Seiring dengan perkembangan zaman, beragam kejahatan bermunculan baik kejahatan terhadap harta ataupun kejahatan terhadap nyawa orang lain. Dari segi modus,motif maupun pelakunya juga mengalami perubahan. Dewasa ini ditemui kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh debt collector, dalam pelaksanaan tugasnya menagih hutang tidak jarang menggunakan cara-cara yang tidak terpuji seperti mengintimidasi, mencaci maki, dan bahkan sampai dengan mengancam. Dari data yang diperoleh YLKI bahwa 60% konsumen kartu kredit mengeluhkan perilaku buruk, baik tingkah laku maupun ucapan dari penagih hutang. Dan angka tertinggi dari 20 bank yang di survey adalah Citibank (18%), GE Finance (13%) dan HSBC (12%). Dalam perspektif hukum positif tindak pidana pengancaman melanggar pasal 368 dan 369 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Akan tetapi dalam aplikasinya, pasal ini kurang relevan untuk menyelesaikan kasus pengancaman yang dilakukan oleh debt collector ini. Berangkat dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap praktek penagihan oleh debt collector Citibank card center Semarang dan sanksi pidananya dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap penggunaan ancaman dalam penagihan hutang oleh debt collector Citibank card center. Jenis penelitian ini adalah field research, sedangkan analisis datanya adalah diskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pengancaman oleh debt collector Citibank card Semarang memiliki hubungan (causalitas) dengan perkara perdata (hutang piutang), dimana nasabah (card holder) telah melakukan wanprestasi atau tidak bersedia bekerjasama. Menurut hukum pidana positif, tindakan pengancaman oleh debt collector di mungkinkan melanggar pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dan tindak pidana ini merupakan delik aduan. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam tindakan pengancaman dalam penagihna hutangg ini merupakan jarimah/tindak pidana dan digolongkan sebagai jarimah ta zir. Hal ini di dasarkan atas tidak ada ketentuan yang jelas/terperinci dalam ketentuan jarimah hudud dan jarimah qishas-diyat. Walupun perbuatan ini merupakan jarimah ta zir, menurut penulis perbuatan tersebut di maafkan dengan dasar mashlahah mursalah dan mengacu pada kaidah saddud dzariah bahwa perbuatan yang terlarang tapi karena akibat yang ditimbulkan lebih besar manfaatnya dari pada madharotnya, maka perbuatan tersebut di maafkan. Mengingat tindakan debt collector tersebut bermanfaat bagi semua pihak yaitu antara lain ë nasabah akan sadar akan kewajibannya, dan bersedia membayar hutangnya, pihak debt cllector terbantu dengan pemenuhan target pemasukan sehingga mereka tidak terancam sanksi PHK, dan dana bank yang semula macet bisa disalurkan kembali kepada masyarakat.