surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah (model N-8), dan penolakan pernikahan (Model N-9), yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Timur, maka untuk melakukan pernikahan tersebut terlebih dahulu harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan.
Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki harus sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, sedang ternyata berdasarkan pada bukti P-3, keterangan saksi saksi, dan keterangan S ternyata S masih berumur 14 tahun 2 bulan, maka dalam hal penyimpangan Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena T belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang sehingga memerlukan dispensasi Pengadilan.
Menimbang bahwa atas keadaan yang demikian pemohon menghendaki agar kedua anak dinikahkan, sehingga anak tidak berlarut-larut dalam keadaan yang harus menanggung kesalahan yang memberi madlarat.
Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan akad yang akan melahirkan akibat hukum yang meliputi tanggung jawab didalamnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, untuk itu memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, baik itu kesiapan pisik, kesiapan psikis/kematangan jiwa maupun kesiapan finansial.
Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana S baru berumur 14 tahun 2 bulan dan T berusia 14 tahun, usia tersebut adalah merupakan usia sekolah, dan dalam persidangan mereka menyatakan keluar dari sekolahnya, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai anak yang belum dewasa;
Menimbang, bahwa sesuai permohonannya, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya yang baru berlangsung sekitar 4 bulan, dan selama itu langsung melakukan hubungan suami isteri, sehingga hubungan layaknya suami isteri yang mereka lakukan bukan dilakukan atas dasar kesadaran dan kematangan jiwa dari keduanya.
Menimbang bahwa masalah materi atau kemampuan finansial dalam rumah tangga adalah suatu yang sangat pokok, dan berdasarkan keterangan saksi saksi dan diperkuat dengan keterangan S dan T yang menyatakan S dan T belum bekerja, dan untuk kebutuhan sehari-harinya masih ditanggung orang tuanya masingmasing, sehingga secara materi keduanya belum siap untuk berumah tangga.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, S dengan T dipandang belum siap atau bahkan dinyatakan belum mampu untuk berumah tangga.
Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas masing-masing untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin akan memberikan madlarat, sehingga hakim dihadapkan pada 2 pilihan untuk menentukan keadaan yang mana yang memberikan lebih ringannya madlarat dan menjauhi madlarat yang lebih besar. Dalam hal ini Majelis menyatakan bahwa menolak perkara ini dipandang lebih kecil madharatnya.
Menimbang bahwa hal tersebut selaras dengan kaidah fiqih yang berbunyi:
درءالمفاسدمقدم على حلب المصالح
Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik Kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 16, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon patut ditolak.
Menimbang bahwa terkait dengan perlindungan anak yang dikandung calon isteri anak pemohon, maka dengan mendasarkan pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, frasa “setiap anak” sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang tersebut termasuk adalah anak yang masih dalam kandungan.
Menimbang bahwa dengan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010, yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini didasarkan pada calon isteri anak pemohon bernama T binti Mr. R telah hamil 3 bulan akibat hubungan dengan S, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, anak yang masih dalam kandungan apabila telah lahir nanti akan menjadi anak kandung T dan akan mempunyai hubungan keperdataan dengan S sebagai ayah biologisnya.
Hasil dari persidangan adalah menolak permohonan pemohon dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TENTANG DISPENSASI NIKAH TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF MAṢLAHAH MURSALAH

