Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 (Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris)

Hakim, Muhammad Luthfi (2011) Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 (Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.

[thumbnail of 082111025_Coverdll.pdf]
Preview
Text
082111025_Coverdll.pdf - Cover Image

Download (540kB) | Preview
[thumbnail of 082111025_Bab1.pdf]
Preview
Text
082111025_Bab1.pdf - Submitted Version

Download (30kB) | Preview
[thumbnail of 082111025_Bab2.pdf]
Preview
Text
082111025_Bab2.pdf - Submitted Version

Download (105kB) | Preview
[thumbnail of 082111025_Bab3.pdf]
Preview
Text
082111025_Bab3.pdf - Submitted Version

Download (92kB) | Preview
[thumbnail of 082111025_Bab4.pdf]
Preview
Text
082111025_Bab4.pdf - Submitted Version

Download (114kB) | Preview
[thumbnail of 082111025_Bab5.pdf]
Preview
Text
082111025_Bab5.pdf - Submitted Version

Download (17kB) | Preview
[thumbnail of 082111025_Bibliografi.pdf]
Preview
Text
082111025_Bibliografi.pdf - Bibliography

Download (13kB) | Preview

Abstract

Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang, organisasi, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang ia cintai berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah “wakaf-sosial”, yaitu bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum menurut syari’ah.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan dasar-dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 dengan dibatalkannya Sertifikat Tanah Wakaf yang berakibat penarikan tanah wakaf oleh ahli waris, serta untuk mengetahui prioritas apa saja jika ada perbedaan hukum penarikan tanah wakaf oleh warisnya dalam hal ini pembatalan Sertifikat Tanah Wakaf oleh PTUN Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
Jenis penelitian yang digunakan adalah library research, yaitu studi dokumen berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, data hasil penelitian yang berupa data hasil studi dokumen dan wawancara. Untuk mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis diskriptif normatif.
Adapun hasil penelitian penulis menunjukan bahwa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001, Majlis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak mempunyai pertimbangan. Pertama, nadzir dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Milik. Kedua, nadzir dalam mendaftarkan tanah wakaf tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf oleh ahli waris. Akan tetapi, satu di antara ahli waris tidak dapat mentandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut dan tidak ada Surat Keterangan yang menyatakan Natiah sakit, Keterangan Lurah maupun Surat Dokter setempat. Sehingga syarat-syarat proses penyerahan tanah wakaf mengandung cacat formildan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan. Jika dari hukum Islam, perbuatan perwakafan yang dilakukan oleh nadzir sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam. Sehingga, penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya, dalam hal ini membatalkan Sertifikat Wakaf Nomor: 345/Wakaf hukumnya adalah tidak boleh. Kemudian jika terdapat kontradiktif antara hukum Islam dengan hukum positif, maka menurut penulis warga Indonesia berkewajiban mentaati apa yang diperintahkan oleh negara, dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan syarat, yaitu sejauh pemerintahan atau negara mengajak pada yang ma’ruf dan melarang yang mungkar. Dalam wewenang mengadili perkara ini, Pengadilan Agama lebih berwenng sesuai dengan Yurisprudensi Mahakamah Agung tentang Kompetensi PTUN Nomor: 88/K/TUN/1993, yang menyatakan bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Uncontrolled Keywords: Penarikan Tanah Wakaf
Subjects: 200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.1 Sources of Islam > 297.14 Religious Ceremonial Laws and Decisions
200 Religion (Class here Comparative religion) > 290 Other religions > 297 Islam and religions originating in it > 297.2 Islam Doctrinal Theology, Aqaid and Kalam > 297.27 Islam and social sciences > 297.272 Islam and politics, fundamentalism
300 Social sciences > 340 Law > 346 Private law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > 74230 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Depositing User: Muhammad Qomarudin
Date Deposited: 15 Jan 2014 10:18
Last Modified: 15 Jan 2014 10:18
URI: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1333

Actions (login required)

View Item
View Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics