Implementasi Akad Murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang dalam Perspektif Hukum Islam

Romli, Moh (2011) Implementasi Akad Murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang dalam Perspektif Hukum Islam. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

[thumbnail of 2105030_Coverdll.pdf]
Preview
Text
2105030_Coverdll.pdf - Cover Image

Download (609kB) | Preview
[thumbnail of 2105030_BAB1.pdf]
Preview
Text
2105030_BAB1.pdf - Accepted Version

Download (87kB) | Preview
[thumbnail of 2105030_BAB2.pdf]
Preview
Text
2105030_BAB2.pdf - Accepted Version

Download (94kB) | Preview
[thumbnail of 2105030_BAB3.pdf]
Preview
Text
2105030_BAB3.pdf - Accepted Version

Download (6MB) | Preview
[thumbnail of 2105030_BAB4.pdf]
Preview
Text
2105030_BAB4.pdf - Accepted Version

Download (141kB) | Preview
[thumbnail of 2105030_BAB5.pdf]
Preview
Text
2105030_BAB5.pdf - Accepted Version

Download (17kB) | Preview
[thumbnail of 2105030_Bibliografi.pdf]
Preview
Text
2105030_Bibliografi.pdf - Bibliography

Download (466kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek akad murabahah di BMT NU Sejahtera yang mana penandatanganan akad tidak hanya dilakukan setelah nasabah menerima barang sebagai obyek murabahah saja melainkan juga dapat dilakukan setelah nasabah menerima uang manakala pencarian barang dilakukan sendiri oleh nasabah. Padahal pada dasarnya, praktek akad murabahah dalam fiqh Islam idealnya ditandatangani setelah adanya penyerahan barang sebagai obyek murabahah dari pihak pemberi dana kepada pihak yang mengajukan murabahah.
Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan dua rumusan masalah yakni: Bagaimana pelaksanaan akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisa deskripstif kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah mudharib bagi pihak yang mengajukan pembiayaan tidak lain hanya untuk menegaskan adanya hak yang telah diwakilkan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang kepada pihak kedua untuk menentukan sendiri pembelian barang yang diinginkan. Meski demikian, idealnya penggunaan istilah mudharib tidak lantas disamaratakan kepada setiap anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah. Sebab pada pencairan murabahah dalam bentuk barang, pihak kedua tidak menentukan sendiri barang yang diinginkan melainkan telah dibelikan oleh pihak pertama (BMT). Namun jika melihat realisasi pelaksanaan pembiayaan murabahah, maka sangat wajar manakala dalam akad pembiayaan murabahah BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang pihak kedua disebut sebagai mudharib. Hal ini dikarenakan sepanjang praktek pembiayaan murabahah, seluruh pihak kedua senantiasa mengajukan permohonan pembiayaan dengan pencairan dalam bentuk uang. Sedangkan praktek pencairan dalam bentuk uang dan penandatangan akad setelah adanya kesepakatan dan bukan setelah diterimanya barang memiliki kekurangsesuaian dengan ketentuan murabahah dalam hokum Islam. Selain kurang sesuai, hal itu juga membuka peluang penyelewengan dalam praktek realisasi pengadaan barang, sebagaimana telah terjadi di lapangan. Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya hal tersebut adalah faktor BMT NU Sejahtera dan faktor masyarakat. Dalam tinjauan hokum Islam, pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam yakni “madlarat harus dihilangkan”. Hal ini karena dalam prakteknya, akad pembiayaan murabahah BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang masih terkandung kemadlaratan yang mencakup kemadlaratan dalam aspek hokum dan akhlak.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords: Murabahah; Mudharib
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.273 Islam and economics
300 Social sciences > 330 Economics > 332 Financial economics
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74234 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Depositing User: Muhammad Qomarudin
Date Deposited: 31 Dec 2013 07:05
Last Modified: 31 Dec 2013 07:05
URI: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1247

Actions (login required)

View Item
View Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics