Wakaf merupakan kebajikan yang mempunyai nilai ibadah, dikatakan mengandung ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT. Ibadah wakaf tidak akan putus pahalanya sepanjang masa, manfaat harta wakaf masih melekat walaupun si wakif sudah meninggal dunia. Untuk menjamin harta benda wakaf tetap dapat berfungsi dengan baik, maka perlu
dikelola dengan baik. Nadzir adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan mengelola harta wakaf. Akan tetapi kinerja dari Nadzir ini perlu dilakukan pengawasan, agar tidak terjadi penyelewenangan atas benda wakaf yang dikelolanya. Menurut Pasal 227 KHI, pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala KUA, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.
Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pengawasan KUA terhadap Kinerja Nadzir (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”. Tujuannya untuk mengetahui implementasi pasal 227 KHI tentang pengawasan terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
Model yang digunakan dalam penelitian yaitu model deskriptif dengan jenis data kuliatif. Jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi dari berbagai sumber.
Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi pasal 227 KHI tentang pengawasaan KUA terhadap kinerja Nadzir di Kecamatan Ngaliyan tidak diterapkan dan tidak dilaksanakan dengan baik. Faktor tidak dilaksanakannya pengawasan tersebut adalah : kurangnya tenaga yang mampu dalam melaksanakan pengawasan, kurangnya kerjasama KUA dengan tokoh agama dalam pelaksanaan pengawasan, terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan karena KUA bukan hanya mengurusi masalah perwakafan, tidak adanya laporan tentang hasil perwakafan oleh Nadzir dan adanya anggapan dari Nadzir bahwa benda wakaf tanpa dijaga dengan benar, akan aman-aman saja. Akibatnya, timbul sengketa kepemilikan harta wakaf, perbedaan pendapat antara sesama Nadzir dalam peruntukan harta wakaf, dan tidak adanya laporan dari Nadzir mengenai pengelolaan dan perkembangan harta wakaf.