A.	Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Terhadap Penetapan No. 0028/Pdt.P/2015/PA.Amb dan Penetapan No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Amb
Dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting, namun peranan hakim atas perkara yang datang kepadanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Oleh karenanya dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim dituntut untuk mengedepankan rasa keadilan dengan berdasarkan fakta yang ada, alasan-alasan, dan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tertulis maupun tidak tertullis yang bisa dijadikan rujukan atau dasar untuk mengadili.
Seorang hakim yang dapat memutuskan suatu perkara dengan baik adalah Hakim yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar r.a telah menyarankan kepada Abu Musa Al-Asy’ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerepkannya pada kasus ijtihad dan qiyas dengan mengatakan: “pergunakanah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam al-Qur’an dan tidak ada pula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambilah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.”
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis sehingga putusan yang dikeluarkan mengandung sebuah kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu penulis bermaksud menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015.
Pengadilan Agama Ambarawa dalam memeriksa serta memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian surat dispensasi nikah tentu mempunyai prosedur serta dasar hukum yang sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus ini, dasar hukum ini yang akan menentukan apakah dikabulkan atau bahkan ditolak, karena belum tentu permohonan yang diajukan akan di kabulkan ada juga permohonan yang ditolak karena ada alasan yang kuat berdasarkan Undang-undang ataupun syari’at untuk dikabulkan atau ditolak dalam permohonan dispensasi yang diajukan.
Dalam menetapkan permohonan izin dispensasi nikah penetapan Nomor. 0028/Pdt.P/2015/PA.Amb, Majlis Hakim setidaknya menggunakan tiga dasar hukum yaitu berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Yurisprudensi (putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010). Terhadap permohonan tersebut Majlis Hakim menghasilkan penetapan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah, sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) telah disebutkan bahwa terhadap penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau Pejabat yang telah ditunjuk oleh kedua orang pihak pria maupun wanita, selain itu calon istri anak pemohon juga telah melahirkan seorang anak.
Menurut penulis, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam definisinya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika melihat keterangan pemohon, anak pemohon, calon istri anak pemohon dan para saksi secara cermat, bahwa suatu hubungan yang sudah terlalu jauh apabila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan.
Sehingga bisa dikatakan permohonan dispensasi ini merupakan bentuk perlindungan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan meskipun dalam pasal lain di Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat (1) poin c yang berbunyi “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”
Terlepas dari tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya yaitu untuk melindungi anak-anaknya dari terjadinya pernikahan di usia anak-anak, upaya pemberian dispensasi nikah ini merupakan bentuk untuk memberikan perlindungan dari diskriminasi atas anak pemohon yang telah berhubungan sangat akrab dengan calon istri anak pemohon bahkan calon istrinya tersebut telah melahirkan seorang anak, sehingga anak pemohon dan calon istrinya segera mungkin harus menjadi sah di hadapan agama maupun negara. Karena pada kasus ini kedua orang tua dari pihak anak pemohon dan calon istri anak pemohon sudah melakukan berbagai usaha agar tidak terjadi pernikahan pada anak-anak, namun kedua orang tersebut sudah tidak sanggup lagi melakukan pencegahan sesuai yang di amanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2002.
Disamping itu, selain melindungi anak pemohon, hakim juga mempertimbangkan dan menjamin anak (nasab) yang telah dilahirkan oleh calon istri pemohon yaitu dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010 anak tersebut adalah anak dari seorang ibu bernama calon istri anak pemohon dengan seorang laki-laki bernama anak pemohon sebagai ayah biologisnya.
Menurut Drs. H. Salim, SH., MH (Ketua Majlis Hakim) yang menangani kasus tersebut berpendapat, bahwa pemberian dispensasi nikah bagi anak pemohon tersebut merupakan hal yang tepat, karena berdasarkan pertimbangan dan hasil musyawarah Majlis Hakim dengan melihat kenyataan yang ada di persidangan anak pemohon telah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga.
Menurut hemat penulis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara permohonan tersebut selain keterangan dari kedua calon mempelai, katerangan para saksi, alat bukti, dan bukti-bukti nyata dipersidangan seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, hakim menimbang bahwa dasar utama untuk menilai perkawinan ini bisa di laksanakan (permohonan dikabulkan) atau tidak (permohonan ditolak) dengan melihat kepada kematangan dari kedua calon pengantin. Kematangan tersebut ditinjau dari fisik, psikis/jiwa, dan finansial.
Hakim menuturkan, bahwasanya kematangan fisik bukanlah hal utama yang menjadi pertimbangan hakim, karena kematangan fisik identik dengan umur. Pada umumnya hakim mengembalikan kepada Undang-Undang yang mengatur terkait batas minimal dilakukannya perkawinan, akan tetapi bagi pemohon yang mengajukan dispensasi pasti umurnya kurang dari 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan kurang dari 16 tahun bagi calon mempelai perempuan, sehingga hakim menimbang jika umur kedua mempelai sudah mendekati umur yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, ada kemungkinan dikabulkannya suatu permohonan akan tetapi hal tersebut dibarengi dengan pertimbangan lain.
