Lembaga sensor film yang dengan keberadaannya dapat menghalangi hak konstitusional para pekerja film dan pengusaha perfilman dalam berkomunikasi, mengembangkan diri dan memperoleh penghidupan yang sejahtera. Karena Film sebagai media komunikasi massa mempunyai 4 fungsi yaitu: informasi, pendidikan, narcotication dan hiburan. Dalam Islam tidak melarang umatnya untuk berkomunikasi dan mencari hiburan yang tentunya penyampaian informasi tersebut mempunyai tujuan amar ma’ruf nahi mungkar. Jika pandangan theologies mengenai media massa diberikan kedudukan formal sebagai bagian dari sistem media massa yang berlaku, maka peran netral agama dalam bidang itu sulit berkembang padahal sistem media massa di negara kita telah menentukan adanya keharusan bertanggungjawab kepada Tuhan YME. Selain itu Film sebagai media pengembangan diri dalam karya kreatif film mengandung arti kebebasan yang bertanggungjawab bagaimanapun prinsip kebebasan berekspresi menjadi basisnya namun harus dapat dipertanggungjawabkan kepada kemaslahatan social. Selain itu film juga sebagai mata pencaharian. Kebebasan berekspresi warganya untuk mencapai itu kebutuhan manusia dapat dibagi dalam 3 peringkat yaitu: (daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat) dan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umum, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan dimana kepentingan pribadi harus dikalahkan. Baik dalam pengertian syari’ah maupun fiqih yang mengatur tentang pemeliharaan kehormatan agama (Islam) dan pemeliharaan kehormatan pribadi sebagai mahluk ciptaan Allah. Namun pembatasan ekspresi tersebut tidak dengan “sensor” dalam UU Perfilman sekarang. Tetapi dengan klasifikasi film yang jelas (menurut genre cerita, usia penonton) karena lebih sesuai dengan atmosfir Negara demokrasi. Namun hal tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah terhadap hal-hal yang dikhawatirkan akan terjadinya pelanggaran karena akan sia-sia seperti keluar dari mulut macan masuk kemulut singa.