Perkawianan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam UU Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya. Untuk menjebatani hal tersebut, UU Perkawinan No. 1 Th. 1974 telah menetapkan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, pembatasan tersebut untuk melindungi keturunan yang dilahirkan, akan tetapi disisi lain undang-undang memberikan kelonggaran kepada pasangan yang kurang umur untuk melangsungkan pernikahan.
Dispensasi nikah adalah kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan, di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2008 samapi 2010 telah memutus perkara permohonan dispensasi nikah sebanyak 83 perkara, pasangan yang nikahnya mendapat dispensasisi nikah mereka kurang siap untuk membina suatu rumah tangga. Dalam memberikan dispensasi nikah Hakim dituntut untuk dapat mempertimbangkan secara selektif sesuai dengan aturan (perundang-undangan) yang berlaku. Di samping itu juga perlu ditekankan pada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan.
Dari diskripsi masalah diatas yang menjadi pokok permasalah dalam skripsi ini adalah apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, kemudian bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Putusan Pengadilan Agama Kendal dari tahun 2008 sampai 2010 diambil denga cara metode dokumen dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, kemudian data yang ada dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Majelis hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan maslahah yang bersifat daruriyyah dalam hal memelihara keturunan. Dispensasi nikah tidak berdampak terhadap eksistensi pernikahan akan tetapi dispensasi nikah lebih berdampak pada keharmonisan kehidupan keluarga hal ini disebabkan kurangnya persiapan untuk membina keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.