Dalam perkara ini, bahwasannya calon mempelai laki-laki berumur 18 tahun 1 bulan, dan untuk sampai 19 tahun masih kurang 11 bulan (ps. 7 ayat (1) Undan undang no 1 Tahun 1974 ), dan calon istrinya berumur 15 tahun 8 bulan sehingga 4 bulan lagi calon istrinya sudah genap umur 16 tahun, sehingga hal tersebut hakim menganggap kedua calon mempelai tersebut sudah cukup matang dari segi fisik.
Disamping hal tersebut, hakim menimbang bahwasanya yang menjadi pertimbangan dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah adalah karena kematangan psikis/kejiwaan yang berdasarkan dari pola hidup dan kedewasaan dalam berfikir. Hal tersebut yang bisa dilihat dari kenyataan dipersidangan; sedangkan kematangan dari segi finansial yaitu bisa dibuktikan dengan bukti bahwa calon suami tersebut telah bekerja dan mempunyai penghasilan atau belum. Jika sudah bekerja dan mempunyai penghasilan bisa dinyatakan calon suami mampu bertanggung jawab untuk menjadi kepala keluarga dan menghidupi keluarganya, jika diketahui belum bekerja dan tidak mempunyai penghasilan bisa dinyatakan calon suami tersebut belum mampu untuk menjadi kepala keluarga, hal tersebut di khawatirkan akan membebani kedua orang tua masing-masing mempelai dan berdampak pada keharmonisan bahtera rumah tangganya.
Berdasarkan kenyataan dipersidangan, bahwasannya kedua mempelai mengehendaki untuk dilangsungkannya pernikahan karena situasi seperti yang telah dijelaskan di atas, kehendak tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan calon mempelai laki-laki sudah mampu menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya nanti dengan bukti bahwa calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dan mempunyai penghasilan Rp. 50.000 per hari.
Disamping itu, calon istri dari anak pemohon telah melahirkan seorang anak yang merupakan buah akibat dari hubungan mereka dan tidak terdapat indikasi pengingkaran atas kelahiran anak dan mengakui benar bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir akibat dari hubungan mereka yang diluar batas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat apabila permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak maka mafsadat lebih besar daripada maslahahnya.
Berbeda dengan penetapan No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Amb, Majlis Hakim menggunakan empat dasar hukum yaitu berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yurisprudensi (putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010), dan Undang-undang No. 23 tahun 2020 tentang perlindungan anak sebagai penguat atau pendukung dari penetapan yang di hasilkan.
Berdasarkan petimbangan hakim dan berdasarkan fakta dipersidangan, hakim memutuskan untuk menolak permohonan izi dispensasi nikah untuk anak pemohon, meskipun kehendak untuk dilangsungkannya pernikahan merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tidak ada pengingkaran dari anak pemohon bahwa calon istri sedang hamil 9 minggu (2 bulan) yang merupakan buah akibat dari hubungan mereka yang sangat erat, akan tetapi hasil akhir dari persidangan yaitu menolak permohonan izin dispensasi yang diajukan oleh pemohon.
Seperti perkara No. 0028/Pdt.P/2015/PA.Amb dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara khususnya perkara dispensasi nikah, hakim mempertimbangkannya berdasarkan kematangan dari kedua calon mempelai yaitun kematangan fisik, kematangan psikis/jiwa, dan kematangan finansial. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan bahwa anak pemohon berumur 14 tahun 2 bulan untuk genap menjadi 19 tahun masih membutuhkan 4 tahun 10 bulan dan calon pengantin istri berumur 14 tahun, sehingga butuh 2 tahun lagi agar genap berumur 16 tahun. Hakim menimbang dengan usia kedua calon mempeali tersebut merupakan usia yang tergolong masih terlalu belia atau sangat belum matang yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dari segi biologis, psikologis maupun sosial yang akan dialamai dalam kehidupan yang sedang dan akan datang bagi kehidupan kedua calon mempelai.
Selain itu, hakim menimbang dari segi kejiwaan dan fisik kedua calon mempelai belum saatnya untuk bekerja, kalaupun anak pemohon bekerja harus dibatasi memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Oleh karenanya, hakim menilai bahwa untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sepenuhnya masih ditanggung oleh kedua orang tua masing-masing, sehingga disimpulkan bahwa anak pemohon belum mampu untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai keluarganya.
Pertimbangan lain sehingga permohonan dispensasi ditolak yaitu hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa dari proses waktu terjadinya jalinan hubungan antara kedua calon mempelai sampai diketahu calon istrinya hamil terhitung sangat cepat yaitu baru dua atau tiga bulan mereka saling mengenal kemudian mereka melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa mempertimbangkan akibat hubungan tersebut. Sehingga hakim berkeyakinan bahwa hubungan mereka semata-mata di dasari atas emosi seksual semata, belum adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka sehingga dimungkinkan apabila mereka dinikahkan pernikahan mereka hanya sebatas mempertanggung jawabkan perbuatan mereka dan akan terjadi perceraian apabila anak sudah lahir sebagaimana umumnya di masyarakat.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat apabila permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan maka mafsadat lebih besar daripada maslahahnya.

