Keberadaan gadai benda tetap merupakan merupakan tradisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di desa Mrisi Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Hal ini hampir bisa dipastikan bahwa sebagian besar masyarakat melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu adanya praktek gadai benda tetap tersebut dapat di katakan sebagai suatu hal yang tidak bisa di hindari.
Salah satu tindakan yang di ambil manusia pada zaman dahulu hingga sekarang ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dalam masalah keuangan adalah dengan menyelenggarakan transaksi gadai benda tetap. Gadai benda tetap sejak dulu telah memainkan peran penting di dalam kehidupan masyarakat khususnya di desa Mrisi yaitu jika seseorang ingin meminjam uang maka benda miliknya harus dijadikan jaminan atau agunan, kemudian benda tersebut dikelola pemberi gadai dalam hal ini adalah murtahin.
Penelitian ini mencoba mengetahui apakah praktek gadai benda tetap di desa Mrisi serta pemanfaatannya telah memenuhi norma hukum islam?. Untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan norma hukum islam maka praktekgadai benda tetap yang dilakukan di desa Mrisi tersebut di analisis dengan prinsip Muamalah yakni yang terhindar dari unsur riba.
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan ( field Recearch) yang dilaksanakan di desa MrisiKeacamatanTanggungharjo Kabupaten Grobogan. Sedangkan pendekatan yang di pakai adalah pendekatan sosiologis yuridis yakni pendekatan yang di gunakan untuk melihat suatu masalah gadai yang ada dalam masyarakat desa Mrisi kemudian di bahas dan di nilai dengan prinsip hukum islam.
Sampai saat ini pengakuan bahwa praktek gadai benda tetap merupakan praktek gadai yang sesuai dengan hukum islam belum pernah ada, prinsip-prinsip syari’ah dalam praktek gadai benda tetap di desa Mrisi, misalnya apakah pelaksanaan praktek gadai benda tetap tersebut benar-benar terhindar dari unsur riba.
Namun setelah di adakan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan prinsip hukum islam dalam transaksi gadai benda tetap pada msyarakat desa Mrisi kecamatan tanggungharjo secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma hukum islam karena masih terdapat unsur eksploitasi ( ketidakadilan) yakni pada pengambilan manfaat atas benda gadai yang dijadikan jaminan sampai hutang dibayar