Analisis hukum pidana Islam terhadap ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Rudiyanto, Rudiyanto (2018) Analisis hukum pidana Islam terhadap ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo Semarang.

[img]
Preview
Text
1402026037.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB) | Preview

Abstract

Dengan memperhatikan ketentuan tindak pidana korupsi dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU pemberantasan tindak pidana korupsi dan hukum pidana Islam, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisanya, karena dari segi konseptual yang meliputi kualifikasi dan unsur-unsur, dan juga dari segi prinsip hukuman, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. kedua, bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari beberapa tindak pidana korupsi yang meliputi perbuatan menggelapkan, memalsu, membantu atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi penggelapan dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut termasuk ke dalam 2 (dua) jenis jarimah, yaitu ghulul dan khianat.

[error in script]
Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Contributors:
ContributionContributors (e.g. Thesis Advisor)Email
Thesis advisorHarahap, Rustam Dahar KAUNSPECIFIED
Thesis advisorSetyani, Nur HidayatiUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords: Tindak pidana korupsi; Penggelapan; Hukum pidana Islam
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.272 Islam and politics, fundamentalism
300 Social sciences > 340 Law > 345 Criminal law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam (Jinayah Siyasah)
Depositing User: Muhammad Khozin
Date Deposited: 21 Mar 2019 09:27
Last Modified: 21 Mar 2019 09:27
URI: http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9173

Actions (login required)

View Item View Item