Penelitian yang dilakukan oleh Luthfil Murod Al-Kautsar (052111121), mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongpo Semarang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Ibnu Hazm dengan ulama pada umumnya terkait dengan hak waris bagi pembunuh ahli waris. Menurut jumhur ulama, terdapat peluang ahli waris untuk tidak mendapatkan warisan karena telah membunuh ahli waris. Namun tidak demikian dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwasanya pendapat para ulama tidak memiliki dasar hukum yang shahih dan kurang memperhatikan pendapat ulama terdahulu yang masih membolehkan pembunuh untuk menerima warisan, dalam keadaan seperti apapun proses pembunuhannya (sengaja atau tidak sengaja, qishash atau tidak, dengan hak Allah atau tidak). Dari latar bekang tersebut, dimunculkan dua rumusan masalah yakni bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris bagi pembunuh dan bagaimana istinbath hukum pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris bagi pembunuh.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primernya kitab al-Muhalla. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya selain sumber primer yang berhubungan dengan permasalahan waris dalam hukum Islam. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwasanya pendapat Ibnu Hazm tentang tidak terhalangnya hak waris pembunuh merupakan bentuk kritik terhadap proses pembangunan hukum di kalangan ulama mazhab. Selain sebagai bentuk kritik, pendapat tersebut sekaligus menjadi penegasan tentang perlunya asumsi tidak bersalah bagi pelaku pembunuhan. Dengan demikian, pelaku akan tetap memperoleh keadilan sehingga asas keadilan dalam ajaran Islam tetap terlaksana karena keadilan dalam Islam tidak mencakup kelompok tertentu saja melainkan meliputi segala jenis situasi yang dialami oleh umat Islam. Secara prosedural penentuan hukum dalam Islam, istinbath hukum yang dilakukan oleh Ibnu Hazm dalam masalah ini telah sesuai dengan menempatkan tata urut al-Qur’an, Sunnah, serta ijma’. Sedangkan perbedaan dalam penggunaan Sunnah dan ijma’, di mana dalam istinbath hukumnya Ibnu Hazm tidak menggunakan sunnah dan ijma, cenderung dikarenakan perbedaan pemaknaan sunnah dan ijma’ antara Ibnu Hazm dengan ulama-ulama pada umumnya.