B.	Analisis Maṣlahah Mursalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Nikah Pada Tahun 2015
Kajian fiqh munakahat, tidak membahas masalah dispensasi nikah sama sekali, istilah dispensasi nikah hanya ada dalam hukum positif. Dispensasi nikah bisa dilakukan apabila seseorang yang hendak melakukan pernikahan akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sehingga seseorang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah.
Sesuai dengan perkembangan zaman kondisi umat manusia selalu berubah, sehingga muncul permasalahan-permasalahan baru dimana umat manusia saat ini sudah mulai melupakan norma hukum dan norma agama, sehingga pernikahan karena hamil di luar nikah terasa sangat umum di kalangan masyarakat yang kurang mengerti agama secara keseluruhan, namun Islam juga tidak serta merta menghukumi haram pada pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan diluar pernikahan akan tetapi Islam memandang dari sudut pandang lain yaitu melihat dengan kacamata maṣlahah mursalah yang berarti mengambil kemanfaatan dari suatu kejadian. Manfaat dari dispensasi nikah yang terjadi diantaranya untuk melindungi hak-hak perempuan, melindungi hak sang anak yang ada dikandungan atau sudah terlahir, serta melindungi lembaga perkawinan itu sendiri sebagai suatu dasar pembentukan suatu keluarga. Pemberian dispensasi nikah ini bukan serta merta menghalalkan sebab terjadinya keadaan tersebut.
Putusan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam perkara No.0028/Pdt.P/2015/PA.Amb dan perkara No.0039/Pdt.P/2015/PA.Amb telah menetapkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah No.0028/Pdt.P/2015/PA.Amb dan menolak permohonan dispensasi nikah No.0039/Pdt.P/2015/PA.Amb. Dalam hal tersebut hakim telah mempertimbangkan kemaslahatan dari masing-masing putusan yang ditetapkan.
Berdasarkan definisinya, maṣlahah mursalah adalah ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dan jumhur ulama menganggap maṣlahah mursalah sebagai hujjah syari’at. Oleh karenanya hakim memiliki kebebasan untuk menemukan dan menggali hukum dalam suatu putusan/penetapan sehingga metode maṣlahah mursalah adalah bagian dari Istinbat (menggali/menemukan) Hukum. Telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa dalam menggunakan metode maṣlahah harus memenuhi syarat-syarat yakni:
1.	Maṣlahah haruslah sesuai dengan maksud syara’.
2.	Maṣlahah harus berupa maṣlahah yang rasional (masuk akal), yang pasti, bukan kemaslahatan yang diragukan maupun masih dugaan, dan
3.	Maṣlahah merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat manusia secara umum, bukan maṣlahah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja. Syarat yang ketiga inilah yang meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pihak tertentu yang menjadikan maṣlahah mursalah sebagai metode penggalian hukum untuk meligitimasi kepentingannya sendiri saja.
Penulis menilai 3 (tiga) persyaratan tersebut telah tercakup dalam pertimbangan hakim terhadap perkara No. 0028/Pdt.P/2015/PA.Amb.
Penetapan Majlis Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon No.0028/Pdt.P/2015/PA.Amb untuk menikahkan anaknya yang telah menghamili calon istrinya, dalam hal ini Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak ada Pasal yang melarang untuk menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, maka hakim mendasarkan penetapannya pada ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
(1)	Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2)	Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3)	Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Mengenai perkara kawin hamil dalam perbuatannya disebut zina, al-Qur’an secara tegas mengatur hal tersebut. Seperti dalam Surat An-Nuur (24) ayat 3 yang berbunyi:
                    
