Skripsi ini berjudul “Studi Analisis Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya Relevansinya dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Adapun rumusan masalahnya adalah: bagaimana keputusan dan istinbath hokum dari keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dan bagaimana relevansinya antara keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dengan pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), dan penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu menganalisis.
Keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jateng Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya adalah bahwa 1.Bahan-bahan seperti formalin, boraks, Rodhamin B, dan Metanil Yellow sesungguhnya adalah netral dan halal. 2. Memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, Rodhamin B, dan Metanil Yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam. Istinbath hukum yang di pakai pada keputusan komisi fatwa dan kajian Hukum Islam tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya adalah Al-qur’an, hadits, dan kaidah fiqih.
Keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jateng Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya relevan dengan pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena keduanya sama-sama melarang terhadap produksi dan perdagangan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya karena hal tersebut dapat merugikan masyarakat awam sebagai konsumen. Kedua aturan tersebut dapat bekerja secara maksimal bila masyarakat awam sebagai konsumen juga mendukung dan mulai memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi serta merubah pola pikir “makanan murah, enak dan mengenyangkan” menjadi “makanan yang halal, bergizi dan menyehatkan tubuh”.