Artinya: “Pezina Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An-Nuur:3)

Dalam ayat tersebut disebutkan adanya larangan bagi laki-laki atau perempuan baik-baik menikahi perempuan atau laki-laki yang telah melakukan perzinahan begitupun sebaliknya, dalam istilah fiqh pernikahan disebut sebagai penghalang perkawinan (mawȃni’ al-nikȃḥ). Hal tersebut tidak terlepas dari para fuqahȃ’ yang memperselisihkan sifat larangan dalam ayat tersebut karena dianggap ada unsur ẓanniyy dalam ayat tersebut. Ada sebagian fuqahȃ’ yang membolehkan/tidak mengharamkan laki-laki baik-baik menikahi wanita pezina dengan mengambil dalil dari surat al-Nisa’ ayat 24 yaitu setelah ayat yang menyebutkan wanita-wanita yang diharamkan, dengan statement wa uhillalakum mȃ warȃ a ẓȃlikum (dan dihalalkan bagi selain(wanita-wanita) yang demikian itu). Wanita pezina tidak masuk wanita-wanita yang terlarang tersebut oleh karena itu masuk kedalam kategori uhillalakum. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari perselisihan para fuqaha’ dan para ulama seperti yang telah penulis tegaskan di atas.
Dalam penjelasan lain ayat di atas menunjukan kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya adalah laki-laki yang tepat untuk menjadi suaminya. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa boleh menikahkan perempuan pezina tanpa menunggu masa ‘iddahnya habis. Imam syafi’i juga membolehkan menikah dengan perempuan pezina meskipun pada saat hamil, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya untuk dinikahi.
Demikian juga dengan kondisi calon istri anak pemohon dan anak pemohon yang benar-benar ingin menikah telah menimbulkan persangkaan Majlis yang apabila dipaksaskan tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya. Dalam penerapan hukumnya Majlis Hakim menggunakan kaidah fiqh:
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
Artinya :	“Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan.”

Penulis menilai terdapat beberapa kemadharatan yang dikhawatirkan timbul apabila tidak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah penetapan No. 0028/Pdt.P/2015/PA.Amb ditiinjau dari maslahah mursalah-nya diantaranya yaitu:
1.	Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan menambah dosa bagi anak pemohon dan calon istrinya, sebab keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu berzina sedangkan kedua calon mempelai belum terikat oleh sebuah perkawinan yang sah menurut hukum. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk hifdu al-din.
2.	pabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah tangan yang membawa dampak buruk bagi anak yang sudah dilahirkannya.
3.	Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi penelantaran anak yang telah dilahirkan oleh calon istrinya karena niat tangggung jawab dari pihak calon suami ditolak oleh Pengadilan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk hifdu al-nafs dan hifdu al-nasl.
4.	Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan berdampak pada segi sosial dari kedua calon mempelai tersebut. Seperti hinaan, celaan, jadi bahan gunjingan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat karena telah melakukan perbuatan yang dilarang Agama, anak pemohon disebut sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena telah menghamili anak orang sedangkan calon istrinya telah melahirkan seorang anak diluar penikahan yang sah, bahkan calon istrinya bisa di-cap sebagai pelacur oleh masyarakat setempat.
5.	Apabila tidak diberika izin menikah dan dinikahkan berdampak pada segi psikologisnya dan yang sangat dikhawatirkan adalah salah satu dari calon kedua calon mempelai melakukan tindakan yang diluar nalar seperti bunuh diri karena tidak sanggup menahan malu yang dipikulnya. Hal ini merupakan salah satu upaya hifdu al-aql.
6.	Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami harus menanggung nafkah, biaya rumah tangga, dan juga biaya pendidikan bagi anak. Berdasarkan bukti di pengadilan bahwa anak pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga hakim berkeyakinan bahwa anak pemohon telah mampu dan tidak akan menelantarkan keluarganya tanpa membebani kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Sehingga pemberian dispensasi nikah ini memberikan manfaat kepada kedua calon mempelai yang telah matang dari segi finansial hanya saja belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan.
Seperti yang telah diuraikan dalam bab III diketahui suatu fakta hukum bahwa semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan telah anak pemohon dan calon istri anak pemohon penuhi kecuali batas usia anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun dan usia calon istrinya belum mencapai 16 tahun. Oleh karena itu kantor urusan agama (KUA) menolak untuk menerima dan menikahkan anak pemohon dengan calon istri anak pemohon tersebut. Pemohon merasa pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya dipandang sangat perlu untuk dilakukan demi kebaikan masa depan anak pemohon yang telah menjalin hubungan dengan calon istrinya, apalahi calon istrinya telah hamil 9 minggu sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ambarawa agar dapat melangsungkan pernikahan secepat mungkin.
Persangkaan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Amb berkeyakinan bahwa mafsadatnya lebih besar dibandingkan maslahahnya jika permohonan dispensasi nikah ini dikabulkan, sehingga dalam amar putusannya hakim menolak permohonan Pemohon. Adapun dalam menetapkan perkara ini tidak terlepas dari pertimbangan Majlis, salah satu tujuan pertimbangannya adalah untuk kemaslahatan calon pengantin yang masih sangat dibawah umur.
Terdapat kekhawartiran-kekhawatiran bahwa apabila anak yang masih dibawah umur diberikan izin untuk menikah, dikhawatirkan anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengurusi rumah tangganya terutama bagi calon istri yang usianya masih sangat kecil, yang seharusnya diusia sepetri itu harus difokuskan pada dunia pendidikan, pengembangan bakat minat, dan dunianya masih asyik dengan dunia bermain, kemudian dihadapkan dengan harus menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang sama sekali belum mempunyai persiapan cukup matang untuk menjadi seorang suami dan istri dengan notaben usia yang masih kecil.
Selain itu, dikhawatirkan mereka tidak akan mengatasi masalah-masalah yang akan timbul dalam rumah tangga mereka dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga yang timbul adalah perceraian di usia dini. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan dari Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Meskipun calon istri tersebut sedang hamil 9 minggu, anak yang dilahirkannya nanti akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta hubungan perdata dengan keluarga laki-laki yang menghamilinya sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum,  hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010.
Dalam hukum Islam ketentuan batas usia pernikahan tidak disebutkan secara pasti dalam al-Qur’an maupun Hadits Nabi, akan tetapi dalam Hukum Islam memberikan ketentuan baligh atau adanya faktor kedewasaan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, sedangkan dalam realitanya definisi kedewasaan masih tergolong ambigu. Kedewasaan dilihat dari segi umur, tapi tidak menjamin akan menghasilkan pola fikir/psikis yang dewasa; jika kedewasaan dilihat dari segi pola fikir ataun psikis semestinya tidak akan terjadi kejadian hamil diluar nikah karena sudah mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan.
Oleh karenanya tanda baligh atau dewasa dalam fiqh ditandai dengan haid bagi perempuan yang biasanya minimal 9 (sembilan) tahun, dan bermimpi jima bagi laki-laki atau sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun. Tidak adanya larangan dalam Hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan bagi seseorang yang telah hamil diluar nikah, dan seseorang yang hamil diluar nikah boleh melangsungkan pernikahan tanpa menunggu masa iddah hamil dengan syarat perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut juga dijelasakna dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat (1) bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, hal tersebut berlandasakan pada surat An-Nuur ayat 3:
                    
Artinya: “Pezina Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An-Nuur:3)

Dari uraian tersebut di atas, maka berdasarkan Hukum Islam yang di ambil dalam metode maṣlahah mursalah seharusnya Majlis Hakim mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah anak pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, karena Islam tidak memberikan batasan minimal usia pernikahan, Islam hanya memberikan ketentuan baligh bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan.
Dalam pertimbangan hakim disebutkan faktor utama ditolaknya permohonan tersebut yaitu karena anak pemohon belum bekerja alhasil tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan calon istri dan anaknya nanti. Karena finansial merupakan salah satu faktor utama dalam keharmonisan berumah tangga. Penulis menilai bahwa kekhawatiran tersebut bisa diminimalisir dengan menghimbau kepada kedua orang tua calon mempelai untuk mendampingi, menggembleng, dan memberikan upaya lain untuk mendapatkan pengarahan terkait membentuk kehidupan berumah tangga yang penuh kasih sayang sampai kedua calon mempelai bisa mandiri secara finansial sehingga mengerti terhadap hak dan kewajibannya dalam rumah tangga yang sedang dijalaninya.
Selain itu, seharusnya kefakiran tidak boleh menjadi penghalang orang-orang dari menikah, selama mereka pantas untuk menikah dan menginginkannya. Karena rezeki itu berada ditangan Allah. Allah telah menjamin kekayan bagi mereka, bila mereka mengambil cara yang hormat dan suci.
                      
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nuur: 32)” 

Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda:
“ada tiga orang yang merupakan kewajiban Allah untuk menolong mereka. Yaitu, seorang mujahid di jalan Allah, orang yang ingin memerdekakan diri dengan jalan membayar angsur dan dia benar-benar ingin melunasinya, dan orang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dan kehormatannya.” (HR Tirmidzi dan Nasa’i)
Allah tidak akan mempersempit orang yang ingin menjaga kesucian dan kehormatannya. Allah Maha Mengetahui tentang niat dan kesalehan.
Menurut penulis, kehendak menikah tersebut merupakan itikad baik dari kedua calon mempelai karena mereka telah mengetahui dan menyesali perbuatan mereka yang telah melampaui batas. Oleh karenanya, apabila Pengadilan tidak memberika izin dispensasi nikah hal tersebut justru memberikan dampak kepada kedua calon mempelai, disinyalir dengan kondisi calon istri yang sedang hamil 9 minggu. Dengan diberikannya izin dispensasi nikah akan memberikan pembelajaran positif di samping dari banyaknya dampak negatif dari perbuatan yang telah diperbuatnya, yaitu anak pemohon tidak lari dari tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan terhadap calon istrinya dan calon anaknya yang ada di rahim calon istrinya.
Kekhawatiran penulis dalam upaya hifdzu al-diin dan hifdzu al-nafs apabila permohonan izin ini ditolak yaitu akan terjadinya perbuatan yang tidak dibenarkan hukum positif maupun hukum Agama, seperti dilakukannya pernikahan di bawah tangan sehingga hal tersebut memberikan dampak lain bagi anak yang sedang dikandungnya, jelas secara hukum positif hal tersebut tidak dibenarkan. Selain itu, dapat tejadi tindakan aborsi yang akan dilakukan oleh calon istri karena usia kandungan masih sangat muda yaitu kurang dari 4 bulan, justru hal tersebut sangat membahayakan sang ibu. Sesuatu yang membahayakan adalah dilarang sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Saw : 
“Tidak ada bahaya dan kemelaratan”
Dalam Al-Qur’an terdapat keterangan yang menjelaskan hukum haram tersebut, seperti dituturkan dalam penggalan surat An-Nisa (4) ayat 29:
           
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4) ayat 29).

Meskipun ayat ini diturunkan berkitan dengan bab perdagangan dan ditujukan agar kita berhati-hati dalam memakan harta benda, teks ayat ini mengandung larangan bunuh diri yang disebabkan merasa sesak dengan kehidupan dunia ini atau ingin melarikan diri dari kenyataan yang pahit. Aborsi adalah tindakan yang dilarang dan dibenci, baik karena ia termasuk membunuh jia setelah ruh ditiupkan dalam janin, atau karena aborsi merupakan jalan menuju terjadinya bahaya besar dalam diri sang ibu. Hal tersebut dituturkan dalam Surat Al-Isra (17) ayat 31 dan QS. Al-An’am (6) ayat 151:
                
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra (17): 31).
	
          .......  
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka. (QS. Al-An’am (6) : 151).

Kesimpulannya, penolakan izin dispensasi nikah penetapan No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Amb belum sesuai dengan maksud dari diambilnya hukum berdasarkan metode maṣlahah mursalah. Penulis berbeda pendapat dengan Majlis Hakim, Penulis lebih setuju untuk mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon. Karena penulis melihat dalam perkara No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Amb sedikitnya terdapat dua kemadzaratan seperti halnya yang telah Penulis paparkan di atas. Dalam sebuah kaidah fiqh dijelaskan bahwa apabila terdapat dua kemadzarata dalam suatu keadaan, yang didahulukan adalah menghilangkan kemadzratan yang lebih berat dengan mendatangkan kemadzaratan lebih ringan.
الضررالاشديزال باالضررالاخف
Artinya: “Kemadzratatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemdzaratan yang lebih ringan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Amb madzarat yang ditimbulkan lebih ringan.

BAB V
PENUTUP
A.	Kesimpulan
1.	Hakim dalam peranannya yang terbatas pada menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang masuk ke Pengadilan dalam proses persidangan sampai menghasilkan suatu putusan tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yang didalamnya mencakup keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Tiga dasar utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menilai apakah perkawinan bisa dilakukan atau tidak yaitu berdasarkan kematangan pisik, psikis/jiwa, dan finansial. Dalam penatapan No. 0028/Pdt.P/2015/PA.Amb hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan yang tidak terlepas dari tiga dasr tersebut sehingg menyimpulkan bahwa kedua calon mempelai telah mampu untuk menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga disinyalir dengan B telah melahirkan seorang anak akibat dari hubungan A dan B yang sangat erat. Berbeda dengan perkara No. 0039/Pdt.P/2015/PA/Amb hakim memutuskan untuk menolak permohona tersebut dengan pertimbangan bahwa kedua calon mempelai tresebut belum mempu untuk menjadi sepasang suami istri yang akan dihadapkan pada kehidupan yang menuntut adanya hak dan kewajiban sedangkan mereka masih terlalu dini dari segi usia, pola pikir yang belum dewasa, dan S belum mempunyai penghasilan. Walaupun T sedang hamil 9 minggu, hakim menimbang bahwa dengan tidak memberikan izin menikah diyakini akan memberikan maslahah yang lebih besar dibandingkan mafsadatnya dengan pertimbangan akan memberikan dampak negatif untuk rumah tangganya kelak jika diberikan izin menikah karena usia yang masih terlalu dini, dikhawatirkan akan menyebabkan perceraian dini setelah menggugurkan rasa bersalahnya untuk menikahi calon istrinya.
2.	Perkara No. 0028/Pdt.P/2015/PA.Amb berdasarkan bukti nyata di persidangan dan pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat-syarat maṣlahah mursalah dijadikan sebagai metode istinbath hukum. Penggunaan surat An-Nur ayat 3 sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan syarat maṣlahah mursalah yang harus sesuai dengan syar’i. Rasionalitas atau unsur masuk akal juga telah terpenuhi sebagaimana penggunaan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 165 HIR, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai dasar pertimbangan. Keputusan tersebut juga memberikan manfaat bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan dan telah siap lahir dan batin namun belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan. Disamping itu, pemberian izin dispensasi ini sebagai upaya mewujudkan maksud dari maqasyidu al-syari’ah. Dalam penetapan No. 0039/Pdt.P/2015/PA/Amb penulis berbeda pendapat dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim serta maslahah yang ingin di capai dari hasil keputusan Hakim. Menurut penulis, berdasarkan analisis penetapan No. 0039/Pdt.P/2015/PA.Amb seharusnya hakim mengabulkan permohonan pemohon karena. menurut penulis, apabila kemadaratan yang masih bisa di minimalisir mengapa tidak diupayakan, daripada membiarkan kedua calon mempelai bergelimang dalam kondisi penuh dosa serta membiarkan anak yang dikandung oleh calon istrinya lahir tanpa adanya laki-laki yang bertanggung jawab. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010 telah memberi kelonggaran terkait sanad keperdataan yang bisa dibuktikan dengan teknologi modern, akan tetapi menurut penulis hal tersebut justru tidak sejalan dengan maksud syari’at Islam yaitu termaktub dalam surat An-Nuur ayat 3, dimana salah satu syarat bolehnya maṣlahah mursalah adalah tidak bertentangan dengan hukum syar’i. Sudah jelas, dalam surat An-Nur ayat 3 tersebut terdafat manfaat dan keadilan bagi kedua calon mempelai, umumnya untuk khalayak. Selain itu, dikhawatirkan dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum positif maupun hukum agama.

B.	Saran
1.	Sebaiknya pengadilan dan lembaga hukum lainnya melakukan suatu program untuk menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat awam untuk mensosialisasikan mengenai perkawinan, bahaya pergaulan bebas, dampak hamil di luar nikah. Sehingga masyarakat setidaknya sedikit melek hukum.
2.	Menjadi orang tua adalah sebuah amanah yang harus dijaga oleh setiap orang tua, terlepas dari hak-haknya, orang tua berkewajiban untuk mendampingi pertumbuhan anaknya, memantau pergaulan anaknya, dan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang norma-norma Agama, dan norma hukum yang berlaku agar tumbuh besar menjadi anak yang bisa membedakan antara yang haq dan bathil.

C.	Penutup
Puji syukur alhamdulillahirabbil ‘aalamiin penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengaruniakan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu dinantikan syafa’atnya oleh seluruh umat manusia kelak di akhirat nanti.
Penulis menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, namun masih terdapat banyak kekurangan.oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Sebagai penutup semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin……….